Prabowo Sentil Distributor Pupuk Subsidi, Ada Sepupu Bupati sampai Tim Sukses
Senin, 29 September 2025 - 21:03 WIB
loading...
Presiden Prabowo Subianto saat memberikan pidato dalam Munas ke-6 PKS di Jakarta, Senin (29/9/2025). FOTO/Binti Mufarida
A
A
A
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menyalurkan subsidi pupuk langsung ke tangan petani tanpa melalui perantara distribusi yang berbelit. Hal ini disampaikan Presiden Prabowo saat memberikan pidato dalam Musyawarah Nasional (Munas) Ke-6 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di The Sultan Hotel & Residence, Jakarta, Senin (29/9/2025).
Prabowo mengungkapkan, selama ini rantai distribusi pupuk terlalu panjang dengan banyak regulasi yang justru menghambat akses petani. Akibatnya, pupuk kerap tidak sampai ke petani yang membutuhkan.
"Saudara-saudara sekalian, sekarang pupuk sampai ke petani tadinya ada 145 peraturan. Harus tanda tangan ini, tandatangan itu, habis itu pupuk menghilang entah ke mana. Saya hapus semua itu. Dari pabrik pupuk milik negara, pupuk disubsidi negara maka pupuk itu harus langsung ke petani, jangan banyak perantara," tegas Prabowo.
Baca Juga: Prabowo Geram BUMN Rugi Malah Bagi-bagi Bonus: Brengsek Banget Ini!
Lebih lanjut, Prabowo mengingatkan bahwa praktik distribusi selama ini sering sarat kepentingan politik lokal dan keluarga pejabat daerah. Ia menegaskan, pemerintah tidak boleh membiarkan hal itu merugikan rakyat.
Prabowo mengungkapkan, selama ini rantai distribusi pupuk terlalu panjang dengan banyak regulasi yang justru menghambat akses petani. Akibatnya, pupuk kerap tidak sampai ke petani yang membutuhkan.
"Saudara-saudara sekalian, sekarang pupuk sampai ke petani tadinya ada 145 peraturan. Harus tanda tangan ini, tandatangan itu, habis itu pupuk menghilang entah ke mana. Saya hapus semua itu. Dari pabrik pupuk milik negara, pupuk disubsidi negara maka pupuk itu harus langsung ke petani, jangan banyak perantara," tegas Prabowo.
Baca Juga: Prabowo Geram BUMN Rugi Malah Bagi-bagi Bonus: Brengsek Banget Ini!
Lebih lanjut, Prabowo mengingatkan bahwa praktik distribusi selama ini sering sarat kepentingan politik lokal dan keluarga pejabat daerah. Ia menegaskan, pemerintah tidak boleh membiarkan hal itu merugikan rakyat.
Lihat Juga :
