Tekanan Geopolitik Global Diprediksi Bebani Sektor Maritim Indonesia di 2026
Rabu, 07 Januari 2026 - 20:53 WIB
loading...
Konferensi pers awal tahun The National Maritime Institute (Namarin) di Jakarta, Rabu (7/1/2025). FOTO/Iqbal Dwi P
A
A
A
JAKARTA - Sektor maritim Indonesia diproyeksikan menghadapi tekanan berat sepanjang 2026 seiring meningkatnya ketegangan geopolitik global, gangguan rantai pasok, serta risiko keamanan di jalur pelayaran utama dunia. Kondisi ini dinilai berpotensi mendorong kenaikan biaya logistik, memperbesar risiko distribusi barang, dan menekan daya saing ekonomi nasional yang sangat bergantung pada transportasi laut.
Direktur Eksekutif The National Maritime Institute (Namarin), Siswanto Rusdi, menilai dinamika global yang berkembang belakangan ini akan memberi dampak langsung terhadap stabilitas perdagangan laut di kawasan Indo-Pasifik. Menurutnya, eskalasi konflik internasional, termasuk invasi Amerika Serikat ke Venezuela, dapat mengganggu arus perdagangan global sekaligus meningkatkan risiko keamanan maritim.
"Jadi kita tahu saat ini ada peristiwa invasi Amerika ke Venezuela yang membuat arus perdagangan global agak terganggu, sudah pasti akan berpengaruh pada biaya logistik hingga keamanan maritim Indo-Pasifik," kata Siswanto dalam acara Konferensi Pers Awal Tahun The National Maritime Institute (Namarin) di Jakarta, Rabu (7/1/2025).
Baca Juga: Lalu Lintas Ekspor-Impor RI Didominasi Kapal Asing, Pakar Pelabuhan Soroti Kemunduran Maritim Nasional
Kepala Pusat Kajian Maritim Seskoal Laksamana Pertama TNI Salim menilai lingkungan maritim global saat ini berada dalam situasi yang semakin kompleks dan sulit diprediksi. Menurutnya, laut bukan sekadar jalur distribusi ekonomi, tetapi juga ruang strategis yang menjadi titik temu kepentingan politik, militer, dan perdagangan internasional.
Salim mengatakan, meningkatnya kompleksitas dan ketidakpastian lingkungan maritim global sekarang ini dipengaruhi banyak faktor. Salah satunya adalah hegemoni kekuatan antara Amerika Serikat dan China di kawasan. Teranyar soal invasi AS ke Venezuela. Kemudian potensi konflik yang bakal menyusul ialah konflik China-Taiwan.
"Kita harus mempersiapkan strategi maritim yang juga mencakup kebijakan pertahanan dan keamanan maritim yang mumpuni, sekaligus ditopang oleh teknologi maritim yang memadai. Kita di TNI AL sudah merumuskan itu," tegasnya.
Salim menegaskan bahwa Indonesia perlu menyiapkan strategi maritim yang komprehensif dan terintegrasi, tidak hanya dalam aspek pertahanan, tetapi juga dalam kebijakan keamanan laut dan penguatan teknologi maritim. Menurutnya, kesiapan militer perlu dibarengi dengan penguatan sistem pemantauan, pengamanan jalur laut, serta koordinasi lintas lembaga agar Indonesia mampu merespons dinamika kawasan dengan cepat dan terukur.
Baca Juga: Pakar Pelabuhan Kritik Rencana Merger PELNI hingga Pelindo, Alihkan Beban Negara ke BUMN Komersial
Sementara itu, dari perspektif diplomasi, mantan Deputy Chief of Mission KBRI Beijing, PLE Priatna, menilai bahwa kebijakan luar negeri harus berjalan seiring dengan kebijakan maritim nasional. Ia menekankan bahwa tanpa sinkronisasi antara diplomasi dan pembangunan sektor maritim, Indonesia akan sulit meningkatkan posisi tawar dalam percaturan ekonomi dan politik global.
"Kebijakan luar negeri harus terkait langsung dengan kebijakan maritim, termasuk pertahanan dan keamanan maritimnya. Dengan begitu, ekonomi maritim kita bisa lebih kompetitif di tengah dinamika global yang terus berubah," tambahnya.
Dari sisi domestik, pakar pelabuhan Wahyono Bimarso menyoroti masih besarnya tantangan struktural dalam pengelolaan sektor maritim nasional, terutama dalam kepelabuhanan, kenavigasian, angkutan perairan, serta perlindungan lingkungan laut. Ia menilai, konsistensi dalam menjalankan amanat Undang-Undang Pelayaran menjadi kunci untuk memperbaiki kinerja logistik dan memperkuat daya saing maritim Indonesia.
