Bunga Pinjol Dipangkas Separuh Jadi 0,4%, AFPI Buka Suara Soal Kartel
Kamis, 14 Agustus 2025 - 19:23 WIB
loading...
Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) buka suara soal tuduhan kesepakatan antarpenyelenggara pinjaman daring (Pindar) untuk menentukan batas maksimum suku bunga. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menepis tuduhan adanya kesepakatan antarpenyelenggara pinjaman daring (Pindar) untuk menentukan batas maksimum suku bunga . Klarifikasi ini disampaikan usai sidang pendahuluan di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Jakarta, Kamis (14/8/2025).
Ketua Bidang Hubungan Masyarakat AFPI, Kuseryansyah menegaskan, penetapan batas bunga merupakan langkah perlindungan konsumen dan bukan hasil kesepakatan antarplatform.“Pada tahun 2018, kehadiran pinjol ilegal yang mematok bunga tinggi sangat meresahkan masyarakat dan ini menjadi perhatian serius kami," ujarnya.
Baca Juga: Asosiasi Fintech Tetapkan Batas Bunga Pinjol 0,4% per Hari
Sebagai langkah perlindungan, AFPI menetapkan batas maksimum suku bunga mengikuti arahan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kala itu, untuk menekan praktik pinjaman merugikan atau predatory lending.
AFPI mencatat, pada 2018 batas maksimum manfaat ekonomi dipatok sebesar 0,8% per hari. Angka ini kemudian dipangkas menjadi 0,4% pada 2021. Kuseryansyah menegaskan, batas tersebut berfungsi sebagai ceiling price atau suku bunga tertinggi, bukan fixed price.
“Batas maksimum manfaat ekonomi merupakan ceiling price (suku bunga maksimum), bukan fixed price (suku bunga tetap). Artinya, setiap platform bebas menentukan tingkat suku bunga selama tidak melewati batas maksimum tersebut,” katanya.
Dengan lebih dari 100 anggota platform di AFPI pada saat itu, Kuseryansyah menyebut mekanisme ini tetap menjaga iklim persaingan. Peminjam kata dia, tetap memiliki beragam opsi layanan dan skema pinjaman.
“Melalui mekanisme ini, persaingan antar platform tetap berjalan. Dengan lebih dari 100 platform di bawah AFPI saat itu, peminjam tetap memiliki banyak pilihan karena setiap platform menawarkan skema dan layanan yang berbeda, mencerminkan dinamika pasar yang kompetitif,” ungkapnya.
AFPI juga mengimbau seluruh penyelenggara pinjaman untuk bersikap transparan dan menyampaikan bukti di persidangan KPPU guna membuktikan tidak ada pengaturan bunga secara kolektif. Baca Juga: OJK Turun Tangan, Bunga Pinjol Turun Bertahap Mulai 2024
“AFPI menghormati seluruh proses persidangan yang berlangsung dan mengimbau platform untuk menyampaikan bukti-bukti di persidangan untuk menunjukkan bahwa tidak ada kesepakatan menentukan manfaat ekonomi antar platform,” jelas Kuseryansyah.
Lebih lanjut, AFPI menegaskan, komitmennya mendukung regulasi perlindungan konsumen tanpa menghambat inovasi di industri fintech. “Kami percaya proses hukum ini dapat menjadi kesempatan untuk menegaskan tidak ada niat jahat dalam pengaturan batas maksimum suku bunga oleh AFPI,” tegas Kuseryansyah.
Ketua Bidang Hubungan Masyarakat AFPI, Kuseryansyah menegaskan, penetapan batas bunga merupakan langkah perlindungan konsumen dan bukan hasil kesepakatan antarplatform.“Pada tahun 2018, kehadiran pinjol ilegal yang mematok bunga tinggi sangat meresahkan masyarakat dan ini menjadi perhatian serius kami," ujarnya.
Baca Juga: Asosiasi Fintech Tetapkan Batas Bunga Pinjol 0,4% per Hari
Sebagai langkah perlindungan, AFPI menetapkan batas maksimum suku bunga mengikuti arahan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kala itu, untuk menekan praktik pinjaman merugikan atau predatory lending.
AFPI mencatat, pada 2018 batas maksimum manfaat ekonomi dipatok sebesar 0,8% per hari. Angka ini kemudian dipangkas menjadi 0,4% pada 2021. Kuseryansyah menegaskan, batas tersebut berfungsi sebagai ceiling price atau suku bunga tertinggi, bukan fixed price.
“Batas maksimum manfaat ekonomi merupakan ceiling price (suku bunga maksimum), bukan fixed price (suku bunga tetap). Artinya, setiap platform bebas menentukan tingkat suku bunga selama tidak melewati batas maksimum tersebut,” katanya.
Dengan lebih dari 100 anggota platform di AFPI pada saat itu, Kuseryansyah menyebut mekanisme ini tetap menjaga iklim persaingan. Peminjam kata dia, tetap memiliki beragam opsi layanan dan skema pinjaman.
“Melalui mekanisme ini, persaingan antar platform tetap berjalan. Dengan lebih dari 100 platform di bawah AFPI saat itu, peminjam tetap memiliki banyak pilihan karena setiap platform menawarkan skema dan layanan yang berbeda, mencerminkan dinamika pasar yang kompetitif,” ungkapnya.
AFPI juga mengimbau seluruh penyelenggara pinjaman untuk bersikap transparan dan menyampaikan bukti di persidangan KPPU guna membuktikan tidak ada pengaturan bunga secara kolektif. Baca Juga: OJK Turun Tangan, Bunga Pinjol Turun Bertahap Mulai 2024
“AFPI menghormati seluruh proses persidangan yang berlangsung dan mengimbau platform untuk menyampaikan bukti-bukti di persidangan untuk menunjukkan bahwa tidak ada kesepakatan menentukan manfaat ekonomi antar platform,” jelas Kuseryansyah.
Lebih lanjut, AFPI menegaskan, komitmennya mendukung regulasi perlindungan konsumen tanpa menghambat inovasi di industri fintech. “Kami percaya proses hukum ini dapat menjadi kesempatan untuk menegaskan tidak ada niat jahat dalam pengaturan batas maksimum suku bunga oleh AFPI,” tegas Kuseryansyah.
(akr)
Lihat Juga :
