Buru Pengemplang Pajak, DJP Sudah Kumpulkan Rp11,48 Triliun
Jum'at, 21 November 2025 - 16:58 WIB
loading...
A
A
A
Adapun hal tersebut mencakup penggalian potensi perpajakan, pertukaran data internal dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta finalisasi data untuk audit dan penegakan hukum. Bimo menekankan, pendekatan penegakan hukum secara terpadu (multi-doors) yang melibatkan kolaborasi dengan aparat penegak hukum lain, menggabungkan tindak pidana perpajakan, korupsi, dan pencucian uang.
Pemerintah sendiri akan mengoptimalkan langkah-langkah yang bisa dirampungkan pada 2025 sebelum tahun berganti. Memasuki tahun 2026, strategi DJP akan berfokus pada penguatan sistem pelayanan elektronik, termasuk pemanfaatan platform Coretax untuk perbaikan pengawasan.
Baca Juga: DJP Targetkan Tarik Rp20 Triliun dari 200 Pengemplang Pajak hingga Akhir 2025
"Tentu kami akan mulai akan exercise kebijakan-kebijakan perluasan basis pajak. Apakah itu nanti untuk dikerjakan melalui sistem elektronik misalnya, kemudian juga digital transaction yang lain nanti akan kami lihat sesuai dengan arahan pimpinan," tuturnya.
Ditegaskan juga bahwa semua langkah, baik intensifikasi maupun ekstensifikasi, akan dilakukan berbasis data. Hal ini bertujuan untuk mencegah kritik yang menyebut DJP "berburu di kebun binatang", sehingga penagihan lebih terarah dan efektif.
Pemerintah sendiri akan mengoptimalkan langkah-langkah yang bisa dirampungkan pada 2025 sebelum tahun berganti. Memasuki tahun 2026, strategi DJP akan berfokus pada penguatan sistem pelayanan elektronik, termasuk pemanfaatan platform Coretax untuk perbaikan pengawasan.
Baca Juga: DJP Targetkan Tarik Rp20 Triliun dari 200 Pengemplang Pajak hingga Akhir 2025
"Tentu kami akan mulai akan exercise kebijakan-kebijakan perluasan basis pajak. Apakah itu nanti untuk dikerjakan melalui sistem elektronik misalnya, kemudian juga digital transaction yang lain nanti akan kami lihat sesuai dengan arahan pimpinan," tuturnya.
Ditegaskan juga bahwa semua langkah, baik intensifikasi maupun ekstensifikasi, akan dilakukan berbasis data. Hal ini bertujuan untuk mencegah kritik yang menyebut DJP "berburu di kebun binatang", sehingga penagihan lebih terarah dan efektif.
(akr)
Lihat Juga :
