Budiman Sudjatmiko Menjawab 7 Desakan Darurat Ekonomi dari Aliansi Ekonom Indonesia

JAKARTA - Kepala BP Taskin, Budiman Sudjatmiko menjawab tuntutan ratusan ekonom yang tergabung dalam Aliansi Ekonom Indonesia . Tercatat ada " Tujuh Desakan Darurat Ekonom i” yang diteken oleh 384 ekonom dari seluruh Indonesia.

Budiman Sudjatmiko menjelaskan, seringkali program-program besar pemerintah diberi label sebagai populis, seolah hanya hadir untuk meraih simpati masyarakat tanpa memberikan dampak jangka panjang. Namun, bila ditelusuri lebih jauh, program-program pemerintahan Presiden Prabowo seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, dan Koperasi Desa Merah Putih justru memiliki substansi yang kuat dalam kerangka pengentasan kemiskinan.

"Program-program ini tidak hanya memberikan bantuan sementara, melainkan juga membangun struktur ekonomi dan sosial baru yang bisa mempersempit kesenjangan, memperkuat daya saing, dan meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan," ungkap Budiman Sudjatmiko di Jakarta.

Baca Juga: BP Taskin Perkuat Strategi Targeting Program MBG melalui Pendekatan Berbasis Data Kemiskinan dan Daerah 3T

Ia menerangkan, misalnya Makan Bergizi Gratis diungkapkan berangkat dari kebutuhan dasar: pemenuhan gizi bagi anak-anak sekolah. Di permukaan, Ia tampak sebagai program distribusi makanan, namun dampaknya jauh lebih dalam. Dengan adanya permintaan yang terjamin terhadap bahan pangan bergizi, petani, peternak, nelayan, serta industri pangan memperoleh pasar yang stabil.

"Dalam kerangka Keynesian, belanja pemerintah pada MBG ini adalah stimulus fiskal yang menggerakkan permintaan agregat, membuka lapangan kerja di sektor pertanian dan logistik, sekaligus menciptakan multiplier effect di desa. Dari sisi pengentasan kemiskinan, program ini membantu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini melalui asupan gizi yang lebih baik," paparnya.

Budiman juga mencontohkan Sekolah Rakyat pun tidak sekadar menyediakan akses pendidikan, melainkan menjadi instrumen untuk memutus rantai kemiskinan struktural. Akses pendidikan murah dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin adalah investasi jangka panjang yang memperbesar peluang mereka keluar dari lingkaran kemiskinan.

"Dalam teori pertumbuhan endogen, peningkatan kualitas pendidikan berhubungan langsung dengan peningkatan produktivitas tenaga kerja. Dengan kata lain, Sekolah Rakyat membantu menciptakan human capital yang lebih kuat, yang akan menjadi basis pembangunan industri dan daya saing bangsa di masa depan," bebernya.

Sementara itu, Koperasi Desa Merah Putih dirancang untuk memperkuat struktur ekonomi di perdesaan, tempat angka kemiskinan masih dominan. Melalui model semi closed-loop supply chain, Kopdes MP memungkinkan masyarakat desa menjadi aktor aktif dalam rantai produksi dan distribusi.

Dari perspektif Hayek, koperasi ini menurutnya mendesentralisasi pengelolaan ekonomi sehingga masyarakat dapat mengoptimalkan sumber daya lokal sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas mereka. Hal ini bukan hanya menambah lapangan kerja di tingkat lokal, tetapi juga membangun kemandirian desa dalam menghadapi dinamika pasar.

"Jika ditinjau secara menyeluruh, program-program tersebut merupakan kombinasi antara strategi Keynesian -dimana negara hadir melalui belanja publik untuk menstimulasi permintaan dan menekan angka kemiskinan- dengan semangat Hayekian yang memberi ruang bagi komunitas untuk berdaya secara mandiri," tegasnya.

Hasilnya, tidak hanya kemiskinan dapat ditekan melalui bantuan langsung dan pengurangan beban pengeluaran, tetapi juga melalui penciptaan ekosistem ekonomi yang produktif, berkelanjutan, dan berbasis masyarakat.

"Dengan demikian, program Presiden Prabowo bukanlah sekadar populis, melainkan instrumen transformasi struktural dalam agenda besar pengentasan kemiskinan Indonesia," terang dia.

7 Desakan Darurat Ekonomi

Aliansi Ekonom Indonesia mendesak pemerintah segera memperbaiki misalokasi anggaran. Desakan ini merupakan satu di antara tujuh desakan darurat ekonomi yang diserukan aliansi kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Para ekonom mencatat total anggaran untuk berbagai program populis. Hal ini mencakup Makan Bergizi Gratis (MBG), hilirisasi, Koperasi Desa Merah Putih, subsidi dan kompensasi energi, sekolah rakyat, dan program tiga juta rumah yang mencapai Rp1.414 triliun atau setara 37,4% dari total belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Selain itu, para ekonom menilai penurunan TKD sebesar 24,8% pada RAPBN 2026 akan mempersulit pemerintah daerah menjalankan tugasnya dalam melayani masyarakat dan berpotensi mengakibatkan kenaikan pajak daerah yang membebani masyarakat.

Para ekonom juga menyoroti alokasi anggaran MBG sebesar Rp 335 triliun pada tahun depan. Angka ini dinilai terlalu besar dan tidak realistis. Ekonom berpendapat anggaran itu sebaiknya dialihkan untuk memperkuat dan pemerataan pelayanan kesehatan dasar, peningkatan kesejahteraan tenaga medis, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru, serta memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga miskin seperti air bersih dan listrik.

Adapun enam desakan lainnya dari Aliansi Ekonom Indonesia adalah, pertama, agar pemerintah mengembalikan independensi berbagai institusi penyelenggara negara seperti Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik. Kedua, pemerintah harus menghentikan dominasi negara yang berisiko melemahkan aktivitas perekonomian lokal, termasuk pelibatan Dananrtara, BUMN, TNI, dan Polri.

Desakan ketiga adalah deregulasi kebijakan, perizinan, lisensi dan penyederhanaan birokrasi yang menghambat terciptanya iklim usaha dan investasi yang kondusif. Baca Juga: Prabowo Tegaskan China dan Indonesia Saudara Strategis

Prioritaskan kebijakan yang menangani ketimpangan dalam berbagai dimensi. Kelima, para ekonom mendesak pemerintah mengembalikan kebijakan berbasis bukti dan proses teknokratis dalam pengambilan kebijakan.

Keenam, pemerintah didesak untuk meningkatkan kualitas institusi dan membangun kepercayaan publik, termasuk dengan memberantas konflik kepeningan maupun perburuan rente.