Anggota DPR Ini Minta Anggaran PEN Tahun Depan Harus Dijelaskan

JAKARTA - Pemerintah menargetkan anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2021 sekitar Rp356,5 triliun. Alokasi tersebut menurun dibandingkan tahun ini yang mencapai Rp695 triliun.

Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Anetta Komarudin mengingatkan pemerintah agar segera menetapkan anggaran Program PEN tahun 2021 dan rencana detail pengelolaannya. Hal ini penting demi kontinuitas pemulihan ekonomi.

Tahun ini, program PEN tidak hanya ditujukan untuk menangani aspek kesehatan, tapi juga untuk perekonomian dan sosial masyarakat. "Dalam alokasi PEN mendatang, pemerintah wajib mempertimbangkan hasil evaluasi, efektivitas, dan dampak dari kebijakan PEN tahun ini. Misalnya, sisi permintaan dan produksi serta daya saing dan investasi masih perlu terus diperkuat. Sehingga strategi fiskal ekspansif memang masih harus kembali dianggarkan,” tutur Puteri di Jakarta, Jumat (11/9/2020).

Pemerintah mengungkap anggaran senilai Rp356,5 triliun ini terdiri dari (pertama), penanganan kesehatan dengan anggaran sekitar Rp25,4 triliun. Kedua, program perlindungan sosial untuk masyarakat menengah ke bawah sekitar Rp110,2 triliun. Ketiga, dukungan sektoral kementerian/lembaga (K/L) sekitar Rp136,7 triliun. Keempat, dukungan kepada UMKM sekitar Rp48,8 triliun. Kelima, pembiayaan korporasi sekitar Rp14,9 triliun, serta keenam, anggaran untuk insentif usaha sekitar Rp20,4 triliun. ( Baca juga:Pajak Transaksi Digital Jadi Senjata Baru Dongkrak Penerimaan Negara )

“Semua komponen PEN jumlahnya cenderung menurun, kecuali komponen dukungan sektoral/pemda. Terkait penyesuaian anggaran PEN ini, tantangannya adalah bagaimana pemerintah dapat memastikan bahwa sektor riil tetap bisa tumbuh dan memiliki kinerja yang baik sehingga target pertumbuhan ekonomi 4,5–5,5% di tahun depan dapat dicapai,” ungkap Puteri. ( Baca juga:Positif Covid-19 Bertambah 3.737 Kasus, 150.217 Sembuh dan 8.544 Meninggal )

Menteri Keuangan menyebutkan alokasi anggaran PEN tahun 2021 yang menurun karena ada porsi anggaran PEN yang ditempatkan dalam pagu belanja K/L terkait. Karena itu Puteri meminta pemerintah untuk memperjelas rencana alokasi program PEN tahun depan agar menjamin keberlanjutan pemulihan ekonomi.

Penjelasan pemerintah dinilainya belum proporsional dengan anggaran belanja K/L terkait dalam RAPBN 2021. Misalnya, rencana pagu anggaran Kementerian Koperasi dan UKM dianggarkan senilai Rp978,3 miliar. Sedangkan, selisih anggaran dukungan UMKM tahun ini dan tahun depan mencapai sekitar Rp74,67 triliun. "Dari pagu tersebut, belum terlihat jelas pengalokasian porsi PEN. Hal inilah yang perlu dijelaskan dan disinergikan oleh pemerintah, karena kita perlu memastikan total anggaran PEN tahun depan,” ungkap Puteri.