Prabowo Bakal Tarik Utang Baru Rp781 Triliun di 2026, Ekonom Ungkap Kunci Klaim Aman
Selasa, 14 Oktober 2025 - 09:19 WIB
loading...
A
A
A
Josua menggarisbawahi bahwa dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN 2026, defisit ditetapkan sebesar 2,68% PDB, dengan kebutuhan pembiayaan resmi Rp689,1 triliun.
"Posisi utang pemerintah... bukan karena angkanya kecil, melainkan karena tiga hal pokok terjaga: defisit tetap di bawah 3 persen PDB, struktur portofolio utang makin hati-hati, dan kondisi pasar pembiayaan relatif kondusif," ujar Josua.
Josua memaparkan, kerangka manajemen utang Indonesia telah menerapkan pagar pengaman yang konservatif hingga 2029, termasuk Porsi valuta asing maksimal 30%, Jatuh tempo rata-rata minimal 7 tahun dan Rasio utang terhadap PDB sekitar 40%.
Secara aktual, data Agustus 2025 menunjukkan rata-rata jatuh tempo utang sudah mencapai sekitar 8 tahun dan porsi valas sekitar 28%, yang berhasil meredam risiko kurs dan risiko pembiayaan jangka pendek.
Kedua ekonom sepakat bahwa tantangan ke depan terletak pada sisi penerimaan dan kualitas belanja pemerintah.
Josua mencermati target rasio penerimaan 2026 yang sebesar 12,24% PDB menuntut akselerasi reformasi administrasi pajak agar program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), kesehatan, dan energi yang tidak menekan ruang fiskal.
Sementara itu Syafruddin menyarankan agar pemerintah mengubah "volume belanja" dengan "kualitas hasil". Strategi ini, menurutnya, akan efektif bila uang utang cepat berubah menjadi kontrak, produksi, dan upah, bukan hanya menjadi sisa saldo di akhir tahun.
"Posisi utang pemerintah... bukan karena angkanya kecil, melainkan karena tiga hal pokok terjaga: defisit tetap di bawah 3 persen PDB, struktur portofolio utang makin hati-hati, dan kondisi pasar pembiayaan relatif kondusif," ujar Josua.
Josua memaparkan, kerangka manajemen utang Indonesia telah menerapkan pagar pengaman yang konservatif hingga 2029, termasuk Porsi valuta asing maksimal 30%, Jatuh tempo rata-rata minimal 7 tahun dan Rasio utang terhadap PDB sekitar 40%.
Secara aktual, data Agustus 2025 menunjukkan rata-rata jatuh tempo utang sudah mencapai sekitar 8 tahun dan porsi valas sekitar 28%, yang berhasil meredam risiko kurs dan risiko pembiayaan jangka pendek.
Kedua ekonom sepakat bahwa tantangan ke depan terletak pada sisi penerimaan dan kualitas belanja pemerintah.
Josua mencermati target rasio penerimaan 2026 yang sebesar 12,24% PDB menuntut akselerasi reformasi administrasi pajak agar program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), kesehatan, dan energi yang tidak menekan ruang fiskal.
Sementara itu Syafruddin menyarankan agar pemerintah mengubah "volume belanja" dengan "kualitas hasil". Strategi ini, menurutnya, akan efektif bila uang utang cepat berubah menjadi kontrak, produksi, dan upah, bukan hanya menjadi sisa saldo di akhir tahun.
Lihat Juga :