Sistem Pembayaran Global Bergeser, Mata Uang Bersama BRICS Jadi Peluang buat Indonesia
Selasa, 29 Juli 2025 - 19:30 WIB
loading...
Menurut Misbakhun, perkembangan inisiatif keuangan di dalam BRICS, termasuk wacana mata uang bersama untuk transaksi perdagangan, merupakan sebuah keniscayaan yang harus diantisipasi dan dipersiapkan. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun menegaskan pergeseran arsitektur sistem pembayaran global yang kian dinamis. Hal itu menuntut Indonesia untuk mengambil langkah proaktif dan strategis.
Menurut Misbakhun, perkembangan inisiatif keuangan di dalam kelompok negara BRICS , termasuk wacana penggunaan mata uang bersama untuk transaksi perdagangan, merupakan sebuah keniscayaan yang harus diantisipasi dan dipersiapkan secara matang oleh Indonesia guna memperkuat kedaulatan ekonomi nasional.
Menurut Misbakhun, lanskap keuangan dunia saat ini sedang bergerak menuju sistem multi kutub yang tidak lagi hanya bergantung pada satu mata uang dominan. Dalam konteks ini, Misbakhun memandang penguatan kerja sama ekonomi melalui BRICS sebagai langkah strategis yang dapat menjadi penyeimbang dalam tatanan geopolitik dan kerja sama ekonomi internasional.
Baca Juga: Mata Uang Nasional Membebaskan BRICS dari Tekanan Barat
Kehadiran blok ekonomi yang solid ini, menawarkan alternatif baru bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia untuk mengurangi ketergantungan pada sistem keuangan konvensional dan volatilitasnya.
“Kita menyaksikan adanya evolusi dalam arsitektur keuangan global. Wacana pengembangan sistem pembayaran dan mata uang BRICS adalah respons logis terhadap dinamika tersebut. Ini bukan lagi soal apakah kita akan menghadapi perubahan ini, tetapi bagaimana kita mempersiapkan diri untuk memanfaatkannya secara optimal demi kepentingan nasional,” ujarnya.
Legislator dari Partai Golkar ini menekankan, fondasi kesiapan Indonesia terletak pada penguatan infrastruktur sistem pembayaran domestik. Keberhasilan implementasi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) merupakan bukti nyata kemampuan Indonesia dalam membangun sistem yang mandiri, efisien, dan berdaulat.
Pengalaman ini menjadi modal krusial dalam mempersiapkan interoperabilitas dengan platform pembayaran internasional di masa depan, termasuk yang mungkin dikembangkan oleh negara-negara BRICS.
Negara-negara BRICS juga semakin beralih ke mata uang digital (CBDC) dan kripto untuk transaksi lintas batas. Pada 2025, volume transaksi kripto global melampaui USD24 triliun, dengan kontribusi signifikan dari negara-negara berkembang termasuk BRICS.
Bank-bank besar seperti Sberbank dan VTB sudah mengintegrasikan BRICS Pay sebagai gerbang pembayaran untuk transaksi lintas negara, serta infrastruktur komunikasi keuangan dari Bank Rusia kompatibel untuk diintegrasikan oleh negara lain. Sekitar 159 entitas dari 20 negara telah bergabung dalam platform Rusia yang menjadi basis BRICS Pay.
Misbakhun menggarisbawahi pentingnya kerangka regulasi yang adaptif dan aman. Sebelum Indonesia dapat berpartisipasi penuh dalam pemanfaatan instrumen mata uang alternatif, aspek perlindungan data, pencegahan aktivitas keuangan ilegal, dan stabilitas sistem keuangan harus dijamin melalui payung hukum yang kuat.
Misbakhun juga mendorong Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk terus melakukan kajian mendalam mengenai potensi risiko dan manfaat dari integrasi dengan sistem keuangan baru ini. Baca Juga: BRICS Terpecah Soal Dedolarisasi, India Bongkar Fakta Mengejutkan
Di samping itu Ia juga optimistis bahwa dengan persiapan yang cermat, Indonesia tidak hanya akan menjadi penonton dalam perubahan tatanan keuangan global, tetapi juga dapat menjadi pemain aktif yang turut serta menentukan arah kebijakan, memperluas pasar ekspor, dan pada akhirnya memperkokoh ketahanan ekonomi bangsa di tengah tantangan global.
