Purbaya Dipanggil Prabowo ke Istana, Ini yang Dibahas
Jum'at, 19 Desember 2025 - 19:14 WIB
loading...
Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa ke Istana Negara pada Jumat (19/12/2025) sore. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa ke Istana Negara pada Jumat (19/12/2025) sore. Pertemuan tersebut dilakukan guna mendiskusikan laporan serta memastikan kelancaran pemberian bantuan bagi korban bencana alam yang melanda wilayah Sumatera.
Purbaya mengonfirmasi bahwa dalam pertemuan tersebut, Presiden melakukan verifikasi terhadap data-data bantuan yang sedang berjalan.“Ada informasi yang dicek beliau ke saya, dan saya beri informasinya, saya pikir udah baik,” ungkap Purbaya.
Baca Juga: Purbaya Pastikan Anggaran Bencana Sumatera Cukup: Dana Diambil dari Rapat Gak Jelas
Meskipun tidak merinci detail teknisnya, Ia membenarkan bahwa fokus pembicaraan adalah seputar pendistribusian bantuan. Dalam kesempatan tersebut, Purbaya memastikan bahwa pemerintah telah mengalokasikan dana yang sangat memadai untuk mitigasi dan penanganan bencana.
Untuk tahun anggaran mendatang, pemerintah telah menyiapkan dana sebesar Rp60 triliun. Sementara untuk kebutuhan tahun ini, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tercatat masih memiliki dana cadangan sebesar Rp1,3 triliun.
Purbaya menyebut pihak BNPB juga telah mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp1,6 triliun. “Tahun ini BNPB punya cadangan sampai Rp1,3 triliun, dia udah ngajuin Rp1,6 triliun, masih ada Rp1,3 triliun. Jadi nggak ada masalah untuk pendanaan biaya bencana,” tegas Purbaya.
Terkait teknis penggunaan anggaran, Purbaya menjelaskan, bahwa dana cadangan yang ada saat ini ternyata belum sepenuhnya terpakai oleh BNPB, sehingga pihaknya masih menunggu pengajuan pencairan resmi untuk dana tambahan.
Baca Juga: BGN Dapat Tambahan Anggaran Rp28 Triliun, Purbaya Bakal Monitor Ketat
“Kayaknya mereka masih punya uang juga kan sebelumnya berapa ratus miliar, mungkin belum habis. Jadi kita sih nunggu (pencairan) begitu ada pengajuan kami langsung cairkan. Pemerintah siap uangnya di bank,” pungkasnya.
Adapun sebelumnya Kementerian Keuangan menjamin bahwa birokrasi pencairan akan dilakukan dengan cepat begitu ada permintaan dari lembaga terkait guna memastikan korban bencana segera mendapatkan penanganan yang dibutuhkan.
Purbaya mengonfirmasi bahwa dalam pertemuan tersebut, Presiden melakukan verifikasi terhadap data-data bantuan yang sedang berjalan.“Ada informasi yang dicek beliau ke saya, dan saya beri informasinya, saya pikir udah baik,” ungkap Purbaya.
Baca Juga: Purbaya Pastikan Anggaran Bencana Sumatera Cukup: Dana Diambil dari Rapat Gak Jelas
Meskipun tidak merinci detail teknisnya, Ia membenarkan bahwa fokus pembicaraan adalah seputar pendistribusian bantuan. Dalam kesempatan tersebut, Purbaya memastikan bahwa pemerintah telah mengalokasikan dana yang sangat memadai untuk mitigasi dan penanganan bencana.
Untuk tahun anggaran mendatang, pemerintah telah menyiapkan dana sebesar Rp60 triliun. Sementara untuk kebutuhan tahun ini, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tercatat masih memiliki dana cadangan sebesar Rp1,3 triliun.
Purbaya menyebut pihak BNPB juga telah mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp1,6 triliun. “Tahun ini BNPB punya cadangan sampai Rp1,3 triliun, dia udah ngajuin Rp1,6 triliun, masih ada Rp1,3 triliun. Jadi nggak ada masalah untuk pendanaan biaya bencana,” tegas Purbaya.
Terkait teknis penggunaan anggaran, Purbaya menjelaskan, bahwa dana cadangan yang ada saat ini ternyata belum sepenuhnya terpakai oleh BNPB, sehingga pihaknya masih menunggu pengajuan pencairan resmi untuk dana tambahan.
Baca Juga: BGN Dapat Tambahan Anggaran Rp28 Triliun, Purbaya Bakal Monitor Ketat
“Kayaknya mereka masih punya uang juga kan sebelumnya berapa ratus miliar, mungkin belum habis. Jadi kita sih nunggu (pencairan) begitu ada pengajuan kami langsung cairkan. Pemerintah siap uangnya di bank,” pungkasnya.
Adapun sebelumnya Kementerian Keuangan menjamin bahwa birokrasi pencairan akan dilakukan dengan cepat begitu ada permintaan dari lembaga terkait guna memastikan korban bencana segera mendapatkan penanganan yang dibutuhkan.
(akr)
Lihat Juga :
