Rumah Dijarah Massa, Sri Mulyani Singgung Sistem Demokrasi Indonesia yang Beradab
Senin, 01 September 2025 - 10:04 WIB
loading...
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan respons setelah kediamannya di Jalan Mandar, Bintaro Sektor III dijarah massa pada Minggu (31/8) kemarin. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan atau Menkeu, Sri Mulyani Indrawati memberikan respons setelah kediamannya di Jalan Mandar, Bintaro Sektor III dijarah massa pada Minggu (31/8) kemarin setelah aksi demo ricuh . Menkeu memahami bahwa membangun Indonesia menjadi perjuangan yang tidak mudah, terjal, dan sering berbahaya.
"Para pendahulu kita, telah melalui itu. Politik adalah perjuangan bersama untuk tujuan mulia kolektif bangsa, tetap dengan etika dan moralitas yang luhur. Sebagai pejabat negara saya disumpah untuk menjalankan UUD 1945 dan semua UU," tulis Menkeu melalui media sosial miliknya, Senin (1/9/2025).
Sri Mulyani juga mengucapkan terima kasih atas simpati, doa, kata-kata bijak, dan dukungan moral semua pihak dalam menghadapi musibah ini. Namun menurutnya yang dilakukannya bukan ranah atau selera pribadi. Ditekankan olehnya bahwa UU disusun melibatkan Pemerintah, DPR, DPD, dan Partisipasi Masyarakat secara terbuka dan transparan.
Baca Juga: Setelah Dijarah Massa, Rumah Sri Mulyani Dijaga TNI
"Apabila publik tidak puas dan hak konstitusi dilanggar UU - dapat dilakukan Judicial Review (sangat banyak) ke Mahkamah Konstitusi. Bila Pelaksanaan UU menyimpang dapat membawa perkara ke Pengadilan hingga ke Mahkamah Agung. Itu sistem demokrasi Indonesia yang beradab. Pasti belum dan tidak sempurna. Tugas kita terus memperbaiki kualitas demokrasi dengan beradab tidak dengan anarki, intimidasi serta represi," paparnya.
Menkeu menambahkan, tugas negara harus dilakukan dengan amanah, kejujuran, integritas, kepantasan dan kepatutan, profesional, transparan, akuntabel, dan jelas kami dilarang korupsi. Ini adalah kehormatan dan sekaligus tugas luar biasa mulia.
"Tugas tidak mudah dan sangat kompleks, memerlukan wisdom - empati, kepekaan mendengar dan memahami suara masyarakat. Karena ini menyangkut nasib rakyat Indonesia dan masa depan bangsa Indonesia," terangnya
"Para pendahulu kita, telah melalui itu. Politik adalah perjuangan bersama untuk tujuan mulia kolektif bangsa, tetap dengan etika dan moralitas yang luhur. Sebagai pejabat negara saya disumpah untuk menjalankan UUD 1945 dan semua UU," tulis Menkeu melalui media sosial miliknya, Senin (1/9/2025).
Sri Mulyani juga mengucapkan terima kasih atas simpati, doa, kata-kata bijak, dan dukungan moral semua pihak dalam menghadapi musibah ini. Namun menurutnya yang dilakukannya bukan ranah atau selera pribadi. Ditekankan olehnya bahwa UU disusun melibatkan Pemerintah, DPR, DPD, dan Partisipasi Masyarakat secara terbuka dan transparan.
Baca Juga: Setelah Dijarah Massa, Rumah Sri Mulyani Dijaga TNI
"Apabila publik tidak puas dan hak konstitusi dilanggar UU - dapat dilakukan Judicial Review (sangat banyak) ke Mahkamah Konstitusi. Bila Pelaksanaan UU menyimpang dapat membawa perkara ke Pengadilan hingga ke Mahkamah Agung. Itu sistem demokrasi Indonesia yang beradab. Pasti belum dan tidak sempurna. Tugas kita terus memperbaiki kualitas demokrasi dengan beradab tidak dengan anarki, intimidasi serta represi," paparnya.
Menkeu menambahkan, tugas negara harus dilakukan dengan amanah, kejujuran, integritas, kepantasan dan kepatutan, profesional, transparan, akuntabel, dan jelas kami dilarang korupsi. Ini adalah kehormatan dan sekaligus tugas luar biasa mulia.
"Tugas tidak mudah dan sangat kompleks, memerlukan wisdom - empati, kepekaan mendengar dan memahami suara masyarakat. Karena ini menyangkut nasib rakyat Indonesia dan masa depan bangsa Indonesia," terangnya
Lihat Juga :
