Ekonom: Isu Pembentukan Dewan Moneter hanya Bikin Gaduh

JAKARTA - Badan Legislasi (Baleg) DPR tengah menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI) . Salah satu yang diatur dalam RUU adalah pembentukan Dewan Moneter untuk menetapkan setiap kebijakan moneter yang ditempuh.

Direktur Riset CORE Indonesia Piter Abdullah mengatakan, isu Dewan Moneter ini hanya memunculkan kegaduhan. Padahal, proses reformasi sektor keuangan sudah berjalan dari tahun 1997-1998 ketika alami krisis moneter di penghujung rezim Orde Baru.

(Baca Juga: Pembentukan Dewan Moneter Dikhawatirkan Gerus Indepedensi BI)

"Kalau kita tidak melakukan reformasi itu mungkin saat menghadapi pandemi ini kita sudah tepuruk. Tapi sejauh ini kita lebih baik dan itu tidak terlepas dari reformasi sektor keuangan dan kita perlu apresiasi," kata Piter saat webinar bertajuk "Rapor Jasa Keuangan dan Pengawasan Terintegrasi" di Jakarta, Selasa (15/9/2020).

Menurut Piter, rencana pembentukan Dewan Moneter ini adalah bentuk kekecewaan pemerintah terhadap Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Bank Indonesia (BI) yang dinilai tidak sesuai dengan harapan dalam menghadapi masa pandemi.

Namun, Piter menilai seharusnya pemerintah tidak seemosional itu, karena bagaimanpun BI menurutnya sudah menyelesaikan sebagian dari apa yang harus mereka lakukan. "Jangan katakan juga OJK kurang berperan dalam mengawasi seperti sekarang. Mereka sudah berkerja baik," tegasnya.

(Baca Juga: Indonesia Punya Pengalaman Buruk dengan Dewan Moneter)

Pembentukan Dewan Moneter, kata dia, hanya akan menggerus independensi bank sentral. Bila itu terjadi, maka akan berdampak negatif terhadap sektor keuangan terutama di tengah krisis Covid-19 saat ini.