Purbaya Bakal Guyur Rp200 T ke Bank, Ekonom Pede Hidupkan Ekonomi dan Buka Lapangan Kerja
Kamis, 11 September 2025 - 16:42 WIB
loading...
Menanggapi rencana Menkeu Purbaya yang akan mengguyur perbankan dengan dana Rp200 triliun, ekonom meyakini bisa mendorong perekonomian dan membuka lapangan kerja. Foto/Arif Julianto, SINDO Photo.
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan atau Menkeu, Purbaya Yudhi Sadewa berencana mengalirkan likuiditas ke sistem perbankan dengan menarik uang pemerintah, seperti Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan Sisa Lebih Pembayaran Anggaran (SiLPA), dari rekening di Bank Indonesia (BI).Dari total sekitar Rp425 triliun, dana Rp200 triliun akan diguyur ke perbankan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Rencana ini juga telah disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto.
"Jadi tugas saya di sini adalah menghidupkan kedua mesin tadi, mesin moneter dan mesin fiskal. Nanti saya mohon restu dari parlemen untuk saya menjalankan tugas itu. Langkah pertama sudah kami jalankan. Saya sudah lapor ke presiden, Pak, saya akan taruh uang ke sistem perekonomian. Berapa?," kata Purbaya saat raker Komisi XI.
"Saya sekarang punya Rp425 triliun di BI cash. Besok saya taruh (ke sistem) Rp200 triliun," imbuhnya.
Baca Juga: Menkeu Purbaya Sebut Demo Agustus Kelabu Akibat Salah Kebijakan Ekonomi
Menanggapi rencana Menkeu baru tersebut, Ekonom Universitas Andalas, Syafruddin Karimi menilai langkah ini sebagai kebijakan yang melonggarkan likuiditas. Menurutnya, pemindahan dana pemerintah dari BI ke bank komersial akan diikuti dengan kesepakatan burden sharing yang bertujuan menurunkan biaya pendanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan membuat suku bunga kredit lebih murah.
Syafruddin menjelaskan, kebijakan ini disertai arahan agar BI tidak menyerap kembali likuiditas, sehingga biaya dana bank akan turun. Desain teknisnya menargetkan penyaluran melalui Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) dengan biaya 2% dan plafon bunga maksimal 6 persen untuk koperasi dan KPR.
"Desain teknis menargetkan penyaluran melalui Himbara dengan biaya 2% dan plafon bunga maksimal 6% untuk koperasi dan KPR, sehingga kredit mengalir ke kegiatan padat karya seperti perumahan terjangkau, proyek konstruksi terkait, serta pembiayaan produktif bagi UMKM di desa," kata Syafruddin dalam keterangannya, Kamis (11/9/2025).
Sambung Syafruddin menambahkan, penempatan dana pemerintah terbukti efektif menggandakan kredit. Pada periode 2020-2021, penempatan Rp66,99 triliun memicu kredit hingga Rp387 triliun, menunjukkan bahwa injeksi dana yang terarah dapat mengungkit pembiayaan berlipat-lipat.
Menurut Syafruddin, injeksi dana ini akan menciptakan lapangan kerja melalui dua jalur utama seperti sektor konstruksi dan rantai pasok bahan bangunan yang akan menyerap jutaan pekerja dan untuk UMKM dengan akses kredit murah akan mendorong perekrutan karyawan, pembelian bahan baku, dan perluasan usaha.
Baca Juga: Menkeu Purbaya Janji Bakal Bikin Warga RI Sibuk Makan Enak Dibandingkan Demo
Agar dampak maksimal, pemerintah akan menetapkan kewajiban kuota sektoral, multiplier minimum, pelaporan realisasi kredit berkala, serta clawback (penarikan kembali dana) jika target tidak tercapai.
"Dengan arsitektur seperti ini, injeksi Rp200 triliun bukan hanya mempercantik neraca bank, melainkan mendorong proyek baru, memperluas usaha, dan menciptakan lapangan kerja secara terukur," pungkasnya.
"Jadi tugas saya di sini adalah menghidupkan kedua mesin tadi, mesin moneter dan mesin fiskal. Nanti saya mohon restu dari parlemen untuk saya menjalankan tugas itu. Langkah pertama sudah kami jalankan. Saya sudah lapor ke presiden, Pak, saya akan taruh uang ke sistem perekonomian. Berapa?," kata Purbaya saat raker Komisi XI.
"Saya sekarang punya Rp425 triliun di BI cash. Besok saya taruh (ke sistem) Rp200 triliun," imbuhnya.
Baca Juga: Menkeu Purbaya Sebut Demo Agustus Kelabu Akibat Salah Kebijakan Ekonomi
Menanggapi rencana Menkeu baru tersebut, Ekonom Universitas Andalas, Syafruddin Karimi menilai langkah ini sebagai kebijakan yang melonggarkan likuiditas. Menurutnya, pemindahan dana pemerintah dari BI ke bank komersial akan diikuti dengan kesepakatan burden sharing yang bertujuan menurunkan biaya pendanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan membuat suku bunga kredit lebih murah.
Syafruddin menjelaskan, kebijakan ini disertai arahan agar BI tidak menyerap kembali likuiditas, sehingga biaya dana bank akan turun. Desain teknisnya menargetkan penyaluran melalui Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) dengan biaya 2% dan plafon bunga maksimal 6 persen untuk koperasi dan KPR.
"Desain teknis menargetkan penyaluran melalui Himbara dengan biaya 2% dan plafon bunga maksimal 6% untuk koperasi dan KPR, sehingga kredit mengalir ke kegiatan padat karya seperti perumahan terjangkau, proyek konstruksi terkait, serta pembiayaan produktif bagi UMKM di desa," kata Syafruddin dalam keterangannya, Kamis (11/9/2025).
Sambung Syafruddin menambahkan, penempatan dana pemerintah terbukti efektif menggandakan kredit. Pada periode 2020-2021, penempatan Rp66,99 triliun memicu kredit hingga Rp387 triliun, menunjukkan bahwa injeksi dana yang terarah dapat mengungkit pembiayaan berlipat-lipat.
Menurut Syafruddin, injeksi dana ini akan menciptakan lapangan kerja melalui dua jalur utama seperti sektor konstruksi dan rantai pasok bahan bangunan yang akan menyerap jutaan pekerja dan untuk UMKM dengan akses kredit murah akan mendorong perekrutan karyawan, pembelian bahan baku, dan perluasan usaha.
Baca Juga: Menkeu Purbaya Janji Bakal Bikin Warga RI Sibuk Makan Enak Dibandingkan Demo
Agar dampak maksimal, pemerintah akan menetapkan kewajiban kuota sektoral, multiplier minimum, pelaporan realisasi kredit berkala, serta clawback (penarikan kembali dana) jika target tidak tercapai.
"Dengan arsitektur seperti ini, injeksi Rp200 triliun bukan hanya mempercantik neraca bank, melainkan mendorong proyek baru, memperluas usaha, dan menciptakan lapangan kerja secara terukur," pungkasnya.
(akr)
Lihat Juga :
