Akibat Covid-19, Pendapatan 80% Pelaku Usaha Anjlok
loading...
Foto/dok
A
A
A
JAKARTA - Dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian masyarakat benar-benar memprihatinkan. Salah satu kelompok yang paling terdampak adalah mereka yang bergerak di bidang usaha menengah-kecil (UMK) dan usaha menengah-besar (UMB). Lebih dari 80 di antara mereka mengalami penurunan pendapatan.
Fakta ini terungkap dari hasil survei yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) terhadap 34.599 responden pelaku usaha kecil dan menengah yang terkena dampak pandemi virus Covid-19 selama 10–26 Juli 2020. Dari daerah di seluruh Tanah Air yang disurvei, kondisi paling memprihatinkan yang dialami pelaku usaha terjadi di Bali, DI Yogyakarta, Banten, dan DKI Jakarta. (Baca: Cukup Diucapkan, Amalan Ringan Ini Pahalanya Melimpah)
Kondisi yang terjadi tentu harus direspons pemerintah dengan memberi bantuan stimulus dengan arah mendongkrak daya beli masyarakat serta bantuan kepada pelaku usaha agar mereka bisa bertahan. Di sisi lain, keseriusan pemerintah menangani pandemi juga dibutuhkan agar bencana ini segera berakhir dan perekonomian bisa pulih seutuhnya.
Kepala BPS Kecuk Suhariyanto membeberkan, berdasarkan survei, 84% pelaku UMK mengalami penurunan pendapatan, sedangkan UMB sebanyak 82%. Kondisi tersebut terjadi akibat penjualan sepi.
Faktor lainnya karena rekan bisnis mereka juga terdampak pandemi. Kendala lain yang mereka hadapi adalah kesulitan keuangan terkait pegawai operasional.
Adapun secara sektoral, sektor akomodasi, makanan dan minuman paling terdampak kondisi yang saat ini. Sektor jasa lainnya, transportasi dan pergudangan juga mengalami kondisi yang sama.
"Pelaku usaha akomodasi, makanan, dan minuman yang mengaku mengalami penurunan pendapatan mencapai 92,47%. Kemudian, 90,34% pelaku usaha sektor transportasi dan pergudangan yang disurvei mengaku mengalami penurunan pendapatan," katanya.
Ekonom Center of Reform on Economic (CORE) Mohammad Faisal mengatakan, seretnya pendapatan untuk usaha menengah dan kecil mau tidak mau harus didorong melalui bantuan pemerintah. Bantuan tersebut bisa melalui stimulus langsung kepada UMKM maupun kepada masyarakat kelas menengah lain yang terdampak pandemi. (Baca juga: Waringin Hotel Siap Dijadikan Lokasi Isolasi OTG Covid-19)
“Jadi, UMKM diberi stimulus, minimal untuk bertahan, kemudian masyarakatnya yang terdampak, baik itu yang kena PHK maupun pemotongan gaji,” ujar dia kemarin.
Menurutnya, UMKM yang diberi stimulus harus dibebaskan dari persyaratan yang njelimet. Dia beralasan, UMKM butuh dana segar yang cepat untuk bertahan dari sempitnya pembeli. Di sisi lain, masyarakat juga harus didorong untuk menggerakkan daya beli.
“Persoalannya, daya beli ini kan agak susah, kalau masih terdampak. Mereka yang gajinya dipangkas, belum lagi mereka yang terkena PHK. Jadi solusi sementara, ya melalui bantuan langsung tunai,” ucapnya.
Dia menambahkan, baik stimulus maupun bantuan langsung tunai kepada masyarakat diharapkan bisa berjalan hingga selesainya masa pandemi. Dengan begitu, UMKM bisa bertahan dan masyarakat masih didorong menggerakkan perekonomian didorong daya beli.
“Kita semua berharap dan saya kira pemerintah sudah memikirkan ini. Jadi, baik stimulus maupun bantuan langsung kepada masyarakat bisa dilakukan dalam beberapa bulan ke depan, setidaknya sampai pandemi ini sudah tidak berdampak lagi,” katanya.
Terpuruknya sektor UMK dan UMB akibat penurunan daya beli sudah disadari pemerintah. Karena itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan jajarannya menggenjot daya beli masyarakat dan meningkatkan konsumsi rumah tanggal di kuartal III dengan mempercepat cash transfer. Hal ini sekaligus menjaga optimisme agar Indonesia terhindar Indonesia dari ancaman resesi.
Menteri BUMN sekaligus Ketua Pelaksana Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erick Thohir sebelumnya juga sudah memastikan bahwa pemerintah akan memperpanjang bantuan sosial atau bantuan produktif bagi masyarakat yang terdampak Covid-19 hingga kuartal I/2021. (Baca juga: Studi: Virus Corona Baru Mampu Menyerang Otak)
Stimulus ekonomi tersebut dilakukan seiring dengan penanganan Covid-19 yang terus dilakukan pemerintah. Langkah ini dilakukan karena masih banyak warga yang terdampak pandemi.
