Dicecar soal Transfer ke Daerah Minim, Purbaya: Jangan Protes ke Saya, Usulan dari Pak Tito
Kamis, 11 Desember 2025 - 19:37 WIB
loading...
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. FOTO/dok.SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa merespons kritik terkait minimnya anggaran Transfer ke Daerah (TKD) yang belakangan menjadi sorotan Pemerintah Daerah. Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukan sepenuhnya keputusannya.
"Kenapa anggarannya dipotong ke daerah? Saya juga kan belum jadi Menteri Keuangan pada saat dipotong. Dan dasar pemotongan juga nggak terlalu jelas untuk saya. Ada yang 50–70%, mana bisa hidup di daerah," ujar Purbaya dalam acara Bimtek Golkar FPG DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota TA 2025 di Jakarta, Kamis (11/12/2025).
Baca Juga: Purbaya Pastikan Anggaran Bencana Sumatera Cukup: Dana Diambil dari Rapat Gak Jelas
Purbaya menjelaskan bahwa semula ia juga heran dengan kebijakan pemotongan TKD yang dinilainya menyulitkan perekonomian daerah untuk tumbuh. Purbaya lantas memberikan kelonggaran dengan menyetujui kenaikan anggaran yang kemudian diusulkan oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.
"Pak Tito datang. Dia ngajuin, Pak Purbaya, nggak cukup daerah nih saya ajukan kenaikan. Berapa? Sekian. Yaudah saya setujuin. Saya gak pikir lagi. Rp43 triliun kalau gak salah. Jadi kalau ada protes jangan protes saya lagi, protes Pak Tito ngajuinnya kurang. Karena saya nggak ngitung lagi, Pak Tito cukup? Cukup. Ternyata masih kurang," katanya.
Lebih lanjut, Purbaya mengungkapkan pemangkasan anggaran TKD juga telah direstui Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, Presiden menilai banyak belanja daerah yang diselewengkan sehingga perlu dilakukan perbaikan sebelum pada akhirnya anggaran kembali dilonggarkan.
"Kalau saya tanya Pak Presiden kira-kira gini, bukan tanya langsung ya. Kondisi kebatinan di sana seperti apa waktu itu. Rupanya beliau agak kecewa dengan belanja daerah yang banyak diselewengkan. Jadi kalau saya sekarang menghadap Presiden, Pak naikin, pasti gak dikasih," ungkapnya.
Baca Juga: Purbaya Diprotes Gubernur Se-Indonesia usai Sunat Transfer ke Daerah: Minta Semuanya Ditanggung
Purbaya lantas menyarankan agar Pemerintah Daerah segera membenahi cara belanja dan penyerapan anggaran. Ia menegaskan bahwa tambahan anggaran bukan hal yang mustahil diberikan jika Pemerintah Daerah bisa menjamin tidak ada kebocoran anggaran ke depan.
"Jadi saya pernah minta ke temen-temen Pemda daerah tingkat 1 dan 2, triwulan ke-4 tahun ini dan triwulan pertama tahun depan, perbaikilah cara anda membelanjakan uang dengan penyerapan anggaran jangan ada bocor segala macem. Nanti kalau bagus, saya akan menghadap presiden minta anggaran Pemda direvisi," tegas Menkeu Purbaya.
"Kenapa anggarannya dipotong ke daerah? Saya juga kan belum jadi Menteri Keuangan pada saat dipotong. Dan dasar pemotongan juga nggak terlalu jelas untuk saya. Ada yang 50–70%, mana bisa hidup di daerah," ujar Purbaya dalam acara Bimtek Golkar FPG DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota TA 2025 di Jakarta, Kamis (11/12/2025).
Baca Juga: Purbaya Pastikan Anggaran Bencana Sumatera Cukup: Dana Diambil dari Rapat Gak Jelas
Purbaya menjelaskan bahwa semula ia juga heran dengan kebijakan pemotongan TKD yang dinilainya menyulitkan perekonomian daerah untuk tumbuh. Purbaya lantas memberikan kelonggaran dengan menyetujui kenaikan anggaran yang kemudian diusulkan oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.
"Pak Tito datang. Dia ngajuin, Pak Purbaya, nggak cukup daerah nih saya ajukan kenaikan. Berapa? Sekian. Yaudah saya setujuin. Saya gak pikir lagi. Rp43 triliun kalau gak salah. Jadi kalau ada protes jangan protes saya lagi, protes Pak Tito ngajuinnya kurang. Karena saya nggak ngitung lagi, Pak Tito cukup? Cukup. Ternyata masih kurang," katanya.
Lebih lanjut, Purbaya mengungkapkan pemangkasan anggaran TKD juga telah direstui Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, Presiden menilai banyak belanja daerah yang diselewengkan sehingga perlu dilakukan perbaikan sebelum pada akhirnya anggaran kembali dilonggarkan.
"Kalau saya tanya Pak Presiden kira-kira gini, bukan tanya langsung ya. Kondisi kebatinan di sana seperti apa waktu itu. Rupanya beliau agak kecewa dengan belanja daerah yang banyak diselewengkan. Jadi kalau saya sekarang menghadap Presiden, Pak naikin, pasti gak dikasih," ungkapnya.
Baca Juga: Purbaya Diprotes Gubernur Se-Indonesia usai Sunat Transfer ke Daerah: Minta Semuanya Ditanggung
Purbaya lantas menyarankan agar Pemerintah Daerah segera membenahi cara belanja dan penyerapan anggaran. Ia menegaskan bahwa tambahan anggaran bukan hal yang mustahil diberikan jika Pemerintah Daerah bisa menjamin tidak ada kebocoran anggaran ke depan.
"Jadi saya pernah minta ke temen-temen Pemda daerah tingkat 1 dan 2, triwulan ke-4 tahun ini dan triwulan pertama tahun depan, perbaikilah cara anda membelanjakan uang dengan penyerapan anggaran jangan ada bocor segala macem. Nanti kalau bagus, saya akan menghadap presiden minta anggaran Pemda direvisi," tegas Menkeu Purbaya.
(nng)
Lihat Juga :