"Kita sebagai negara kepulauan masih menghadapi banyak tantangan dalam lingkup maritim. Kalau ini tidak dibenahi, kinerja logistik akan sulit meningkat dan biaya distribusi tetap tinggi," pungkasnya.
Direktur Eksekutif The National Maritime Institute (Namarin), Siswanto Rusdi, menilai dinamika global yang berkembang belakangan ini akan memberi dampak langsung terhadap stabilitas perdagangan laut di kawasan Indo-Pasifik. Menurutnya, eskalasi konflik internasional, termasuk invasi Amerika Serikat ke Venezuela, dapat mengganggu arus perdagangan global sekaligus meningkatkan risiko keamanan maritim.
"Jadi kita tahu saat ini ada peristiwa invasi Amerika ke Venezuela yang membuat arus perdagangan global agak terganggu, sudah pasti akan berpengaruh pada biaya logistik hingga keamanan maritim Indo-Pasifik," kata Siswanto dalam acara Konferensi Pers Awal Tahun The National Maritime Institute (Namarin) di Jakarta, Rabu (7/1/2025).
Baca Juga: Lalu Lintas Ekspor-Impor RI Didominasi Kapal Asing, Pakar Pelabuhan Soroti Kemunduran Maritim Nasional
Kepala Pusat Kajian Maritim Seskoal Laksamana Pertama TNI Salim menilai lingkungan maritim global saat ini berada dalam situasi yang semakin kompleks dan sulit diprediksi. Menurutnya, laut bukan sekadar jalur distribusi ekonomi, tetapi juga ruang strategis yang menjadi titik temu kepentingan politik, militer, dan perdagangan internasional.
Salim mengatakan, meningkatnya kompleksitas dan ketidakpastian lingkungan maritim global sekarang ini dipengaruhi banyak faktor. Salah satunya adalah hegemoni kekuatan antara Amerika Serikat dan China di kawasan. Teranyar soal invasi AS ke Venezuela. Kemudian potensi konflik yang bakal menyusul ialah konflik China-Taiwan.
"Kita harus mempersiapkan strategi maritim yang juga mencakup kebijakan pertahanan dan keamanan maritim yang mumpuni, sekaligus ditopang oleh teknologi maritim yang memadai. Kita di TNI AL sudah merumuskan itu," tegasnya.
Salim menegaskan bahwa Indonesia perlu menyiapkan strategi maritim yang komprehensif dan terintegrasi, tidak hanya dalam aspek pertahanan, tetapi juga dalam kebijakan keamanan laut dan penguatan teknologi maritim. Menurutnya, kesiapan militer perlu dibarengi dengan penguatan sistem pemantauan, pengamanan jalur laut, serta koordinasi lintas lembaga agar Indonesia mampu merespons dinamika kawasan dengan cepat dan terukur.
Baca Juga: Pakar Pelabuhan Kritik Rencana Merger PELNI hingga Pelindo, Alihkan Beban Negara ke BUMN Komersial
Sementara itu, dari perspektif diplomasi, mantan Deputy Chief of Mission KBRI Beijing, PLE Priatna, menilai bahwa kebijakan luar negeri harus berjalan seiring dengan kebijakan maritim nasional. Ia menekankan bahwa tanpa sinkronisasi antara diplomasi dan pembangunan sektor maritim, Indonesia akan sulit meningkatkan posisi tawar dalam percaturan ekonomi dan politik global.
"Kebijakan luar negeri harus terkait langsung dengan kebijakan maritim, termasuk pertahanan dan keamanan maritimnya. Dengan begitu, ekonomi maritim kita bisa lebih kompetitif di tengah dinamika global yang terus berubah," tambahnya.
Dari sisi domestik, pakar pelabuhan Wahyono Bimarso menyoroti masih besarnya tantangan struktural dalam pengelolaan sektor maritim nasional, terutama dalam kepelabuhanan, kenavigasian, angkutan perairan, serta perlindungan lingkungan laut. Ia menilai, konsistensi dalam menjalankan amanat Undang-Undang Pelayaran menjadi kunci untuk memperbaiki kinerja logistik dan memperkuat daya saing maritim Indonesia.
"Kita sebagai negara kepulauan masih menghadapi banyak tantangan dalam lingkup maritim. Kalau ini tidak dibenahi, kinerja logistik akan sulit meningkat dan biaya distribusi tetap tinggi," pungkasnya.
(nng)
Lihat Juga :
