Luhut: APBN Tidak Dipakai untuk Jaminan Utang Kereta Cepat

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN ) tidak dipakai sebagai jaminan utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

Adapun pemerintah Indonesia dan China sudah menyepakati besaran biaya cost overrun proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yaitu USD1,2 miliar atau setara Rp 18 triliun. "Nggak ada itu APBN," kata Luhut saat ditemui di Hotel Fairmont Jakarta, Rabu (6/9/2023).



Adapun terkait dengan tingkat suku bunga pinjaman. Berdasarkan catatan, suku bunga tersebut telah mencapai 3,4 persen. Saat dikonfirmasi, apakah angka tersebut sudah turun, Luhut tidak menjelaskan angka yang disepakati. Namun dia memastikan ada penurunan.

Sebelumnya, Manager Corporate Communication KCIC Emir Monti mengatakan penjaminan pembayaran utang KCJB tersebut melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) atau PT PII.

"Terkait dengan permohonan APBN itu memang sempat didiskusikan dengan pemerintah Indonesia melalui komite kereta cepat tapi memang info yang kami dapatkan itu memang tidak diakomodir oleh pemerintah Indonesia dan penjaminannya melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia," katanya.

Emir menjelaskan, terjadinya cost overrun lantaran adanya pandemi Covid-19 dan juga permasalahan lahan yang baru terselesaikan pada tahun 2020.

"Adapun pembangunan secara masih baru mulai kita lakukan di tahun 2018. Proses pembangunan juga tertunda karena pandemi, ini cukup membatasi pergerakan, mulai dari melakukan pembatasan terhadap tenaga ahli, karyawan di lapangan,pembatasan impor material dan itu beberapa faktor yang mempengaruhi perjalanan proyek kcjb," katanya.



Kabar terkait dengan skema pembayaran atau penjaminan utang tersebut dikatakan Luhut dalam konfrensi pers update Kerja Sama Indonesia-Tiongkok, baru-baru ini.

"Memang masih ada masalah psikologis ya, mereka maunya dari APBN. Tapi kita jelaskan prosedurnya akan panjang. Kami dorong melalui PT PII karena ini struktur yang baru dibuat pemerintah Indonesia sejak 2018. Tapi kalau dia (China) mau tetap APBN ya dia akan mengalami proses panjang dan itu sudah diingatkan dan mereka sedang mikir-mikir," kata Luhut.