Dia juga mengungkapkan, pemulihan ekonomi nasional akan kembali pulih pada 2022. Pada tahun itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia dinilai sama dengan kondisi ketika Covid-19 belum menyebar ke Indonesia. Hal ini berbeda dengan World Bank dan Asian Development Bank yang memprediksi pertumbuhan dalam negeri akan positif pada 2021.
Untuk memastikan pemulihan tersebut, pemerintah akan mendorong program stimulus ekonomi kepada sejumlah sektor bisnis dan masyarakat demi mendorong tingkat konsumsi masyarakat serta memberikan penguatan bagi sektor usaha untuk mampu bertahan di tengah pandemi.
Penanganan Sembilan Provinsi Prioritas
Presiden Jokowi melakukan berbagai cara agar pandemi segera berakhir. Upaya teranyar yang dilakukan adalah menugaskan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Kepala BNPB Doni Monardo membantu Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto untuk dapat menangani kasus di sembilan provinsi prioritas. (Baca juga: Jakarta Berlakukan Lagi PSBB, Persija Pindah Tempat Latihan)
Provinsi-provinsi tersebut adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Papua, dan Bali. Kasus Covid-19 sendiri terus mengalami penambahan, yakni 3.507 kasus. Dengan demikian, akumulasinya mencapai 225.030 orang. Dari penambahan yang terjadi, DKI Jakarta menempati posisi tertinggi dengan 1.076 kasus, disusul Jawa Timur (378), Jawa Barat (347), Sumatera Utara (249), dan Jawa Tengah (198).
“Target yang diharapkan adalah penurunan penambahan kasus harian. Nomor dua, peningkatan angka kesembuhan. Dan ketiga, menurunkan angka kematian. Diminta oleh Presiden agar target ini dapat dicapai dalam waktu dua minggu ke depan,” ungkap Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito saat konferensi pers di Kantor Presiden kemarin.
Wiku menuturkan, untuk mencapai tiga sasaran tersebut, ada beberapa langkah yang akan ditempuh. Pertama, menyamakan data antara pusat dan daerah dalam rangka untuk pengambilan keputusan cepat. Kedua, melakukan operasi yustisi untuk penegakan disiplin protokol kesehatan dengan menggunakan peraturan pidana untuk menindak pelanggar aturan. (Baca juga: Tak Peduli Pandemi Covid-19, Pesta Mewah Digelar di Tuban)
Selanjutnya, ketiga adalah peningkatan manajemen perawatan pasien Covid-19 untuk menurunkan mortality rate dan meningkatkan recovery rate, dan keempat adalah penanganan secara spesifik klaster-klaster Covid di sembilan provinsi tersebut.
“Jadi, penanganan harus spesifik pada daerah-daerah tertentu di provinsi tersebut. Berarti di kabupaten/kota, dan juga di dalam di kabupaten/kota itu kita akan lihat klaster-klaster yang lebih spesifik ada di mana. Dan itu harus ditangani dengan segera,” katanya.
Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengatakan bahwa bangsa Indonesia juga seperti bangsa-bangsa lainnya di dunia sedang menghadapi wabah Covid-19. Saat ini, kata Doni, sejumlah upaya telah dilakukan untuk bisa mendapatkan vaksin dan obat untuk Covid-19. Namun, dia menegaskan bahwa walau nanti sudah ditemukan vaksin dan obat, belum tentu pandemi Covid-19 akan berakhir.
“Kita pun sedang berusaha bahwa Presiden dengan sejumlah menteri telah berusaha untuk bisa mendapatkan vaksin dalam jumlah yang cukup bagi masyarakat kita semuanya. Termasuk juga upaya-upaya untuk mendapatkan obat yang lebih mujarab dalam menghadapi Covid-19 ini. Namun demikian, walaupun nanti ada vaksin, walaupun nanti ditemukannya obat, tidak serta-merta Covid ini akan berakhir,” kata Doni dalam acara doa bersama bertajuk “Doa Perawat untuk Negeri” yang dilaksanakan secara daring dan diselenggarakan langsung melalui YouTube BNPB kemarin.
