Guru Besar IPB Minta Kesalahan Nasionalisasi Gula Tak Terjadi di Industri Sawit
Rabu, 12 November 2025 - 11:50 WIB
loading...
Guru Besar IPB mengingatkan, pentingnya kehati-hatian dan ketepatan langkah pemerintah dalam menata kebijakan penertiban kawasan hutan, khususnya yang berkaitan dengan perkebunan sawit rakyat. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Guru Besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof. Dr. Ir. Sudarsono Soedomo mengingatkan, pentingnya kehati-hatian dan ketepatan langkah pemerintah dalam menata kebijakan penertiban kawasan hutan , khususnya yang berkaitan dengan perkebunan sawit rakyat . Ia menegaskan, bahwa Indonesia memiliki pelajaran historis berharga dari keruntuhan industri gula pasca nasionalisasi yang tak boleh terulang di sektor sawit.
Menurutnya, penurunan drastis produksi gula Indonesia sejak era nasionalisasi disebabkan oleh tiga faktor utama: kerusakan institusi, ketidaktepatan sistem insentif, dan ketidakstabilan kebijakan. Sebelum nasionalisasi pada pertengahan abad ke-20, industri gula Indonesia merupakan salah satu yang terkuat di dunia. Konglomerasi terintegrasi seperti Oei Tiong Ham Group menguasai rantai pasok dari hulu hingga hilir: perkebunan, pabrik gula, distribusi, hingga perdagangan internasional.
“Ketika nasionalisasi dilakukan, yang dialihkan bukan hanya aset fisiknya. Struktur organisasi, pengetahuan manajerial, dan ekosistem bisnis ikut hilang,” ujar Prof. Sudarsono dalam keterangannya.
Baca Juga: Perkebunan Sawit Diklaim Jadi Juru Selamat Perekonomian Nasional
Hilangnya kapasitas tata kelola berbasis keahlian membuat efisiensi teknis menurun tajam. Pergeseran pengelolaan dari logika bisnis ke logika administrasi birokratis juga mengaburkan sistem insentif bagi petani dan pekerja, sehingga produktivitas dan kualitas tebu anjlok.
Ia menambahkan, ketidakstabilan kebijakan mulai dari harga, batasan impor, hingga strategi peremajaan pabrik membuat sektor gula kehilangan orientasi jangka panjang. “Industri gula adalah industri jangka panjang. Jika kebijakan sering berubah, investasi dan peningkatan kapasitas tidak mungkin berjalan berkelanjutan,” katanya.
Sebagai pembanding, Prof. Sudarsono menyoroti Thailand dan Brasil yang berhasil menjaga stabilitas industri gula melalui integrasi kebun–pabrik, penentuan harga berbasis rendemen, dan mekanisme bagi hasil yang jelas antara petani dan penggilingan.
Menurutnya, penurunan drastis produksi gula Indonesia sejak era nasionalisasi disebabkan oleh tiga faktor utama: kerusakan institusi, ketidaktepatan sistem insentif, dan ketidakstabilan kebijakan. Sebelum nasionalisasi pada pertengahan abad ke-20, industri gula Indonesia merupakan salah satu yang terkuat di dunia. Konglomerasi terintegrasi seperti Oei Tiong Ham Group menguasai rantai pasok dari hulu hingga hilir: perkebunan, pabrik gula, distribusi, hingga perdagangan internasional.
“Ketika nasionalisasi dilakukan, yang dialihkan bukan hanya aset fisiknya. Struktur organisasi, pengetahuan manajerial, dan ekosistem bisnis ikut hilang,” ujar Prof. Sudarsono dalam keterangannya.
Baca Juga: Perkebunan Sawit Diklaim Jadi Juru Selamat Perekonomian Nasional
Hilangnya kapasitas tata kelola berbasis keahlian membuat efisiensi teknis menurun tajam. Pergeseran pengelolaan dari logika bisnis ke logika administrasi birokratis juga mengaburkan sistem insentif bagi petani dan pekerja, sehingga produktivitas dan kualitas tebu anjlok.
Ia menambahkan, ketidakstabilan kebijakan mulai dari harga, batasan impor, hingga strategi peremajaan pabrik membuat sektor gula kehilangan orientasi jangka panjang. “Industri gula adalah industri jangka panjang. Jika kebijakan sering berubah, investasi dan peningkatan kapasitas tidak mungkin berjalan berkelanjutan,” katanya.
Sebagai pembanding, Prof. Sudarsono menyoroti Thailand dan Brasil yang berhasil menjaga stabilitas industri gula melalui integrasi kebun–pabrik, penentuan harga berbasis rendemen, dan mekanisme bagi hasil yang jelas antara petani dan penggilingan.
Lihat Juga :
