Buruh Ancam Demo Besar-besaran dan Mogok Massal Jika UMP 2026 di Bawah 8,5%

Senin, 13 Oktober 2025 - 16:46 WIB
loading...
Buruh Ancam Demo Besar-besaran...
Serikat buruh akan menggelar aksi mogok kerja dan unjuk rasa besar-besaran jika UMP 2026 di bawah 8,5%. FOTO/dok.SindoNews
A A A
JAKARTA - Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) mengancam akan menggelar aksi mogok kerja dan unjuk rasa besar-besaran secara nasional jika pemerintah menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun 2026 di bawah 8,5%.

"Kami tetap mengusulkan kenaikan di kisaran 8,5% hingga 10,5%. Bilamana tuntutan ini tidak dikabulkan dan pemerintah memutuskan secara sepihak, kami siap mengorganisir pemogokan besar-besaran di seluruh Indonesia," ujar Ketua Umum KSPSI juga Ketua Partai Buruh, Said Iqbal dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (13/10/2025).

Baca Juga: Buruh Sebut Angka Ideal Kenaikan UMR 8,5 Persen di 2026, Ini Alasannya

Said Iqbal menegaskan bahwa tuntutan tersebut bukanlah tanpa dasar. Ia menjelaskan bahwa angka 8,5% hingga 10,5% yang mereka usulkan merupakan hasil kalkulasi objektif yang merujuk pada data pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi nasional.

Lebih lanjut, rencana aksi mogok nasional akan didahului oleh gelombang unjuk rasa di berbagai wilayah sebagai bentuk peringatan kepada pemerintah.

"Rangkaian aksi telah dipersiapkan dan akan bergulir dari Serang, Bandung, dan diikuti oleh setidaknya 300 kabupaten/kota lainnya di Indonesia. Ini adalah bentuk tekanan struktural dari kaum buruh," tegas dia.

Dia membeberkan dasar perhitungan yang digunakan KSPSI. Pertumbuhan ekonomi pada periode Oktober 2024 hingga September 2025 diproyeksikan berada pada level 5,1% hingga 5,6%. Pemilihan periode ini merujuk pada waktu pengumuman UMP yang biasanya dilakukan setiap November.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Demi Jaga Pasokan Listrik,...
Demi Jaga Pasokan Listrik, Kebijakan DMO dan RKAB Perlu Dievaluasi
Said Iqbal Blak-blakan...
Said Iqbal Blak-blakan 2.500 Buruh Pabrik Terancam PHK
Gelombang PHK Hantam...
Gelombang PHK Hantam Pulau Jawa, Said Iqbal Ungkap 3 Faktor Penyebabnya
Ancaman PHK 9.000 Karyawan...
Ancaman PHK 9.000 Karyawan Mengintai RI Tiga Bulan Lagi, Ratusan Sudah Diputus Kerja
Pemerintah Bakal Umumkan...
Pemerintah Bakal Umumkan Aturan Outsourcing Hari Ini, KSPSI Spill Apa Isinya
Buruh Wanti-wanti RUU...
Buruh Wanti-wanti RUU Ketenagakerjaan: Jangan Sampai Terulang Omnibus Law Cipta Kerja
Demo Ricuh di Grahadi...
Demo Ricuh di Grahadi Surabaya, Belasan Pendemo Diduga Provokator Ditangkap
Garda Prabowo: Penyampaian...
Garda Prabowo: Penyampaian Mahasiswa dalam Aksi Demonstrasi Kurang Beradab
Di Hadapan Pimpinan...
Di Hadapan Pimpinan DPR, Mahasiswa Minta Pemerintah Tak Mainkan Isu Perut Rakyat
Rekomendasi
Polresta Bandara Soetta...
Polresta Bandara Soetta Gerebek Pabrik Narkoba Internasional Beromzet Rp360 Miliar, Transaksi Pakai Kripto
Data Rahasia iPhone...
Data Rahasia iPhone Bocor! India Selidiki Tata Electronics
Goyang Dominasi AS dan...
Goyang Dominasi AS dan Sekutunya di Asia, China dan Rusia Gelar Latihan Perang
Berita Terkini
Lompatan Sang Anak Bawang,...
Lompatan Sang 'Anak Bawang', Rahasia Sukses Vietnam Naik Kelas Jadi Berpendapatan Menengah Atas
TBS Foundation Dukung...
TBS Foundation Dukung Penanganan Kesehatan Warga Terdampak Kebakaran TPA Jatiwaringin
Ruang Kenaikan IHSG...
Ruang Kenaikan IHSG Diprediksi Terbatas Pekan Depan ke Level 5.900, Ini Sebabnya
Kemenkeu Bidik Raup...
Kemenkeu Bidik Raup Rp32 Triliun lewat Lelang Surat Utang Negara
Lanjutkan Tren Swasembada...
Lanjutkan Tren Swasembada Pangan RI, Mentan: Sudah 8 Komoditas, Tinggal Tiga Belum
Sektor Industri Bermasalah,...
Sektor Industri Bermasalah, RI Rawan Disalip Vietnam Jadi Negara Berpenghasilan Tinggi
Infografis
Pemerintah Tetapkan...
Pemerintah Tetapkan 25 Hari Libur dan Cuti Bersama di Tahun 2026
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved