Prioritaskan Lingkungan, PT Dairi Prima Mineral Pilih Tambang Bawah Tanah
Senin, 27 Juli 2026 - 18:21 WIB
loading...
Diskusi Perspektif Sains, Hukum, Teknologi dan Perlindungan Lingkungan di Jakarta, Senin (27/72026). FOTO/M.Faizal
A
A
A
JAKARTA - PT Dairi Prima Mineral (DPM) memastikan proyek tambang bawah tanah timah hitam (Pb) dan seng (Zn) di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, telah mengantongi persetujuan revisi studi kelayakan dan adendum Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) pada 2026. Perseroan tengah bersiap mengembangkan deposit di prospek Anjing Hitam dengan metode penambangan bawah tanah.
Technical Manager DPM Widianto menjelaskan, proses perizinan proyek tersebut telah berlangsung hampir tiga dekade sejak Kontrak Karya ditandatangani pada 1998, sampai 2002 ditemukan endapan timah hitam dan seng dengan kadar yang cukup signifikan. Sejatinya, studi kelayakan pertama disusun pada 2004 dan AMDAL disahkan Bupati Dairi pada 2005. Perusahaan juga telah memperoleh Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) seluas 53,11 ha pada 2012, sebelum dilakukan revisi studi kelayakan pada 2015 akibat perubahan lokasi portal, Tailing Storage Facility (TSF), dan gudang bahan peledak.
Pada 2022, pemerintah menyetujui adendum AMDAL yang mengakomodasi tiga perubahan tersebut. Namun, pada 2024 Mahkamah Agung memenangkan gugatan kelompok masyarakat terhadap persetujuan adendum AMDAL, sehingga persetujuan tersebut dicabut pada 2025. Namun, Kontrak Karya tetap berlaku hingga 29 Desember 2047. Selanjutnya, berdasarkan kajian terbaru yang menjadi dasar revisi studi kelayakan, DPM memiliki dua prospek utama yakni Anjing Hitam dan Lae Jehe.
"Untuk sumber daya Prospek Anjing Hitam kami mendapatkan tonase 8,5 juta ton dengan kadar seng 13,8 persen dan kadar timah hitam 7,9 persen. Sedangkan Prospek Lae Jehe memiliki sumber daya 27,9 juta ton dengan kadar seng sekitar 6 persen dan timah hitam 3,7 persen," jelas Widianto dalam diskusi "Perspektif Sains, Hukum, Teknologi dan Perlindungan Lingkungan" di Jakarta, Senin (27/72026).
Baca Juga: Kebijakan Tambang RI Berubah-ubah, Investor China Mulai Alihkan Investasi Nikel ke Afrika
Technical Manager DPM Widianto menjelaskan, proses perizinan proyek tersebut telah berlangsung hampir tiga dekade sejak Kontrak Karya ditandatangani pada 1998, sampai 2002 ditemukan endapan timah hitam dan seng dengan kadar yang cukup signifikan. Sejatinya, studi kelayakan pertama disusun pada 2004 dan AMDAL disahkan Bupati Dairi pada 2005. Perusahaan juga telah memperoleh Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) seluas 53,11 ha pada 2012, sebelum dilakukan revisi studi kelayakan pada 2015 akibat perubahan lokasi portal, Tailing Storage Facility (TSF), dan gudang bahan peledak.
Pada 2022, pemerintah menyetujui adendum AMDAL yang mengakomodasi tiga perubahan tersebut. Namun, pada 2024 Mahkamah Agung memenangkan gugatan kelompok masyarakat terhadap persetujuan adendum AMDAL, sehingga persetujuan tersebut dicabut pada 2025. Namun, Kontrak Karya tetap berlaku hingga 29 Desember 2047. Selanjutnya, berdasarkan kajian terbaru yang menjadi dasar revisi studi kelayakan, DPM memiliki dua prospek utama yakni Anjing Hitam dan Lae Jehe.
"Untuk sumber daya Prospek Anjing Hitam kami mendapatkan tonase 8,5 juta ton dengan kadar seng 13,8 persen dan kadar timah hitam 7,9 persen. Sedangkan Prospek Lae Jehe memiliki sumber daya 27,9 juta ton dengan kadar seng sekitar 6 persen dan timah hitam 3,7 persen," jelas Widianto dalam diskusi "Perspektif Sains, Hukum, Teknologi dan Perlindungan Lingkungan" di Jakarta, Senin (27/72026).
Baca Juga: Kebijakan Tambang RI Berubah-ubah, Investor China Mulai Alihkan Investasi Nikel ke Afrika
Lihat Juga :
