Gelar Rakernas 2025, Perbarindo Siap Bersinergi Menyalurkan Dana Rp200 Triliun
Senin, 06 Oktober 2025 - 18:45 WIB
loading...
BPR dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) menegaskan kesiapan bersinergi dengan pemerintah dalam penyaluran pembiayaan Rp200 triliun guna memperkuat UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) menegaskan kesiapan bersinergi dengan pemerintah dalam penyaluran pembiayaan sebesar Rp200 triliun guna memperkuat sektor UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Komitmen ini menjadi hasil utama Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia ( Perbarindo ) yang berlangsung di Makassar pada tanggal 25 September 2025.
Ketua Umum Perbarindo, Tedy Alamsyah menyebutkan, BPR-BPRS memiliki peran strategis sebagai jembatan akses pembiayaan bagi masyarakat kecil. Baca Juga: Awasi Dana Rp200 Triliun di Bank Himbara, Purbaya: Jangan Beli Dolar!
“Dengan jaringan 6.676 kantor dan lebih dari 20 juta rekening nasabah, BPR-BPRS mampu menjangkau segmen masyarakat yang belum terlayani bank umum, sehingga keterlibatan BPR-BPRS akan membuat program pembiayaan pemerintah lebih tepat sasaran dan berkelanjutan,” ujarnya.
Sepanjang periode Juni 2023 hingga Juni 2024, industri BPR-BPRS mencatat pertumbuhan signifikan. Dimana penyaluran kredit naik 7,17% menjadi Rp162,57 triliun, sedangkan Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 7,01% menjadi Rp154,63 triliun.
Selanjutnya tabungan naik 7,29%, Deposito meningkat 6,90% dan jumlah rekening nasabah mencapai 20,03 juta, tumbuh 3,30%. Kenaikan rata-rata tabungan dan deposito menunjukkan kepercayaan masyarakat yang terus meningkat. Meski jumlah BPR-BPRS turun menjadi 1.557 unit akibat konsolidasi, kapasitas pembiayaan tetap tumbuh dan jangkauan layanan tetap luas.
Rakernas Perbarindo 2025 juga merumuskan tujuh agenda prioritas industri, yakni peningkatan kompetensi SDM, percepatan digitalisasi melalui core banking system, penyesuaian kebijakan CKPN, perluasan akses data, stabilisasi modal inti minimum, mengkaji kembali atas Penerapan SAK EP bagi industri BPR/BPRS dan penurunan rasio CAR secara bertahap untuk memperkuat ekspansi pembiayaan.
Baca Juga: Jumlah Bank Bangkrut di Indonesia Terus Bertambah, Scarring Effect Pandemi Masih Terasa
Perbarindo juga berupaya menggali positiong BPR-BPRS terkait beberapa regulasi yang mempengaruhi kondisi bisnis BPR-BPRS hari ini. Perbarindo menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah, perbankan nasional, dan BPR-BPRS akan menciptakan dampak ekonomi yang lebih luas, mulai dari pemberdayaan UMKM hingga penguatan ekonomi daerah.
“Kami siap menjadi mitra strategis dalam mendorong pembiayaan inklusif, memperluas akses keuangan, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi,” tutup Tedy Alamsyah.
Ketua Umum Perbarindo, Tedy Alamsyah menyebutkan, BPR-BPRS memiliki peran strategis sebagai jembatan akses pembiayaan bagi masyarakat kecil. Baca Juga: Awasi Dana Rp200 Triliun di Bank Himbara, Purbaya: Jangan Beli Dolar!
“Dengan jaringan 6.676 kantor dan lebih dari 20 juta rekening nasabah, BPR-BPRS mampu menjangkau segmen masyarakat yang belum terlayani bank umum, sehingga keterlibatan BPR-BPRS akan membuat program pembiayaan pemerintah lebih tepat sasaran dan berkelanjutan,” ujarnya.
Sepanjang periode Juni 2023 hingga Juni 2024, industri BPR-BPRS mencatat pertumbuhan signifikan. Dimana penyaluran kredit naik 7,17% menjadi Rp162,57 triliun, sedangkan Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 7,01% menjadi Rp154,63 triliun.
Selanjutnya tabungan naik 7,29%, Deposito meningkat 6,90% dan jumlah rekening nasabah mencapai 20,03 juta, tumbuh 3,30%. Kenaikan rata-rata tabungan dan deposito menunjukkan kepercayaan masyarakat yang terus meningkat. Meski jumlah BPR-BPRS turun menjadi 1.557 unit akibat konsolidasi, kapasitas pembiayaan tetap tumbuh dan jangkauan layanan tetap luas.
Rakernas Perbarindo 2025 juga merumuskan tujuh agenda prioritas industri, yakni peningkatan kompetensi SDM, percepatan digitalisasi melalui core banking system, penyesuaian kebijakan CKPN, perluasan akses data, stabilisasi modal inti minimum, mengkaji kembali atas Penerapan SAK EP bagi industri BPR/BPRS dan penurunan rasio CAR secara bertahap untuk memperkuat ekspansi pembiayaan.
Baca Juga: Jumlah Bank Bangkrut di Indonesia Terus Bertambah, Scarring Effect Pandemi Masih Terasa
Perbarindo juga berupaya menggali positiong BPR-BPRS terkait beberapa regulasi yang mempengaruhi kondisi bisnis BPR-BPRS hari ini. Perbarindo menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah, perbankan nasional, dan BPR-BPRS akan menciptakan dampak ekonomi yang lebih luas, mulai dari pemberdayaan UMKM hingga penguatan ekonomi daerah.
“Kami siap menjadi mitra strategis dalam mendorong pembiayaan inklusif, memperluas akses keuangan, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi,” tutup Tedy Alamsyah.
(akr)
Lihat Juga :
