Jaga Ekonomi RI Tumbuh di Sekitar 5%, Sri Mulyani Ungkap Kesiapan APBN 2025
Senin, 28 Juli 2025 - 20:21 WIB
loading...
Menkeu Sri Mulyani hingga semester I 2025, APBN dinilai masih menjalankan peran counter-cyclical secara efektif dan berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN ) terus dioptimalkan sebagai instrumen utama untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global.Menurutnya hingga semester I 2025, APBN dinilai masih menjalankan peran counter-cyclical secara efektif dan berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat.
“APBN hingga semester I terus melakukan tugasnya melakukan counter cyclical, memitigasi kecenderungan tekanan ekonomi termasuk dalam hal ini terus mendukung upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat terutama kelompok paling penting,” ujar Menkeu Sri Mulyani dalam konferensi pers hasil Rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Senin (28/7/2025).
Baca Juga: Sri Mulyani Bakal Bayar Bunga Utang Rp552 Triliun Tahun Ini, Lebih Besar dari 2024
Sri Mulyani menyebutkan, bahwa stimulus ekonomi dan pelaksanaan berbagai program strategis telah mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 4,87% secara tahunan pada kuartal I 2025. Pemerintah optimistis pertumbuhan pada kuartal kedua akan tetap terjaga, dengan target mempertahankan laju ekonomi di sekitar 5%.
“APBN terus dioptimalkan dalam mendorong dan mencapai pertumbuhan agar tetap bertahan di sekitar 5 persen melalui berbagai kebijakan dan bekerjasama dengan KSSK, terutama Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan juga dengan sektor swasta serta BUMN,” jelasnya.
Perbaikan kesejahteraan masyarakat juga tercermin dari sejumlah indikator sosial. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jumlah penduduk miskin per Maret 2025 turun sebesar 1,37 juta orang dibandingkan Maret 2024.
Selain itu tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan dari 4,82% pada Februari 2024 menjadi 4,76% pada Februari 2025, dengan tambahan lapangan kerja mencapai 3,59 juta orang dalam periode tersebut.
Dari sisi fiskal realisasi belanja negara mencapai Rp1.406 triliun atau 38,8% dari pagu APBN, sementara pendapatan negara telah mencapai 40% dari target. Keseimbangan primer tercatat surplus Rp52,8 triliun, dan defisit anggaran sebesar Rp204,2 triliun atau setara 0,84% dari PDB, masih dalam batas aman yang ditetapkan undang-undang.
Belanja pemerintah pusat mencapai Rp1.003,6 triliun, sedangkan transfer ke daerah mencapai Rp402,5 triliun. Sri Mulyani menekankan, bahwa realisasi belanja negara difokuskan pada agenda pembangunan nasional dan program strategis.
“Ini di tengah kebijakan awal yaitu melakukan rekonstruksi anggaran agar dapat sesuai dengan prioritas pemerintah dan upaya menciptakan multiplier yang lebih besar pada perekonomian dan perbaikan kesejahteraan rakyat,” imbuhnya.
Baca Juga: Proyek IKN Tetap Jalan Terus meski Utang Pemerintah Tembus Rp7.080 Triliun
Program-program prioritas yang dibiayai APBN antara lain makanan bergizi gratis, pembangunan sekolah rakyat, pemeriksaan kesehatan gratis, revitalisasi sekolah, serta belanja subsidi dan kompensasi. Belanja negara juga difokuskan untuk menjaga daya beli masyarakat melalui program perlindungan sosial seperti PKH, kartu bantuan, kredit usaha mikro, subsidi energi, serta stabilisasi harga pangan.
“Pemerintah akan menggunakan APBN secara optimal untuk menjadi shock absorber di tengah ketidakpastian dan gejolak ekonomi global,” kata Menkeu.
“APBN hingga semester I terus melakukan tugasnya melakukan counter cyclical, memitigasi kecenderungan tekanan ekonomi termasuk dalam hal ini terus mendukung upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat terutama kelompok paling penting,” ujar Menkeu Sri Mulyani dalam konferensi pers hasil Rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Senin (28/7/2025).
Baca Juga: Sri Mulyani Bakal Bayar Bunga Utang Rp552 Triliun Tahun Ini, Lebih Besar dari 2024
Sri Mulyani menyebutkan, bahwa stimulus ekonomi dan pelaksanaan berbagai program strategis telah mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 4,87% secara tahunan pada kuartal I 2025. Pemerintah optimistis pertumbuhan pada kuartal kedua akan tetap terjaga, dengan target mempertahankan laju ekonomi di sekitar 5%.
“APBN terus dioptimalkan dalam mendorong dan mencapai pertumbuhan agar tetap bertahan di sekitar 5 persen melalui berbagai kebijakan dan bekerjasama dengan KSSK, terutama Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan juga dengan sektor swasta serta BUMN,” jelasnya.
Perbaikan kesejahteraan masyarakat juga tercermin dari sejumlah indikator sosial. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jumlah penduduk miskin per Maret 2025 turun sebesar 1,37 juta orang dibandingkan Maret 2024.
Selain itu tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan dari 4,82% pada Februari 2024 menjadi 4,76% pada Februari 2025, dengan tambahan lapangan kerja mencapai 3,59 juta orang dalam periode tersebut.
Dari sisi fiskal realisasi belanja negara mencapai Rp1.406 triliun atau 38,8% dari pagu APBN, sementara pendapatan negara telah mencapai 40% dari target. Keseimbangan primer tercatat surplus Rp52,8 triliun, dan defisit anggaran sebesar Rp204,2 triliun atau setara 0,84% dari PDB, masih dalam batas aman yang ditetapkan undang-undang.
Belanja pemerintah pusat mencapai Rp1.003,6 triliun, sedangkan transfer ke daerah mencapai Rp402,5 triliun. Sri Mulyani menekankan, bahwa realisasi belanja negara difokuskan pada agenda pembangunan nasional dan program strategis.
“Ini di tengah kebijakan awal yaitu melakukan rekonstruksi anggaran agar dapat sesuai dengan prioritas pemerintah dan upaya menciptakan multiplier yang lebih besar pada perekonomian dan perbaikan kesejahteraan rakyat,” imbuhnya.
Baca Juga: Proyek IKN Tetap Jalan Terus meski Utang Pemerintah Tembus Rp7.080 Triliun
Program-program prioritas yang dibiayai APBN antara lain makanan bergizi gratis, pembangunan sekolah rakyat, pemeriksaan kesehatan gratis, revitalisasi sekolah, serta belanja subsidi dan kompensasi. Belanja negara juga difokuskan untuk menjaga daya beli masyarakat melalui program perlindungan sosial seperti PKH, kartu bantuan, kredit usaha mikro, subsidi energi, serta stabilisasi harga pangan.
“Pemerintah akan menggunakan APBN secara optimal untuk menjadi shock absorber di tengah ketidakpastian dan gejolak ekonomi global,” kata Menkeu.
(akr)
Lihat Juga :
