Tekanan Geopolitik Global Diprediksi Bebani Sektor Maritim Indonesia di 2026

Sementara itu, dari perspektif diplomasi, mantan Deputy Chief of Mission KBRI Beijing, PLE Priatna, menilai bahwa kebijakan luar negeri harus berjalan seiring dengan kebijakan maritim nasional. Ia menekankan bahwa tanpa sinkronisasi antara diplomasi dan pembangunan sektor maritim, Indonesia akan sulit meningkatkan posisi tawar dalam percaturan ekonomi dan politik global.

"Kebijakan luar negeri harus terkait langsung dengan kebijakan maritim, termasuk pertahanan dan keamanan maritimnya. Dengan begitu, ekonomi maritim kita bisa lebih kompetitif di tengah dinamika global yang terus berubah," tambahnya.

Dari sisi domestik, pakar pelabuhan Wahyono Bimarso menyoroti masih besarnya tantangan struktural dalam pengelolaan sektor maritim nasional, terutama dalam kepelabuhanan, kenavigasian, angkutan perairan, serta perlindungan lingkungan laut. Ia menilai, konsistensi dalam menjalankan amanat Undang-Undang Pelayaran menjadi kunci untuk memperbaiki kinerja logistik dan memperkuat daya saing maritim Indonesia.

"Kita sebagai negara kepulauan masih menghadapi banyak tantangan dalam lingkup maritim. Kalau ini tidak dibenahi, kinerja logistik akan sulit meningkat dan biaya distribusi tetap tinggi," pungkasnya.