Menyoroti Struktur APBN 2026: Awas Ruang Fiskal Semakin Terhimpit
Jum'at, 03 Oktober 2025 - 10:01 WIB
loading...
Berbagai tantangan mendasar dalam penyusunan dan implementasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 menjadi sorotan oleh Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia atau ILUNI FEB UI. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Berbagai tantangan mendasar dalam penyusunan dan implementasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN ) 2026 menjadi sorotan. Dalam forum diskusi bersama Fraksi Partai NasDem DPR RI yang digelar Kamis (2/10), Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia atau ILUNI FEB UI mendesak pemerintah dan DPR untuk mengembalikan APBN pada peran utamanya sebagai instrumen kesejahteraan sosial.
Kepala Public Policy Unit ILUNI FEB UI, Rizki Nauli Siregar mengingatkan, bahwa APBN merupakan amanah sakral dari masyarakat kepada pemerintah dan DPR, yang mana harus digunakan secara tepat dan juga adil.
Baca Juga: Purbaya Blak-blakan Harga Sebenarnya dari BBM, LPG 3 Kg, Solar, hingga Pupuk
“Masyarakat memberi pemerintah dan DPR amanah yang sakral untuk dapat menyusun anggaran yang berasal dari uang rakyat untuk dapat digunakan sebagai instrumen alokasi secara adil, instrumen distribusi yang memberdayakan terutama yang lemah, dan instrumen stabilisasi menghadapi guncangan dalam dan luar negeri," tegas Rizki.
Ia juga menyoroti kecenderungan peralihan program prioritas dari daerah ke pusat. Alih-alih menciptakan nilai tambah, pola ini lebih mencerminkan pergeseran ruang fiskal yang justru mengurangi peran daerah.
"Ke depan, penting memastikan agar desain kebijakan pusat bukan mengkooptasi daya saing lokal, melainkan memperluas kapasitas dan ruang gerak daerah dalam mendorong pembangunan yang berkeadilan," tambahnya.
Kepala Public Policy Unit ILUNI FEB UI, Rizki Nauli Siregar mengingatkan, bahwa APBN merupakan amanah sakral dari masyarakat kepada pemerintah dan DPR, yang mana harus digunakan secara tepat dan juga adil.
Baca Juga: Purbaya Blak-blakan Harga Sebenarnya dari BBM, LPG 3 Kg, Solar, hingga Pupuk
“Masyarakat memberi pemerintah dan DPR amanah yang sakral untuk dapat menyusun anggaran yang berasal dari uang rakyat untuk dapat digunakan sebagai instrumen alokasi secara adil, instrumen distribusi yang memberdayakan terutama yang lemah, dan instrumen stabilisasi menghadapi guncangan dalam dan luar negeri," tegas Rizki.
Ia juga menyoroti kecenderungan peralihan program prioritas dari daerah ke pusat. Alih-alih menciptakan nilai tambah, pola ini lebih mencerminkan pergeseran ruang fiskal yang justru mengurangi peran daerah.
"Ke depan, penting memastikan agar desain kebijakan pusat bukan mengkooptasi daya saing lokal, melainkan memperluas kapasitas dan ruang gerak daerah dalam mendorong pembangunan yang berkeadilan," tambahnya.
Lihat Juga :
