Kebijakan Ekonomi Kerakyatan Harus Berakar dari Kebutuhan Nyata di Lapangan

Rabu, 01 Oktober 2025 - 17:45 WIB
loading...
A A A
Masukan-masukan faktual tersebut, kata Leontinus, memperkaya proses perumusan regulasi dan program pemerintah agar lebih tepat sasaran. Pendekatan dialogis ini menjamin program memiliki potensi keberhasilan lebih tinggi karena adanya rasa kepemilikan bersama dari masyarakat. Model dialog partisipatif ini sendiri telah lebih dulu diuji coba di Palembang, Yogyakarta, dan Bandung.

"Model dialog seperti di Kupang ini akan terus kami perkuat di berbagai daerah. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan komunitas lokal adalah cetak biru untuk pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan," pungkasnya.

Baca Juga: Kemenko PM Libatkan Pelaku Ekonomi Kreatif Susun Program Berdaya Berusaha

Sebagai informasi, NTT memiliki potensi ekonomi kerakyatan yang signifikan. Data per Agustus 2025 mencatat ada 366.473 unit UMKM di NTT. Sementara itu, nilai tambah ekonomi kreatif tahun 2024 mencapai Rp934,7 miliar, didominasi subsektor kriya/tenun dan kerajinan, diikuti kuliner dan fesyen. Rangkaian acara "Berdaya Bersama Kupang" sendiri diawali dengan workshop kewirausahaan yang juga membekali peserta dengan pemahaman Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dan strategi pemasaran modern.

(nng)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Perkuat Rantai Ekonomi...
Perkuat Rantai Ekonomi Kerakyatan, Holding BUMN Danareksa Salurkan Kurban untuk 3.800 Keluarga
Berdayakan 42 Ribu Lebih...
Berdayakan 42 Ribu Lebih Klaster Usaha, BRI Perkuat Ekonomi Kerakyatan Berbasis Komunitas
Berkembang Bersama BRILink...
Berkembang Bersama BRILink Agen, Keluarga di Jepara Buka Lapangan Pekerjaan bagi Masyarakat Sekitar
Perkuat Ekonomi Kerakyatan,...
Perkuat Ekonomi Kerakyatan, UKP Bidang Ekonomi dan Perbankan MoU dengan Menkop
Menkop Ferry Juliantono:...
Menkop Ferry Juliantono: Koperasi Harus Jadi Tulang Punggung Kemakmuran Bangsa
Sektor Produksi Jadi...
Sektor Produksi Jadi Penopang, BRI Salurkan KUR Rp130,2 Triliun hingga September 2025
Memahami Urgensi Koperasi...
Memahami Urgensi Koperasi Desa Merah Putih
Asta Cita dan Reposisi...
Asta Cita dan Reposisi Peran Negara versus Pasar
Dukung Nelayan Lebih...
Dukung Nelayan Lebih Aman Melaut, Askrindo Gandeng DKP Kabupaten Demak
Rekomendasi
Tragis! Pria Ditemukan...
Tragis! Pria Ditemukan Tewas Akibat Terjepit Lift di Ruko Roxy Mas Jakpus
Ucapan ‘Yang Mulia...
Ucapan ‘Yang Mulia Takut Ya’ Berbuntut Panjang, 2 Pengacara Nadiem Makarim Dilaporkan ke Peradi
Dukung Perubahan Nama...
Dukung Perubahan Nama Provinsi Jawa Barat, PAN: Aspirasi Masyarakat Harus Dihormati
Berita Terkini
Said Iqbal Berhasil...
Said Iqbal Berhasil Bertemu Purbaya: Sodorkan Draf Reformasi Pajak JHT, Buruh Batal Demo Besok
Maskapai Wajib Pakai...
Maskapai Wajib Pakai Avtur Campuran Minyak Nabati 1% Mulai 2027, Apa Efeknya ke Harga Tiket?
Fokus Tumbuh Berkelanjutan,...
Fokus Tumbuh Berkelanjutan, Pegadaian Perkuat Strategi Lewat Sales Town Hall 2026
Rebut Harta Karun Dinasti...
Rebut Harta Karun Dinasti Assad, Prancis Pulangkan Aset Rp1 Triliun ke Suriah!
Harga Emas Jatuh Rp14...
Harga Emas Jatuh Rp14 Ribu per Rabu 8 Juli 2026, Buyback Ambrol Rp21.000
Daftar di Sini dan Simak...
Daftar di Sini dan Simak Webinar Strategi Kelola Keuangan dari MNC Asset Management dan Invesnow!
Infografis
7 Dosa Kebijakan Nicolas...
7 Dosa Kebijakan Nicolas Maduro: Akar Kehancuran Ekonomi dan Sosial Venezuela
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved