Menyoroti Struktur APBN 2026: Awas Ruang Fiskal Semakin Terhimpit
Jum'at, 03 Oktober 2025 - 10:01 WIB
loading...
A
A
A
Rizki mengingatkan, kembali peran DPR untuk secara nyata mengawal kebijakan fiskal yang mampu menggerakkan partisipasi masyarakat dan usaha swasta serta memperluas kesempatan bagi setiap segmen masyarakat untuk berdaya.
Senada dengan Rizki, Teuku Riefky dari tim Kajian Strategis ILUNI FEB UI mengungkapkan bahwa APBN 2026 menghadapi tantangan serius, salah satunya ruang fiskal yang semakin terhimpit. Ia menjelaskan, bahwa belanja wajib mendominasi alokasi anggaran, menyisakan hanya 11,5% ruang belanja diskresi pada tahun 2024.
Struktur APBN 2026 juga disebutnya memperlihatkan hampir 37% anggaran terserap untuk program populis, yang membuat APBN kehilangan perannya sebagai instrumen countercyclical dan melemahkan fungsi stabilisasi dan distribusi.
Lebih jauh, Riefky menekankan bahwa strategi pertumbuhan berbasis utang (debt-led growth) selama ini gagal menciptakan fiscal capture yang memadai.
“Bukannya memperluas basis penerimaan, strategi pertumbuhan berbasis utang justru mengunci ruang fiskal . APBN harus kembali diarahkan pada fungsi produktif, memperkuat institusi, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi ketimpangan,” tegas Riefky.
Riefky juga menekankan bahwa keberlanjutan fiskal tidak bisa semata diukur dari tingkat defisit atau utang, melainkan dari efektivitas belanja negara. Menurutnya, setiap rupiah dalam APBN harus mampu menciptakan perubahan struktural.
Senada dengan Rizki, Teuku Riefky dari tim Kajian Strategis ILUNI FEB UI mengungkapkan bahwa APBN 2026 menghadapi tantangan serius, salah satunya ruang fiskal yang semakin terhimpit. Ia menjelaskan, bahwa belanja wajib mendominasi alokasi anggaran, menyisakan hanya 11,5% ruang belanja diskresi pada tahun 2024.
Struktur APBN 2026 juga disebutnya memperlihatkan hampir 37% anggaran terserap untuk program populis, yang membuat APBN kehilangan perannya sebagai instrumen countercyclical dan melemahkan fungsi stabilisasi dan distribusi.
Lebih jauh, Riefky menekankan bahwa strategi pertumbuhan berbasis utang (debt-led growth) selama ini gagal menciptakan fiscal capture yang memadai.
“Bukannya memperluas basis penerimaan, strategi pertumbuhan berbasis utang justru mengunci ruang fiskal . APBN harus kembali diarahkan pada fungsi produktif, memperkuat institusi, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi ketimpangan,” tegas Riefky.
Riefky juga menekankan bahwa keberlanjutan fiskal tidak bisa semata diukur dari tingkat defisit atau utang, melainkan dari efektivitas belanja negara. Menurutnya, setiap rupiah dalam APBN harus mampu menciptakan perubahan struktural.
Lihat Juga :
