Ekonomi Hijau Harus Diprioritaskan dalam Pemulihan Ekonomi

JAKARTA - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil optimistis Jawa Barat menjadi provinsi pertama yang mampu pulih di tengah tekanan akibat pandemi covid-19.

Dalam era new normal ini menurutnya terdapat tujuh peluang ekonomi di tengah pandemi. Salah satunya adalah penerapan ekonomi dan industri yang berkelanjutan.

Dia mengakui pandemi Covid-19 memiliki dampak ganda, tidak hanya kondisi darurat kesehatan, tetapi juga ekonomi. Bahkan ada beberapa negara yang telah memasuki kondisi darurat sosial serta politik.

“Kami optimis melalui langkah-langkah pemulihan maka ekonomi Jawa Barat dapat tumbuh 2-3% di bulan Desember 2020,” tegas Ridwan dalam acara virtual DBS Asian Insights Conference 2020 di Jakarta, Selasa (15/9/2020). (Baca juga: 69% Tingkat Kesembuhan Pasien COVID-19 di Depok, Ridwan Kamil Sebut di Atas Jabar )

Sementara Chief Executive Officer Landscape Indonesia Agus Sari berpendapat bahwa berbagai stimulus yang diberikan pemerintah bisa memberikan kekuatan terhadap implementasi ekonomi yang berkelanjutan dan ekonomi hijau (green economy) di Indonesia.

Dalam prinsip dasarnya, keberlanjutan berarti sinergitas dari faktor ekonomi, sosial, dan lingkungan yang dipetakan secara komprehensif.

“Semua harus dipetakan untuk melihat sektor mana yang tahan banting terhadap segala kondisi, termasuk pandemi saat ini. Jangan sampai stimulus ini diberikan kepada sektor yang rentan atau bahkan merusak,” kata Agus mengingatkan. (Baca juga: Terus Berdoa Ya, Menteri Erick Bilang Ekonomi Baru Akan Stabil pada 2022 )

Direktur Eksekutif Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL) Gita Syahrani juga menambahkan investasi hijau dapat menjadi salah satu stimulus efektif dalam mengatasi dampak pandemi Covid-19. Beberapa daerah disebutnya sudah mulai melakukannya.

“Pemerintah daerah telah menerapkan kebijakan inovatif untuk pembangunan lestari yang menjaga lingkungan tapi menyejahterakan rakyat seperti Peraturan Daerah (Perda) Sigi Hijau dan Peraturan Bupati Siak Hijau,” tutur Gita.

Peran pemerintah tidak hanya solusi melalui kebijakan fiskal, namun di sisi investasi juga perlu diperkuat. Kepala Badan Koordinasi penanaman (BKPM) Modal Bahlil Lahadalia menjelaskan terdapat dua cara yang dapat dilakukan mengenai investasi.

Strategi pertama ialah tetap menyeimbangkan penyebaran investasi Pulau Jawa dan luar Jawa. Dia melihat terdapat peluang besar terkait pemerataan investasi di Indonesia.

“Enam tahun terakhir, baru kali ini realisasi investasi di luar jawa hampir berimbang dengan Jawa. Jawa kurang lebih sekitar 51,4% sementara luar Jawa sekitar 48,6%,” ujar Bahlil. (Baca juga: Rayu Investor Inggris, Kepala BKPM Iming-imingi Omnibus Law )

Bahlil mengatakan ini disebabkan oleh pembangunan infrastruktur di luar Jawa yang saat ini perlahan mulai mendukung iklim investasi. Dia mencontohkan Sulawesi Utara dan Maluku Utara, mampu menjadi lima besar provinsi yang menjadi tujuan investasi.

Selain itu, BKPM juga tidak hanya melayani investasi besar, tapi juga investasi kecil di seluruh daerah. "Hal terpenting yang menjadi fokus saat ini ialah realisasi investasi yang menghasilkan produk substitusi impor demi meningkatkan nilai tambah ekonomi," ujarnya.