Dia menandaskan bahwa tidak ada yang tahu kapan pandemi Covid-19 akan berakhir. Karena itu, dia mengajak semua pihak mempersiapkan diri untuk jangka waktu yang sangat panjang. Dalam pandangannya, kolaborasi pentahelix berbasis komunitas harus menjadi ujung tombak penanganan Covid-19. (Lihat videonya: MArion Jola Bikin Heboh karena Bra, Gisella Menyesal Bercerai)
“Masyarakat diharapkan bisa menjadi garda terdepan untuk menghadapi Covid ini agar tidak banyak masyarakat yang sakit sehingga tidak perlu terlalu banyak dirawat di rumah sakit.” (Ichsan Amin/Binti Mufarida)
Fakta ini terungkap dari hasil survei yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) terhadap 34.599 responden pelaku usaha kecil dan menengah yang terkena dampak pandemi virus Covid-19 selama 10–26 Juli 2020. Dari daerah di seluruh Tanah Air yang disurvei, kondisi paling memprihatinkan yang dialami pelaku usaha terjadi di Bali, DI Yogyakarta, Banten, dan DKI Jakarta. (Baca: Cukup Diucapkan, Amalan Ringan Ini Pahalanya Melimpah)
Kondisi yang terjadi tentu harus direspons pemerintah dengan memberi bantuan stimulus dengan arah mendongkrak daya beli masyarakat serta bantuan kepada pelaku usaha agar mereka bisa bertahan. Di sisi lain, keseriusan pemerintah menangani pandemi juga dibutuhkan agar bencana ini segera berakhir dan perekonomian bisa pulih seutuhnya.
Kepala BPS Kecuk Suhariyanto membeberkan, berdasarkan survei, 84% pelaku UMK mengalami penurunan pendapatan, sedangkan UMB sebanyak 82%. Kondisi tersebut terjadi akibat penjualan sepi.
Faktor lainnya karena rekan bisnis mereka juga terdampak pandemi. Kendala lain yang mereka hadapi adalah kesulitan keuangan terkait pegawai operasional.
Adapun secara sektoral, sektor akomodasi, makanan dan minuman paling terdampak kondisi yang saat ini. Sektor jasa lainnya, transportasi dan pergudangan juga mengalami kondisi yang sama.
"Pelaku usaha akomodasi, makanan, dan minuman yang mengaku mengalami penurunan pendapatan mencapai 92,47%. Kemudian, 90,34% pelaku usaha sektor transportasi dan pergudangan yang disurvei mengaku mengalami penurunan pendapatan," katanya.
Ekonom Center of Reform on Economic (CORE) Mohammad Faisal mengatakan, seretnya pendapatan untuk usaha menengah dan kecil mau tidak mau harus didorong melalui bantuan pemerintah. Bantuan tersebut bisa melalui stimulus langsung kepada UMKM maupun kepada masyarakat kelas menengah lain yang terdampak pandemi. (Baca juga: Waringin Hotel Siap Dijadikan Lokasi Isolasi OTG Covid-19)
“Jadi, UMKM diberi stimulus, minimal untuk bertahan, kemudian masyarakatnya yang terdampak, baik itu yang kena PHK maupun pemotongan gaji,” ujar dia kemarin.
Menurutnya, UMKM yang diberi stimulus harus dibebaskan dari persyaratan yang njelimet. Dia beralasan, UMKM butuh dana segar yang cepat untuk bertahan dari sempitnya pembeli. Di sisi lain, masyarakat juga harus didorong untuk menggerakkan daya beli.
“Persoalannya, daya beli ini kan agak susah, kalau masih terdampak. Mereka yang gajinya dipangkas, belum lagi mereka yang terkena PHK. Jadi solusi sementara, ya melalui bantuan langsung tunai,” ucapnya.
Dia menambahkan, baik stimulus maupun bantuan langsung tunai kepada masyarakat diharapkan bisa berjalan hingga selesainya masa pandemi. Dengan begitu, UMKM bisa bertahan dan masyarakat masih didorong menggerakkan perekonomian didorong daya beli.
“Kita semua berharap dan saya kira pemerintah sudah memikirkan ini. Jadi, baik stimulus maupun bantuan langsung kepada masyarakat bisa dilakukan dalam beberapa bulan ke depan, setidaknya sampai pandemi ini sudah tidak berdampak lagi,” katanya.
Terpuruknya sektor UMK dan UMB akibat penurunan daya beli sudah disadari pemerintah. Karena itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan jajarannya menggenjot daya beli masyarakat dan meningkatkan konsumsi rumah tanggal di kuartal III dengan mempercepat cash transfer. Hal ini sekaligus menjaga optimisme agar Indonesia terhindar Indonesia dari ancaman resesi.
Menteri BUMN sekaligus Ketua Pelaksana Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erick Thohir sebelumnya juga sudah memastikan bahwa pemerintah akan memperpanjang bantuan sosial atau bantuan produktif bagi masyarakat yang terdampak Covid-19 hingga kuartal I/2021. (Baca juga: Studi: Virus Corona Baru Mampu Menyerang Otak)
Stimulus ekonomi tersebut dilakukan seiring dengan penanganan Covid-19 yang terus dilakukan pemerintah. Langkah ini dilakukan karena masih banyak warga yang terdampak pandemi.
