Utang Luar Negeri Indonesia Juli 2025 Menurun ke USD432,5 Miliar, BI Ungkap Sebabnya

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) melaporkan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Juli 2025 turun dibandingkan Juni 2025 sebelumnya. Posisi ULN Indonesia pada Juli 2025 tercatat sebesar USD432,5 miliar atau menurun dibandingkan dengan pertumbuhan pada Juni 2025 sebesar USD434,1 miliar.

"Perkembangan tersebut terutama bersumber dari perlambatan pertumbuhan ULN sektor publik," ungkap Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya, Senin (15/9/2025).

Secara tahunan, ULN Indonesia tumbuh 4,1 persen (yoy), melambat dibandingkan pertumbuhan 6,3 persen (yoy) pada Juni 2025. Adapun posisi Utang Luar Negeri Juli 2025 juga dipengaruhi oleh faktor penguatan mata uang dolar AS terhadap mayoritas mata uang global, termasuk Rupiah.

Baca Juga: Utang Jatuh Tempo Indonesia Rp800 Triliun, DPR Desak Menkeu Purbaya Susun Strategi

Menurut Ramdan, posisi ULN pemerintah tumbuh lebih rendah. Pada Juli 2025 posisi ULN pemerintah tercatat sebesar USD211,7 miliar, atau tumbuh sebesar 9,0% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan 10,0% (yoy) pada Juni 2025.

Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh perlambatan pertumbuhan posisi pinjaman luar negeri dan surat utang pemerintah. Pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga kredibilitas dengan mengelola ULN secara hati-hati, terukur, dan akuntabel untuk mewujudkan pembiayaan yang efisien dan optimal.

Sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan pengelolaan ULN.

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah terus dijaga dalam batas aman dan terkendali ditujukan untuk mendukung momentum pertumbuhan perekonomian, antara lain pada Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (23,1% dari total ULN Pemerintah); Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (17 persen); Jasa Pendidikan (17%); Konstruksi (12,1%); serta Transportasi dan Pergudangan (8,9%).

Posisi ULN pemerintah tetap terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah.

Sedangkan, ULN swasta melanjutkan kontraksi pertumbuhan. Pada Juli 2025, posisi ULN swasta tercatat sebesar USD195,6 miliar, atau mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,3% (yoy), relatif sama dengan kontraksi pada bulan sebelumnya.

Perkembangan ULN swasta tersebut bersumber dari peningkatan kontraksi pertumbuhan pada ULN bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) menjadi 1,2% (yoy), di tengah pertumbuhan ULN lembaga keuangan (financial corporations) yang lebih tinggi, sebesar 3,6% (yoy) pada Juli 2025.

Berdasarkan sektor ekonomi, pangsa ULN swasta terbesar berasal dari Sektor Industri Pengolahan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Pengadaan Listrik dan Gas; serta Pertambangan & Penggalian, dengan pangsa mencapai 80,4% terhadap total ULN swasta.

Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang terjaga sebesar 30%, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 85,5% dari total ULN.

Baca Juga: Pemerintah Tarik Utang Baru Rp781,86 Triliun di 2026, Mayoritas dari Penerbitan SBN

Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.