Luhut Bongkar Banyak Izin UMKM di Bali Justru Diobral ke Perusahaan Asing
Rabu, 20 Agustus 2025 - 17:58 WIB
loading...
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan. FOTO/dok.SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan praktik pelanggaran serius dalam pemberian izin usaha di Bali. Ia menemukan banyak izin usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) justru diberikan kepada perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) sebuah tindakan yang merugikan pelaku UMKM lokal.
"Banyak izin skala UMKM justru diberikan kepada perusahaan PMA yang seharusnya tidak diperbolehkan. Bahkan, 39,7 persen di antaranya tidak memenuhi persyaratan usaha," ujar Luhut melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Rabu (20/8).
Baca Juga: 2 Eks Tentara Israel Diduga Kelola Vila Mewah di Bali, Indonesia Diminta Bertindak
Menurut Luhut, praktik tersebut secara nyata memukul UMKM lokal, yang seharusnya memiliki pangsa pasar yang lebih terlindungi. Pemberian izin yang tidak tepat sasaran ini tidak hanya menimbulkan persaingan yang tidak sehat, tetapi juga menghilangkan peluang bagi masyarakat setempat untuk mengembangkan usahanya.
Lebih lanjut, Luhut juga menyoroti berbagai tantangan lain yang dihadapi sektor pariwisata di Bali. Tantangan tersebut meliputi kondisi overtourism di sejumlah kawasan populer seperti Canggu, Kuta, dan Ubud, yang memicu masalah lingkungan. Persoalan sampah dan kemacetan menjadi isu yang mendesak untuk ditangani.
Selain itu, ia juga menemukan peningkatan pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara asing (WNA). Pelanggaran tersebut beragam, mulai dari penyalahgunaan visa investor hingga pelanggaran izin tinggal, yang mengganggu ketertiban dan merusak citra pariwisata Bali.
Dia menegaskan pentingnya langkah-langkah konkret untuk mencegah dampak negatif yang lebih besar terhadap pertumbuhan pariwisata Bali di masa depan. Beberapa solusi yang ia tawarkan mencakup perbaikan sistem perizinan Online Single Submission (OSS) agar lebih akuntabel dan transparan.
Selain itu, ia juga mendorong penegakan hukum yang tegas terhadap wisatawan yang melanggar aturan. Pengelolaan sampah yang terintegrasi dan pengembangan sistem transportasi publik yang efisien juga disebut sebagai langkah krusial untuk menjaga keberlanjutan pariwisata.
Baca Juga: Ribuan Warga Indonesia Jadi Korban Scam, Kuras Rekening hingga Rp4,6 Triliun
Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi ini mengingatkan bahwa pariwisata adalah salah satu mesin pertumbuhan ekonomi utama. Sektor ini menciptakan lapangan pekerjaan baru, menarik investasi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di destinasi wisata.
Luhut mengutip percakapannya dengan Carolyn Turk, Direktur Bank Dunia yang menegaskan bahwa sekuat apa pun upaya menarik wisatawan, tidak akan berdampak signifikan jika tidak dibarengi dengan pembenahan internal yang serius.
"Ia menyampaikan, sebesar apa pun upaya kita menarik wisatawan, tidak akan banyak berarti bila kita tidak serius membenahi Bali," jelas Luhut.
"Banyak izin skala UMKM justru diberikan kepada perusahaan PMA yang seharusnya tidak diperbolehkan. Bahkan, 39,7 persen di antaranya tidak memenuhi persyaratan usaha," ujar Luhut melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Rabu (20/8).
Baca Juga: 2 Eks Tentara Israel Diduga Kelola Vila Mewah di Bali, Indonesia Diminta Bertindak
Menurut Luhut, praktik tersebut secara nyata memukul UMKM lokal, yang seharusnya memiliki pangsa pasar yang lebih terlindungi. Pemberian izin yang tidak tepat sasaran ini tidak hanya menimbulkan persaingan yang tidak sehat, tetapi juga menghilangkan peluang bagi masyarakat setempat untuk mengembangkan usahanya.
Lebih lanjut, Luhut juga menyoroti berbagai tantangan lain yang dihadapi sektor pariwisata di Bali. Tantangan tersebut meliputi kondisi overtourism di sejumlah kawasan populer seperti Canggu, Kuta, dan Ubud, yang memicu masalah lingkungan. Persoalan sampah dan kemacetan menjadi isu yang mendesak untuk ditangani.
Selain itu, ia juga menemukan peningkatan pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara asing (WNA). Pelanggaran tersebut beragam, mulai dari penyalahgunaan visa investor hingga pelanggaran izin tinggal, yang mengganggu ketertiban dan merusak citra pariwisata Bali.
Dia menegaskan pentingnya langkah-langkah konkret untuk mencegah dampak negatif yang lebih besar terhadap pertumbuhan pariwisata Bali di masa depan. Beberapa solusi yang ia tawarkan mencakup perbaikan sistem perizinan Online Single Submission (OSS) agar lebih akuntabel dan transparan.
Selain itu, ia juga mendorong penegakan hukum yang tegas terhadap wisatawan yang melanggar aturan. Pengelolaan sampah yang terintegrasi dan pengembangan sistem transportasi publik yang efisien juga disebut sebagai langkah krusial untuk menjaga keberlanjutan pariwisata.
Baca Juga: Ribuan Warga Indonesia Jadi Korban Scam, Kuras Rekening hingga Rp4,6 Triliun
Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi ini mengingatkan bahwa pariwisata adalah salah satu mesin pertumbuhan ekonomi utama. Sektor ini menciptakan lapangan pekerjaan baru, menarik investasi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di destinasi wisata.
Luhut mengutip percakapannya dengan Carolyn Turk, Direktur Bank Dunia yang menegaskan bahwa sekuat apa pun upaya menarik wisatawan, tidak akan berdampak signifikan jika tidak dibarengi dengan pembenahan internal yang serius.
"Ia menyampaikan, sebesar apa pun upaya kita menarik wisatawan, tidak akan banyak berarti bila kita tidak serius membenahi Bali," jelas Luhut.
(nng)
Lihat Juga :
