PSBB Jilid II Jakarta Direspons Positif, IHSG Menguat Nyaris 3%
Selasa, 15 September 2020 - 09:15 WIB
loading...
A
A
A
Penguatan IHSG kemarin berbanding terbalik saat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan secara tiba-tiba mengumumkan kebijakan “gas dan rem” pada pekan lalu. Akibatnya, indeks berakhir anjlok 257,92 poin atau 5,01% ke level 4.891,46 pada penutupan perdagangan di pasar modal Kamis (10/9/2020) kemarin.
Pelemahan indeks akibat dampak dari kebijakan tersebut bahkan sempat dikritisi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. “Beberapa hal yang kita lihat sudah menampakkan hasil positif, berdasarkan indeks sampai dengan kemarin, karena hari ini indeks masih ada ketidakpastian karena announcement Gubernur DKI (Anies Baswedan) tadi malam sehingga indeks tadi pagi sudah di bawah 5.000,” ungkap Airlangga dalam diskusi virtual di Jakarta, Kamis (10/9/2020). (Baca juga: Frank Lampard Yakin Chelsea Musim Ini Makin Tangguh)
Menurutnya, kebijakan “gas dan rem” oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memang harus dilakukan dalam kondisi saat ini. Namun, bila rem dilakukan secara mendadak, akan berpengaruh pada faktor ekonomi nasional sebab ekonomi tidak saja dibangun dari faktor fundamental, tapi juga dari sisi sentimen capital market.
“Kalau digas mendadak, itu tentu kita harus menjaga kepercayaan confidence dari publik karena ekonomi tidak semua dari faktor fundamental, tapi juga adanya sentimen, terutama di sektor capital market,” tegasnya.
Secara terpisah pengamat kebijakan publik Eman Sulaeman Nasim menilai para menteri dan pejabat publik di tingkat pusat sebaiknya mendukung keputusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang memberlakukan kembali PSBB secara ketat sebab hal ini telah sesuai dengan arahan Presiden RI Joko Widodo untuk lebih memprioritaskan perlindungan kesehatan dan nyawa rakyat dari paparan Covid-19 daripada mendahulukan kepentingan dan pertumbuhan ekonomi.
“Harusnya semua pihak termasuk para pejabat di pemerintah pusat mendukung dan menyukseskannya. Apalagi, kebijakan dan keputusan gubernur tersebut sesuai garis besar kebijakan Presiden Jokowi serta sudah melalui koordinasi dengan pemerintah pusat,” kata Eman. (Lihat videonya: DKI Jakarta Kembali Berlakukan PSBB Jilid II Mulai Hari Ini)
Selain membuat gaduh, hal ini juga membingungkan masyarakat. Seharusnya para menteri bisa mengajak gubernur duduk bersama, berdiskusi menanyakan alasan mengapa PSBB ketat dikeluarkan. Sebaliknya, pejabat publik itu juga dapat menyampaikan keberatan-keberatan beserta alasan yang masuk akal kepada gubernur. (Hafid Fuad/Aditya Pratama)
Pelemahan indeks akibat dampak dari kebijakan tersebut bahkan sempat dikritisi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. “Beberapa hal yang kita lihat sudah menampakkan hasil positif, berdasarkan indeks sampai dengan kemarin, karena hari ini indeks masih ada ketidakpastian karena announcement Gubernur DKI (Anies Baswedan) tadi malam sehingga indeks tadi pagi sudah di bawah 5.000,” ungkap Airlangga dalam diskusi virtual di Jakarta, Kamis (10/9/2020). (Baca juga: Frank Lampard Yakin Chelsea Musim Ini Makin Tangguh)
Menurutnya, kebijakan “gas dan rem” oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memang harus dilakukan dalam kondisi saat ini. Namun, bila rem dilakukan secara mendadak, akan berpengaruh pada faktor ekonomi nasional sebab ekonomi tidak saja dibangun dari faktor fundamental, tapi juga dari sisi sentimen capital market.
“Kalau digas mendadak, itu tentu kita harus menjaga kepercayaan confidence dari publik karena ekonomi tidak semua dari faktor fundamental, tapi juga adanya sentimen, terutama di sektor capital market,” tegasnya.
Secara terpisah pengamat kebijakan publik Eman Sulaeman Nasim menilai para menteri dan pejabat publik di tingkat pusat sebaiknya mendukung keputusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang memberlakukan kembali PSBB secara ketat sebab hal ini telah sesuai dengan arahan Presiden RI Joko Widodo untuk lebih memprioritaskan perlindungan kesehatan dan nyawa rakyat dari paparan Covid-19 daripada mendahulukan kepentingan dan pertumbuhan ekonomi.
“Harusnya semua pihak termasuk para pejabat di pemerintah pusat mendukung dan menyukseskannya. Apalagi, kebijakan dan keputusan gubernur tersebut sesuai garis besar kebijakan Presiden Jokowi serta sudah melalui koordinasi dengan pemerintah pusat,” kata Eman. (Lihat videonya: DKI Jakarta Kembali Berlakukan PSBB Jilid II Mulai Hari Ini)
Selain membuat gaduh, hal ini juga membingungkan masyarakat. Seharusnya para menteri bisa mengajak gubernur duduk bersama, berdiskusi menanyakan alasan mengapa PSBB ketat dikeluarkan. Sebaliknya, pejabat publik itu juga dapat menyampaikan keberatan-keberatan beserta alasan yang masuk akal kepada gubernur. (Hafid Fuad/Aditya Pratama)
(ysw)
Lihat Juga :
