Indonesia Buka Pasar Karbon Dorong Pertumbuhan Ekonomi Hijau dan Inklusif

Hashim menambahkan, pemerintah memiliki visi menjadikan Indonesia sebagai pusat pasar karbon global yang berdampak nyata terhadap penurunan emisi dan penciptaan nilai ekonomi baru. Menurutnya, keberadaan pasar karbon bukan hanya instrumen lingkungan, tetapi juga mesin ekonomi yang dapat menciptakan lapangan kerja, memperkuat mata pencaharian, dan menumbuhkan komunitas peduli lingkungan di berbagai daerah.

Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menilai penerbitan regulasi baru tersebut menjadi tonggak penting bagi sektor kehutanan yang selama ini memegang peran strategis dalam penyediaan kredit karbon. Ia menegaskan bahwa pasar karbon akan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat melalui program seperti Perhutanan Sosial dan rehabilitasi lahan kritis. “Kebijakan ini menjadikan perlindungan hutan sebagai aktivitas ekonomi yang layak dan menguntungkan bagi masyarakat,” ujarnya.

Untuk memperkuat tata kelola pasar karbon, Kementerian Kehutanan tengah menyiapkan empat peraturan turunan, antara lain revisi Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prosedur Perdagangan Karbon di Sektor Kehutanan, serta penyusunan aturan baru mengenai pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan konservasi. Raja Juli menargetkan kebijakan ini dapat menggerakkan transaksi hingga USD7,7 miliar per tahun dan memastikan setiap ton emisi dapat dilacak dan diverifikasi secara transparan.

Baca Juga: Indonesia Mobilisasi Rp128,5 Triliun per Tahun dari Pasar Karbon