“Dukungan politik dari DPR, khususnya Komisi XI, akan selalu kami berikan kepada pemerintah dan otoritas moneter dalam merumuskan kebijakan yang visioner. Namun, kesiapan teknis dan regulasi adalah kunci. Kita harus memastikan bahwa setiap langkah menuju diversifikasi penggunaan mata uang dalam transaksi internasional diimbangi dengan peningkatan kapabilitas domestik, mulai dari infrastruktur teknologi hingga literasi keuangan masyarakat,” ucapnya.
Menurut Misbakhun, perkembangan inisiatif keuangan di dalam kelompok negara BRICS , termasuk wacana penggunaan mata uang bersama untuk transaksi perdagangan, merupakan sebuah keniscayaan yang harus diantisipasi dan dipersiapkan secara matang oleh Indonesia guna memperkuat kedaulatan ekonomi nasional.
Menurut Misbakhun, lanskap keuangan dunia saat ini sedang bergerak menuju sistem multi kutub yang tidak lagi hanya bergantung pada satu mata uang dominan. Dalam konteks ini, Misbakhun memandang penguatan kerja sama ekonomi melalui BRICS sebagai langkah strategis yang dapat menjadi penyeimbang dalam tatanan geopolitik dan kerja sama ekonomi internasional.
Baca Juga: Mata Uang Nasional Membebaskan BRICS dari Tekanan Barat
Kehadiran blok ekonomi yang solid ini, menawarkan alternatif baru bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia untuk mengurangi ketergantungan pada sistem keuangan konvensional dan volatilitasnya.
“Kita menyaksikan adanya evolusi dalam arsitektur keuangan global. Wacana pengembangan sistem pembayaran dan mata uang BRICS adalah respons logis terhadap dinamika tersebut. Ini bukan lagi soal apakah kita akan menghadapi perubahan ini, tetapi bagaimana kita mempersiapkan diri untuk memanfaatkannya secara optimal demi kepentingan nasional,” ujarnya.
Legislator dari Partai Golkar ini menekankan, fondasi kesiapan Indonesia terletak pada penguatan infrastruktur sistem pembayaran domestik. Keberhasilan implementasi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) merupakan bukti nyata kemampuan Indonesia dalam membangun sistem yang mandiri, efisien, dan berdaulat.
Pengalaman ini menjadi modal krusial dalam mempersiapkan interoperabilitas dengan platform pembayaran internasional di masa depan, termasuk yang mungkin dikembangkan oleh negara-negara BRICS.
Negara-negara BRICS juga semakin beralih ke mata uang digital (CBDC) dan kripto untuk transaksi lintas batas. Pada 2025, volume transaksi kripto global melampaui USD24 triliun, dengan kontribusi signifikan dari negara-negara berkembang termasuk BRICS.
Bank-bank besar seperti Sberbank dan VTB sudah mengintegrasikan BRICS Pay sebagai gerbang pembayaran untuk transaksi lintas negara, serta infrastruktur komunikasi keuangan dari Bank Rusia kompatibel untuk diintegrasikan oleh negara lain. Sekitar 159 entitas dari 20 negara telah bergabung dalam platform Rusia yang menjadi basis BRICS Pay.
Misbakhun menggarisbawahi pentingnya kerangka regulasi yang adaptif dan aman. Sebelum Indonesia dapat berpartisipasi penuh dalam pemanfaatan instrumen mata uang alternatif, aspek perlindungan data, pencegahan aktivitas keuangan ilegal, dan stabilitas sistem keuangan harus dijamin melalui payung hukum yang kuat.
Misbakhun juga mendorong Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk terus melakukan kajian mendalam mengenai potensi risiko dan manfaat dari integrasi dengan sistem keuangan baru ini. Baca Juga: BRICS Terpecah Soal Dedolarisasi, India Bongkar Fakta Mengejutkan
Di samping itu Ia juga optimistis bahwa dengan persiapan yang cermat, Indonesia tidak hanya akan menjadi penonton dalam perubahan tatanan keuangan global, tetapi juga dapat menjadi pemain aktif yang turut serta menentukan arah kebijakan, memperluas pasar ekspor, dan pada akhirnya memperkokoh ketahanan ekonomi bangsa di tengah tantangan global.
“Dukungan politik dari DPR, khususnya Komisi XI, akan selalu kami berikan kepada pemerintah dan otoritas moneter dalam merumuskan kebijakan yang visioner. Namun, kesiapan teknis dan regulasi adalah kunci. Kita harus memastikan bahwa setiap langkah menuju diversifikasi penggunaan mata uang dalam transaksi internasional diimbangi dengan peningkatan kapabilitas domestik, mulai dari infrastruktur teknologi hingga literasi keuangan masyarakat,” ucapnya.
(akr)
Lihat Juga :