Dia juga mengungkapkan, pemulihan ekonomi nasional akan kembali pulih pada 2022. Pada tahun itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia dinilai sama dengan kondisi ketika Covid-19 belum menyebar ke Indonesia. Hal ini berbeda dengan World Bank dan Asian Development Bank yang memprediksi pertumbuhan dalam negeri akan positif pada 2021.
Untuk memastikan pemulihan tersebut, pemerintah akan mendorong program stimulus ekonomi kepada sejumlah sektor bisnis dan masyarakat demi mendorong tingkat konsumsi masyarakat serta memberikan penguatan bagi sektor usaha untuk mampu bertahan di tengah pandemi.
Penanganan Sembilan Provinsi Prioritas
Presiden Jokowi melakukan berbagai cara agar pandemi segera berakhir. Upaya teranyar yang dilakukan adalah menugaskan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Kepala BNPB Doni Monardo membantu Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto untuk dapat menangani kasus di sembilan provinsi prioritas. (Baca juga: Jakarta Berlakukan Lagi PSBB, Persija Pindah Tempat Latihan)
Provinsi-provinsi tersebut adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Papua, dan Bali. Kasus Covid-19 sendiri terus mengalami penambahan, yakni 3.507 kasus. Dengan demikian, akumulasinya mencapai 225.030 orang. Dari penambahan yang terjadi, DKI Jakarta menempati posisi tertinggi dengan 1.076 kasus, disusul Jawa Timur (378), Jawa Barat (347), Sumatera Utara (249), dan Jawa Tengah (198).
“Target yang diharapkan adalah penurunan penambahan kasus harian. Nomor dua, peningkatan angka kesembuhan. Dan ketiga, menurunkan angka kematian. Diminta oleh Presiden agar target ini dapat dicapai dalam waktu dua minggu ke depan,” ungkap Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito saat konferensi pers di Kantor Presiden kemarin.
Wiku menuturkan, untuk mencapai tiga sasaran tersebut, ada beberapa langkah yang akan ditempuh. Pertama, menyamakan data antara pusat dan daerah dalam rangka untuk pengambilan keputusan cepat. Kedua, melakukan operasi yustisi untuk penegakan disiplin protokol kesehatan dengan menggunakan peraturan pidana untuk menindak pelanggar aturan. (Baca juga: Tak Peduli Pandemi Covid-19, Pesta Mewah Digelar di Tuban)
Selanjutnya, ketiga adalah peningkatan manajemen perawatan pasien Covid-19 untuk menurunkan mortality rate dan meningkatkan recovery rate, dan keempat adalah penanganan secara spesifik klaster-klaster Covid di sembilan provinsi tersebut.
“Jadi, penanganan harus spesifik pada daerah-daerah tertentu di provinsi tersebut. Berarti di kabupaten/kota, dan juga di dalam di kabupaten/kota itu kita akan lihat klaster-klaster yang lebih spesifik ada di mana. Dan itu harus ditangani dengan segera,” katanya.
Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengatakan bahwa bangsa Indonesia juga seperti bangsa-bangsa lainnya di dunia sedang menghadapi wabah Covid-19. Saat ini, kata Doni, sejumlah upaya telah dilakukan untuk bisa mendapatkan vaksin dan obat untuk Covid-19. Namun, dia menegaskan bahwa walau nanti sudah ditemukan vaksin dan obat, belum tentu pandemi Covid-19 akan berakhir.
“Kita pun sedang berusaha bahwa Presiden dengan sejumlah menteri telah berusaha untuk bisa mendapatkan vaksin dalam jumlah yang cukup bagi masyarakat kita semuanya. Termasuk juga upaya-upaya untuk mendapatkan obat yang lebih mujarab dalam menghadapi Covid-19 ini. Namun demikian, walaupun nanti ada vaksin, walaupun nanti ditemukannya obat, tidak serta-merta Covid ini akan berakhir,” kata Doni dalam acara doa bersama bertajuk “Doa Perawat untuk Negeri” yang dilaksanakan secara daring dan diselenggarakan langsung melalui YouTube BNPB kemarin.
Dia menandaskan bahwa tidak ada yang tahu kapan pandemi Covid-19 akan berakhir. Karena itu, dia mengajak semua pihak mempersiapkan diri untuk jangka waktu yang sangat panjang. Dalam pandangannya, kolaborasi pentahelix berbasis komunitas harus menjadi ujung tombak penanganan Covid-19. (Lihat videonya: MArion Jola Bikin Heboh karena Bra, Gisella Menyesal Bercerai)
“Masyarakat diharapkan bisa menjadi garda terdepan untuk menghadapi Covid ini agar tidak banyak masyarakat yang sakit sehingga tidak perlu terlalu banyak dirawat di rumah sakit.” (Ichsan Amin/Binti Mufarida)
(ysw)
Explore More