Disinformasi Ekonomi 2026 Diprediksi Makin Terstruktur dan Instrumental
Selasa, 06 Januari 2026 - 17:24 WIB
loading...
A
A
A
"Jadi dalam hal ini DFK berfungsi sebagai pengejut (shock) non-ekonomi terhadap ekspektasi publik. Temuan kami mendapati lonjakan DFK pada periode fiskal kritis terindikasi memperlemah efektivitas komunikasi kebijakan," jelas Rijadh.
Salah satu contoh nyata terjadi pada periode Juli-September 2025, di mana gejolak sosial dipicu isu tunjangan anggota dewan dan kenaikan pajak. Analisis empiris menunjukkan, lonjakan DFK secara temporal bersamaan dengan melemahnya indikator persepsi dan kepercayaan publik. Platform seperti Facebook dan TikTok disebut memiliki pengaruh paling besar dalam membentuk persepsi selama periode sensitif tersebut.
Untuk itu, kebutuhan utama pada 2026 bukan lagi sekadar respons, melainkan kapasitas mitigasi yang presisi. Sistem pemantauan DFK harus berfungsi sebagai early warning system yang mampu mendeteksi friksi informasi sebelum memicu kepanikan kolektif. Akurasi dan ketepatan waktu menjadi kunci.
Di sisi strategi, Direktur Hukum Evident Institute, Abdul Luky Shofiul Azmi, menekankan perlunya pendekatan yang dapat dipertahankan secara institusional. “Pemerintah perlu menggeser pola respons dari bantahan reaktif menuju counter-narrative berbasis data yang konsisten, cepat, dan mudah diakses. Tujuannya menutup ruang friksi informasi sebelum narasi hoaks dinormalisasi,” papar Luky.
Baca Juga: Fokus Kembali Asta Cita 2026
Salah satu contoh nyata terjadi pada periode Juli-September 2025, di mana gejolak sosial dipicu isu tunjangan anggota dewan dan kenaikan pajak. Analisis empiris menunjukkan, lonjakan DFK secara temporal bersamaan dengan melemahnya indikator persepsi dan kepercayaan publik. Platform seperti Facebook dan TikTok disebut memiliki pengaruh paling besar dalam membentuk persepsi selama periode sensitif tersebut.
Untuk itu, kebutuhan utama pada 2026 bukan lagi sekadar respons, melainkan kapasitas mitigasi yang presisi. Sistem pemantauan DFK harus berfungsi sebagai early warning system yang mampu mendeteksi friksi informasi sebelum memicu kepanikan kolektif. Akurasi dan ketepatan waktu menjadi kunci.
Di sisi strategi, Direktur Hukum Evident Institute, Abdul Luky Shofiul Azmi, menekankan perlunya pendekatan yang dapat dipertahankan secara institusional. “Pemerintah perlu menggeser pola respons dari bantahan reaktif menuju counter-narrative berbasis data yang konsisten, cepat, dan mudah diakses. Tujuannya menutup ruang friksi informasi sebelum narasi hoaks dinormalisasi,” papar Luky.
Baca Juga: Fokus Kembali Asta Cita 2026
Lihat Juga :
