Bom Waktu Utang Kereta Cepat Whoosh, Luhut Sebut Presiden Bakal Bentuk Tim Khusus
Jum'at, 17 Oktober 2025 - 07:49 WIB
loading...
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, Presiden Prabowo akan segera menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) untuk pembentukan tim penyelesaian utang Kereta Cepat Whoosh. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, Presiden Prabowo akan segera menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) untuk pembentukan tim penyelesaian utang Kereta Cepat Whoosh . Luhut menjelaskan, tim inilah yang nanti akan menangani persoalan utang konstruksi jumbo proyek Kereta Cepat yang dibesut oleh Presiden ke-7 Joko Widodo.
"Sekarang sedang dikerjakan dari kantor saya, Seto yang paham betul mengenai itu. Tadi pagi saya tanya, kita tinggal tunggu Keppres saja. Ada Keppres dari presiden mengenai timnya," kata Luhut saat ditemui di sela-sela acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Optimism on 8% Economic Growth di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis (16/10).
Beberapa skema diungkapkan bakal disiapkan agar utang jumbo whoosh tidak menjadi bom waktu dan membebani Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Luhut mengaku utang jumbo kereta cepat itu akan ditangani langsung olehnya bersama dengan BPI (Badan Pengelola Investasi) Danantara sebagai holding BUMN.
Baca Juga: Danantara Ambil Alih Penyelesaian Utang Proyek Kereta Cepat
"Karena dulu saya yang menangani (proyek kereta cepat), jadi supaya berlanjut saya sudah beritahu pak Rosan (CEO Danantara), dan pak Rosan juga sudah sepakat untuk segera kita tangani bersama," sambungnya.
Pada kesempatan itu Luhut menegaskan bahwa penyelenggaraan sistem transportasi publik memang memerlukan dukungan APBN. Tujuannya agar punya harga keekonomian yang tepat dan terjangkau digunakan oleh khalayak luas.
Menurutnya tidak ada satupun di dunia penyelenggaraan sistem transportasi publik yang menguntungkan. Sehingga diperlukan peran pembiayaan dari negara agar konektivitas antar wilayah dan pergerakan masyarakat bisa terakomodir dengan baik.
"Ingat ya, tidak ada publik transport itu di dunia ini yang menguntungkan. Selalu banyak subsidi Pemerintah. Tapi tentu harus subsidi yang betul-betul terukur," lanjutnya.
Sebelumnya, Pengamat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Universitas Indonesia, Toto Pranoto mengatakan, beban utang proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) telah membengkak hingga USD7,2 miliar atau setara Rp116 triliun.
Toto mengatakan, komposisi utang tersebut sekitar 75% merupakan pinjaman dari China Development Bank (CDB) dengan suku bunga sekitar 3,5-4%. Hal ini membuat konsorsium PT KCIC yang mayoritas dipegang oleh PT KAI perlu membayar bunga utangnya saja sekitar Rp2 triliun per tahun.
Baca Juga: Luhut: APBN Tidak Dipakai untuk Jaminan Utang Kereta Cepat
"Kalau kita melihat total biaya investasi awal ditambah cost overrun itu kan hampir USD7,2 miliar (utang KCJB). Bahkan utang yang 75 persen dari CDB itu dengan bunga 3,5 sampai 4 persen, mereka (KCIC) harus bayar bunganya saja mungkin Rp2 triliun ya," ujarnya saat dihubungi MNC Portal, Sabtu (22/8).
"Sekarang sedang dikerjakan dari kantor saya, Seto yang paham betul mengenai itu. Tadi pagi saya tanya, kita tinggal tunggu Keppres saja. Ada Keppres dari presiden mengenai timnya," kata Luhut saat ditemui di sela-sela acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Optimism on 8% Economic Growth di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis (16/10).
Beberapa skema diungkapkan bakal disiapkan agar utang jumbo whoosh tidak menjadi bom waktu dan membebani Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Luhut mengaku utang jumbo kereta cepat itu akan ditangani langsung olehnya bersama dengan BPI (Badan Pengelola Investasi) Danantara sebagai holding BUMN.
Baca Juga: Danantara Ambil Alih Penyelesaian Utang Proyek Kereta Cepat
"Karena dulu saya yang menangani (proyek kereta cepat), jadi supaya berlanjut saya sudah beritahu pak Rosan (CEO Danantara), dan pak Rosan juga sudah sepakat untuk segera kita tangani bersama," sambungnya.
Pada kesempatan itu Luhut menegaskan bahwa penyelenggaraan sistem transportasi publik memang memerlukan dukungan APBN. Tujuannya agar punya harga keekonomian yang tepat dan terjangkau digunakan oleh khalayak luas.
Menurutnya tidak ada satupun di dunia penyelenggaraan sistem transportasi publik yang menguntungkan. Sehingga diperlukan peran pembiayaan dari negara agar konektivitas antar wilayah dan pergerakan masyarakat bisa terakomodir dengan baik.
"Ingat ya, tidak ada publik transport itu di dunia ini yang menguntungkan. Selalu banyak subsidi Pemerintah. Tapi tentu harus subsidi yang betul-betul terukur," lanjutnya.
Sebelumnya, Pengamat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Universitas Indonesia, Toto Pranoto mengatakan, beban utang proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) telah membengkak hingga USD7,2 miliar atau setara Rp116 triliun.
Toto mengatakan, komposisi utang tersebut sekitar 75% merupakan pinjaman dari China Development Bank (CDB) dengan suku bunga sekitar 3,5-4%. Hal ini membuat konsorsium PT KCIC yang mayoritas dipegang oleh PT KAI perlu membayar bunga utangnya saja sekitar Rp2 triliun per tahun.
Baca Juga: Luhut: APBN Tidak Dipakai untuk Jaminan Utang Kereta Cepat
"Kalau kita melihat total biaya investasi awal ditambah cost overrun itu kan hampir USD7,2 miliar (utang KCJB). Bahkan utang yang 75 persen dari CDB itu dengan bunga 3,5 sampai 4 persen, mereka (KCIC) harus bayar bunganya saja mungkin Rp2 triliun ya," ujarnya saat dihubungi MNC Portal, Sabtu (22/8).
(akr)
Lihat Juga :
