Alasan Purbaya di Balik Penempatan Dana Puluhan Triliun ke Bank Jatim dan Bank Jakarta
Selasa, 07 Oktober 2025 - 20:43 WIB
loading...
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan alasan di balik keputusan pemerintah untuk menempatkan sebagian dana pemerintah di Bank Jakarta dan Bank Jatim. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan alasan di balik keputusan pemerintah untuk menempatkan sebagian dana pemerintah di Bank Jakarta dan Bank Jatim . Ia menilai kedua bank tersebut memiliki kemampuan keuangan yang kuat serta dukungan penuh dari pemerintah daerah masing-masing.
“Saya lihat yang di mana kuat dan fondasi backing di belakangnya kuat. Ini kalau Bank Jakarta, DKI kuat, kan anggarannya banyak. Jawa Timur juga sama, kuat, anggarannya cukup. Jadi kalau dikasih beberapa triliun aja saya nggak bahaya,” ujar Purbaya di Jakarta, Selasa (7/10/2025).
Purbaya menjelaskan, inisiatif penempatan dana ini bermula dari permintaan langsung pemerintah daerah (pemda). “Saya udah ngomong sama banknya di Jawa Timur, dia minta. Jadi mereka minta dananya. DKI juga minta. Karena bunga kita kan 80 persen dari suku bunga acuan kan. Sekarang 3,8 persen-3,78 persen lah. Jadi lebih murah dibanding pasar. Dia pasti lebih untung,” jelasnya.
Baca Juga: Purbaya Bakal Kucurkan Dana Puluhan Triliun ke Bank Jakarta
Meski belum menyebut angka pasti, Purbaya mengisyaratkan nilai penempatan dana tersebut bisa mencapai lima hingga sepuluh triliun rupiah per bank, tergantung hasil pembahasan lanjutan.
“Belum tahu finalnya. Tapi kalau dua bank tanya dua kan sepuluh. Kalau satu bank satu. Kalau lima tanya dua kan sepuluh,” katanya sembari berkelakar.
Lebih lanjut, Purbaya mengatakan penempatan dana di bank pembangunan daerah (BPD) seperti Bank Jatim akan membantu memperkuat likuiditas di daerah dan mempercepat penyaluran dana ke sektor produktif.
“Karena waktu saya ke Jawa Timur, gubernurnya bilang seperti itu. Kita perlu ini untuk disebarin. Jadi Bank Jawa Timur itu punya provinsi. Ada BPD-BPD. Di sini kalau ditambah, dia bisa nyalurin ke BPD-BPD yang lain. Sehingga yang ini cukup terbantu likuiditasnya bisa nyalurin ke koperasi atau universitas, UKM di tempat lain,” ujarnya.
Menurut Purbaya, langkah ini juga menjadi strategi agar penyaluran dana pemerintah bisa lebih cepat menjangkau sektor riil, berbeda dengan bank-bank besar milik negara (Himbara) yang dinilai prosesnya lebih panjang.
“Rupanya kalau dari Bank Mandiri dan lain-lain itu Bank Himbara. Bank Himbara itu nggak langsung menyebar ke sana. Masih lama. Saya pikir tadinya market-marketnya cepat, tapi ternyata lama. Ya nggak apa-apa. Kalau gitu kita coba intervensi langsung sana,” jelasnya.
Purbaya juga memastikan kebijakan ini tidak akan mengganggu likuiditas Bank Indonesia (BI) maupun kebijakan moneter nasional. Baca Juga: Diguyur Rp200 Triliun, Purbaya: Biar Dirut Bank yang Mikir
“Penempatan SAL di bank BUMD tidak akan mengganggu likuiditas Bank Indonesia, terutama dalam mengambil kebijakan moneter dan stabilitas rupiah. Sama saja kan? Jadi tidak akan mengganggu bank sentral. Ini saya enggak mencampuri kebijakan moneter ya. Ini cuma uang fiskal ditaruh di tempat yang lain saja,” tegasnya.
“Saya lihat yang di mana kuat dan fondasi backing di belakangnya kuat. Ini kalau Bank Jakarta, DKI kuat, kan anggarannya banyak. Jawa Timur juga sama, kuat, anggarannya cukup. Jadi kalau dikasih beberapa triliun aja saya nggak bahaya,” ujar Purbaya di Jakarta, Selasa (7/10/2025).
Purbaya menjelaskan, inisiatif penempatan dana ini bermula dari permintaan langsung pemerintah daerah (pemda). “Saya udah ngomong sama banknya di Jawa Timur, dia minta. Jadi mereka minta dananya. DKI juga minta. Karena bunga kita kan 80 persen dari suku bunga acuan kan. Sekarang 3,8 persen-3,78 persen lah. Jadi lebih murah dibanding pasar. Dia pasti lebih untung,” jelasnya.
Baca Juga: Purbaya Bakal Kucurkan Dana Puluhan Triliun ke Bank Jakarta
Meski belum menyebut angka pasti, Purbaya mengisyaratkan nilai penempatan dana tersebut bisa mencapai lima hingga sepuluh triliun rupiah per bank, tergantung hasil pembahasan lanjutan.
“Belum tahu finalnya. Tapi kalau dua bank tanya dua kan sepuluh. Kalau satu bank satu. Kalau lima tanya dua kan sepuluh,” katanya sembari berkelakar.
Lebih lanjut, Purbaya mengatakan penempatan dana di bank pembangunan daerah (BPD) seperti Bank Jatim akan membantu memperkuat likuiditas di daerah dan mempercepat penyaluran dana ke sektor produktif.
“Karena waktu saya ke Jawa Timur, gubernurnya bilang seperti itu. Kita perlu ini untuk disebarin. Jadi Bank Jawa Timur itu punya provinsi. Ada BPD-BPD. Di sini kalau ditambah, dia bisa nyalurin ke BPD-BPD yang lain. Sehingga yang ini cukup terbantu likuiditasnya bisa nyalurin ke koperasi atau universitas, UKM di tempat lain,” ujarnya.
Menurut Purbaya, langkah ini juga menjadi strategi agar penyaluran dana pemerintah bisa lebih cepat menjangkau sektor riil, berbeda dengan bank-bank besar milik negara (Himbara) yang dinilai prosesnya lebih panjang.
“Rupanya kalau dari Bank Mandiri dan lain-lain itu Bank Himbara. Bank Himbara itu nggak langsung menyebar ke sana. Masih lama. Saya pikir tadinya market-marketnya cepat, tapi ternyata lama. Ya nggak apa-apa. Kalau gitu kita coba intervensi langsung sana,” jelasnya.
Purbaya juga memastikan kebijakan ini tidak akan mengganggu likuiditas Bank Indonesia (BI) maupun kebijakan moneter nasional. Baca Juga: Diguyur Rp200 Triliun, Purbaya: Biar Dirut Bank yang Mikir
“Penempatan SAL di bank BUMD tidak akan mengganggu likuiditas Bank Indonesia, terutama dalam mengambil kebijakan moneter dan stabilitas rupiah. Sama saja kan? Jadi tidak akan mengganggu bank sentral. Ini saya enggak mencampuri kebijakan moneter ya. Ini cuma uang fiskal ditaruh di tempat yang lain saja,” tegasnya.
(akr)
Lihat Juga :
