Penataan Kawasan Hutan Dinilai Kunci Tata Kelola Industri Sawit ke Depan

Ketidakpastian di tingkat tapak juga dinilai berpotensi memengaruhi capaian berbagai program strategis nasional, seperti peningkatan produksi CPO (minyak sawit mentah), percepatan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), serta penguatan program biodiesel.

“Stabilitas pengelolaan kebun sangat penting untuk menjaga produktivitas dan keberlanjutan pasokan bahan baku,” ujar Petrus.

Baca Juga: Lahan Sawit Diubah Jadi Kawasan Hutan Ditolak Petani, Ini Alasannya

Dia berpandangan bahwa Satgas PKH idealnya menjadi instrumen penyelesaian jangka panjang yang bersifat menyeluruh. Untuk itu, diperlukan koordinasi yang kuat antar kementerian serta kebijakan transisi yang memberikan kepastian bagi masyarakat yang terdampak. Program Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial dinilai dapat menjadi bagian dari solusi, khususnya bagi petani yang berada di kawasan hutan namun telah mengelola lahan secara berkelanjutan.

Sebagai jalan tengah, Petrus mengusulkan pendekatan pengelolaan berbasis agroforestry bagi kebun sawit yang telah tertanam, kecuali yang berada di kawasan konservasi. Pendekatan ini dinilai dapat menjaga fungsi lingkungan sekaligus mempertahankan mata pencaharian masyarakat.

“Jika penataan kawasan hutan dilakukan secara adil, legitimate, dan berpihak pada kepentingan rakyat, momentum ini bisa menjadi langkah penting menuju tata kelola sawit nasional yang lebih inklusif dan berkelanjutan,” tandasnya.