Luhut Bocorkan Pemerintah Persiapkan Sistem Baru Pendataan Penerima Bansos Berbasis Digital
Rabu, 27 Agustus 2025 - 21:06 WIB
loading...
Ketua DEN, Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, bahwa pemerintah tengah menyiapkan sistem baru pendataan penerima bantuan sosial (bansos) berbasis teknologi digital. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, bahwa pemerintah tengah menyiapkan sistem baru pendataan penerima bantuan sosial (bansos) berbasis teknologi digital. Sistem tersebut akan masuk dalam Platform besutan Pemerintah, GovTech.
Pendataan ulang penerima bansos itu akan memanfaatkan face recognition hingga biometrik agar penyaluran bansos dan cash transfer lebih tepat sasaran. Menurut Luhut, proyek GovTech ini akan mulai diuji coba atau piloting di Kabupaten Banyuwangi pada September 2025 dengan rencana kehadiran Presiden Prabowo Subianto.
Jika berjalan lancar, pemerintah menargetkan peluncuran secara nasional pada 2026. Baca Juga: Cara Cek NIK KTP Penerima Bansos, Lengkap dengan Informasi PKH yang Cair
"Ya GovTech ini tadi sudah dilaporkan Presiden, piloting-nya nanti ada di Banyuwangi dan semua sudah disiapkan secara final. Bulan September nanti kita cari tanggal berapa, mungkin akhir September Presiden hadir. Kalau itu semua berjalan baik, 2026 akan kita launching secara nasional," ujar Luhut saat ditemui di Istana Negara Jakarta, Rabu (27/8/2025).
Ia menjelaskan, sistem ini juga memungkinkan masyarakat yang merasa tidak mendapatkan bansos untuk melapor secara langsung. Pendataan ulang berbasis biometrik diharapkan mampu meminimalisir kesalahan dalam proses verifikasi penerima.
"Jadi nanti kalau masyarakat misalnya bansos tidak dapat, bisa lapor. Akan dilakukan pendataan ulang lagi, face recognition atau biometrik, sehingga kesalahan untuk target bansos maupun cash transfer akan sangat kecil," katanya.
Baca Juga: Rieke Diah Pitaloka Minta PPATK Bongkar Permainan Data Bansos Fiktif
Luhut menegaskan, bahwa pengembangan sistem ini sepenuhnya dikerjakan oleh talenta digital Indonesia, tanpa harus membeli perangkat lunak dari luar negeri. "Ya, itu lagi dikerjain semua sekarang oleh anak-anak Indonesia. Kita belum ada beli-beli dari luar, semuanya dikerjain dari dalam negeri," tuturnya.
Dengan adanya sistem baru ini, pemerintah berharap penyaluran bansos menjadi lebih transparan, akurat, serta mengurangi potensi terjadinya penyalahgunaan data maupun ketidaktepatan sasaran.
Pendataan ulang penerima bansos itu akan memanfaatkan face recognition hingga biometrik agar penyaluran bansos dan cash transfer lebih tepat sasaran. Menurut Luhut, proyek GovTech ini akan mulai diuji coba atau piloting di Kabupaten Banyuwangi pada September 2025 dengan rencana kehadiran Presiden Prabowo Subianto.
Jika berjalan lancar, pemerintah menargetkan peluncuran secara nasional pada 2026. Baca Juga: Cara Cek NIK KTP Penerima Bansos, Lengkap dengan Informasi PKH yang Cair
"Ya GovTech ini tadi sudah dilaporkan Presiden, piloting-nya nanti ada di Banyuwangi dan semua sudah disiapkan secara final. Bulan September nanti kita cari tanggal berapa, mungkin akhir September Presiden hadir. Kalau itu semua berjalan baik, 2026 akan kita launching secara nasional," ujar Luhut saat ditemui di Istana Negara Jakarta, Rabu (27/8/2025).
Ia menjelaskan, sistem ini juga memungkinkan masyarakat yang merasa tidak mendapatkan bansos untuk melapor secara langsung. Pendataan ulang berbasis biometrik diharapkan mampu meminimalisir kesalahan dalam proses verifikasi penerima.
"Jadi nanti kalau masyarakat misalnya bansos tidak dapat, bisa lapor. Akan dilakukan pendataan ulang lagi, face recognition atau biometrik, sehingga kesalahan untuk target bansos maupun cash transfer akan sangat kecil," katanya.
Baca Juga: Rieke Diah Pitaloka Minta PPATK Bongkar Permainan Data Bansos Fiktif
Luhut menegaskan, bahwa pengembangan sistem ini sepenuhnya dikerjakan oleh talenta digital Indonesia, tanpa harus membeli perangkat lunak dari luar negeri. "Ya, itu lagi dikerjain semua sekarang oleh anak-anak Indonesia. Kita belum ada beli-beli dari luar, semuanya dikerjain dari dalam negeri," tuturnya.
Dengan adanya sistem baru ini, pemerintah berharap penyaluran bansos menjadi lebih transparan, akurat, serta mengurangi potensi terjadinya penyalahgunaan data maupun ketidaktepatan sasaran.
(akr)
Lihat Juga :
