Transisi Energi Belum Optimal, Pemerintah Didorong Reformasi Kebijakan
Kamis, 13 November 2025 - 19:24 WIB
loading...
Energy Transition Policy Development Forum (ETP Forum) mendorong Pemerintah Indonesia untuk segera mempercepat dan mempertegas arah transisi energi bersih. FOTO/dok.SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Sejumlah lembaga riset dan think tank yang tergabung dalam Energy Transition Policy Development Forum (ETP Forum) mendorong Pemerintah Indonesia untuk segera mempercepat dan mempertegas arah transisi energi bersih di tingkat nasional. Forum menilai, meskipun komitmen iklim telah disampaikan di forum internasional seperti KTT G20 dan COP30, implementasinya pada tahun pertama Pemerintahan Prabowo-Gibran masih belum optimal dan memerlukan langkah reformasi yang lebih konkret.
ETP Forum mencatat bahwa pada paruh pertama tahun 2025, bauran energi terbarukan (EBT) nasional telah mencapai 16,6 persen, dengan tambahan kapasitas pembangkit listrik bersih sebesar 876,5 MW, meningkat 15,46 persen dari tahun sebelumnya. Namun, capaian ini dinilai masih jauh dari target ambisius yang diperlukan untuk memenuhi Persetujuan Paris.
"Capaian tersebut masih belum memadai. Komitmen ambisius yang telah disampaikan di berbagai forum internasional belum sepenuhnya tercermin dalam arah kebijakan nasional sepanjang tahun pertama pemerintahan," ujar Direktur Eksekutif Indonesia Research Institute for Decarbonization (IRID), Kuki Soejachmoen, dikutip Kamis (10/11/2025).
Baca Juga: Dongkrak Produksi Minyak, Bahlil: Tiap Malam Saya Baca 'Doa Lifting'
Poin utama lain yang disoroti adalah alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Dari total Rp402,4 triliun yang dialokasikan untuk ketahanan energi, hanya Rp37,5 triliun yang diarahkan untuk pengembangan EBT. Proporsi ini dinilai ETP Forum masih kalah besar dibandingkan porsi untuk subsidi energi berbasis komoditas, yang menimbulkan ketimpangan penerima manfaat dan membebani fiskal negara.
ETP Forum mencatat bahwa pada paruh pertama tahun 2025, bauran energi terbarukan (EBT) nasional telah mencapai 16,6 persen, dengan tambahan kapasitas pembangkit listrik bersih sebesar 876,5 MW, meningkat 15,46 persen dari tahun sebelumnya. Namun, capaian ini dinilai masih jauh dari target ambisius yang diperlukan untuk memenuhi Persetujuan Paris.
"Capaian tersebut masih belum memadai. Komitmen ambisius yang telah disampaikan di berbagai forum internasional belum sepenuhnya tercermin dalam arah kebijakan nasional sepanjang tahun pertama pemerintahan," ujar Direktur Eksekutif Indonesia Research Institute for Decarbonization (IRID), Kuki Soejachmoen, dikutip Kamis (10/11/2025).
Baca Juga: Dongkrak Produksi Minyak, Bahlil: Tiap Malam Saya Baca 'Doa Lifting'
Poin utama lain yang disoroti adalah alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Dari total Rp402,4 triliun yang dialokasikan untuk ketahanan energi, hanya Rp37,5 triliun yang diarahkan untuk pengembangan EBT. Proporsi ini dinilai ETP Forum masih kalah besar dibandingkan porsi untuk subsidi energi berbasis komoditas, yang menimbulkan ketimpangan penerima manfaat dan membebani fiskal negara.
Lihat Juga :
