Bank BUMN Diguyur Rp200 Triliun, Ekonom: Masalahnya Nggak Ada Permintaan Kredit
Minggu, 14 September 2025 - 16:25 WIB
loading...
A
A
A
Dampaknya, pengangguran sulit ditekan dan daya beli masyarakat tetap lemah. Jika sektor riil tidak tumbuh, maka penyerapan tenaga kerja juga terbatas, memperparah masalah pengangguran dan menurunkan konsumsi rumah tangga yang menjadi motor utama perekonomian.
Eko menegaskan agar suntikan dana Rp200 triliun ini efektif, pemerintah harus melakukan reformasi struktural di sektor riil. Langkah-langkah seperti deregulasi, pemberantasan premanisme yang mengganggu usaha, pemberian kredit murah, serta peningkatan akses pasar sangat penting.
Selain itu, pelatihan keterampilan bagi pelaku UMKM juga diperlukan agar mereka mampu memanfaatkan kredit dan memperluas usahanya. Kebijakan fiskal harus lebih pro-stimulasi dengan efisiensi anggaran yang terukur agar APBN tetap optimal dan tidak digunakan untuk hal-hal yang tidak esensial.
Realokasi anggaran ke belanja produktif yang berdampak cepat, seperti infrastruktur digital, irigasi, jalan, dan perbaikan logistik, juga sangat krusial untuk mendukung sektor riil.
Percepatan belanja strategis di sektor pangan, energi, UMKM, dan kesehatan harus dilakukan agar tidak menumpuk di akhir tahun dan segera memberikan dampak positif pada ekonomi. Dana transfer ke daerah juga harus dimanfaatkan secara produktif tanpa dipotong karena pertumbuhan ekonomi daerah menjadi salah satu tumpuan utama pertumbuhan nasional.
Sementara, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan dana tersebut wajib digunakan untuk mendukung pertumbuhan sektor riil dan tidak boleh dipakai membeli Surat Berharga Negara (SBN). Bank mitra juga diwajibkan melaporkan penggunaan dana setiap bulan kepada Kemenkeu untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.
Eko menegaskan agar suntikan dana Rp200 triliun ini efektif, pemerintah harus melakukan reformasi struktural di sektor riil. Langkah-langkah seperti deregulasi, pemberantasan premanisme yang mengganggu usaha, pemberian kredit murah, serta peningkatan akses pasar sangat penting.
Selain itu, pelatihan keterampilan bagi pelaku UMKM juga diperlukan agar mereka mampu memanfaatkan kredit dan memperluas usahanya. Kebijakan fiskal harus lebih pro-stimulasi dengan efisiensi anggaran yang terukur agar APBN tetap optimal dan tidak digunakan untuk hal-hal yang tidak esensial.
Realokasi anggaran ke belanja produktif yang berdampak cepat, seperti infrastruktur digital, irigasi, jalan, dan perbaikan logistik, juga sangat krusial untuk mendukung sektor riil.
Percepatan belanja strategis di sektor pangan, energi, UMKM, dan kesehatan harus dilakukan agar tidak menumpuk di akhir tahun dan segera memberikan dampak positif pada ekonomi. Dana transfer ke daerah juga harus dimanfaatkan secara produktif tanpa dipotong karena pertumbuhan ekonomi daerah menjadi salah satu tumpuan utama pertumbuhan nasional.
Risiko Pengelolaan Dana
Risiko besar muncul jika dana Rp200 triliun ini hanya berputar di sistem perbankan tanpa tersalur ke sektor riil. Dana tersebut bisa menjadi "dana menganggur" yang tidak memberikan multiplier effect bagi perekonomian. Bank akan kesulitan mencari debitur yang layak dan mau meminjam, sementara pelaku usaha masih menghadapi berbagai kendala struktural.Sementara, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan dana tersebut wajib digunakan untuk mendukung pertumbuhan sektor riil dan tidak boleh dipakai membeli Surat Berharga Negara (SBN). Bank mitra juga diwajibkan melaporkan penggunaan dana setiap bulan kepada Kemenkeu untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.
Lihat Juga :