Dana Rp200 Triliun Belum Cukup, Sektor Riil Harus Dibenahi

Stagnasi sektor riil membuat efek domino yang panjang. Lapangan kerja baru minim tercipta, tingkat pengangguran sulit ditekan, dan daya beli masyarakat melemah. Padahal, konsumsi rumah tangga selama ini menyumbang lebih dari separuh pertumbuhan ekonomi nasional. "Kalau konsumsi tidak bergerak, pertumbuhan hanya jalan di tempat," tegas Eko.

Ia menilai pemerintah harus melakukan reformasi struktural agar penempatan dana benar-benar berujung pada perbaikan nyata. Deregulasi aturan usaha, penurunan biaya kredit, hingga pemberantasan praktik premanisme dinilai penting untuk menciptakan iklim usaha yang lebih sehat. Akses pasar juga harus diperluas agar dunia usaha memiliki kepastian penjualan.

Bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung perekonomian, Eko menyarankan dukungan lebih konkret. Selain pembiayaan murah, pelatihan keterampilan dan pendampingan bisnis perlu digencarkan. Dengan begitu, dana perbankan tidak hanya berhenti pada angka, tapi benar-benar mengalir menjadi modal kerja produktif.

Kebijakan fiskal pun dituntut lebih tajam. Belanja negara sebaiknya diarahkan pada program produktif seperti pembangunan infrastruktur digital, irigasi, jalan, logistik, hingga sektor pangan dan energi. "APBN harus digunakan secara efisien, jangan untuk hal-hal yang tidak esensial. Dana transfer ke daerah juga jangan dipangkas karena kontribusi pemerintah daerah sangat penting," kata Eko.

Risiko besar mengintai jika Rp200 triliun hanya berputar di sistem perbankan tanpa tersalur ke dunia usaha. Dana bisa mengendap sebagai "dana menganggur" yang tak memberi multiplier effect. Bank juga berpotensi kesulitan mencari debitur layak, sementara pelaku usaha terhalang hambatan struktural yang belum terselesaikan.