Soal Thomas Djiwandono ke BI, Purbaya: Juda Agung 'Mungkin' ke Posisi Saya
Senin, 19 Januari 2026 - 20:48 WIB
loading...
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Gedung DPR RI, Senin (19/1/2026). FOTO/dok.SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan rencana rotasi pejabat strategis antara otoritas fiskal dan moneter tidak akan mengganggu independensi Bank Indonesia (BI). Isu tersebut mencuat seiring Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono yang masuk bursa calon Deputi Gubernur BI dan Deputi Gubernur BI Juda Agung yang dikabarkan akan bergeser ke Kementerian Keuangan.
"Jika Pak Juda Agung masuk ke posisi saya, mungkin orang dari Pak Perry akan berusaha menekan saya di dalam. Tetapi, pertukaran ini seimbang, dan tidak ada yang aneh. Independensi BI tidak terganggu oleh hal ini," jelas Purbaya saat ditemui di Gedung DPR RI, Senin (19/1/2026).
Baca Juga: Prabowo Ajukan Tiga Calon Deputi Gubernur BI, Salah Satunya Thomas Djiwandono
Menurut Purbaya perpindahan figur antarlembaga merupakan bagian dari dinamika kelembagaan yang lazim, selama tetap menghormati batas kewenangan masing-masing institusi. Ia menekankan bahwa kebijakan moneter tetap sepenuhnya berada dalam kendali bank sentral tanpa campur tangan pemerintah.
Purbaya mengaku belum dapat memastikan secara rinci posisi yang akan ditempati Juda Agung di Kementerian Keuangan. Namun, ia membenarkan adanya rencana pertemuan dalam waktu dekat untuk membahas hal tersebut lebih lanjut. "Kelihatannya begitu, saya dengar juga begitu. Saya akan bertemu dengan Pak Juda Agung mungkin besok kali," tegasnya.
Ia menambahkan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter selama ini telah berjalan solid melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Menurut dia independensi masing-masing lembaga justru menjadi fondasi untuk merumuskan kebijakan yang saling menguatkan bagi perekonomian nasional.
"Kami di KSSK, meskipun masing-masing independen, tetap memastikan kebijakan fiskal dan moneter saling mendukung dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat," ungkapnya.
Baca Juga: Dolar AS Dekati Rp17.000, BI Beberkan Penyebab Rupiah Tersungkur
Purbaya juga menegaskan indikator terganggunya independensi bank sentral baru terjadi apabila pemerintah terlibat langsung dalam pengambilan keputusan moneter, seperti penetapan suku bunga. Ia memastikan pemerintah selalu menjaga jarak sesuai amanat undang-undang. "Kalau itu dilakukan, barulah tampak bahwa BI tidak independen. Tapi, ini bukanlah kasusnya," jelas Purbaya.
Ia berharap penjelasan tersebut dapat meredam kekhawatiran pelaku pasar terkait potensi intervensi politik di Bank Indonesia. Menurutnya, rotasi pejabat justru dapat memperkaya perspektif kebijakan fiskal dan moneter tanpa mengorbankan integritas dan kemandirian institusi.
"Jika Pak Juda Agung masuk ke posisi saya, mungkin orang dari Pak Perry akan berusaha menekan saya di dalam. Tetapi, pertukaran ini seimbang, dan tidak ada yang aneh. Independensi BI tidak terganggu oleh hal ini," jelas Purbaya saat ditemui di Gedung DPR RI, Senin (19/1/2026).
Baca Juga: Prabowo Ajukan Tiga Calon Deputi Gubernur BI, Salah Satunya Thomas Djiwandono
Menurut Purbaya perpindahan figur antarlembaga merupakan bagian dari dinamika kelembagaan yang lazim, selama tetap menghormati batas kewenangan masing-masing institusi. Ia menekankan bahwa kebijakan moneter tetap sepenuhnya berada dalam kendali bank sentral tanpa campur tangan pemerintah.
Purbaya mengaku belum dapat memastikan secara rinci posisi yang akan ditempati Juda Agung di Kementerian Keuangan. Namun, ia membenarkan adanya rencana pertemuan dalam waktu dekat untuk membahas hal tersebut lebih lanjut. "Kelihatannya begitu, saya dengar juga begitu. Saya akan bertemu dengan Pak Juda Agung mungkin besok kali," tegasnya.
Ia menambahkan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter selama ini telah berjalan solid melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Menurut dia independensi masing-masing lembaga justru menjadi fondasi untuk merumuskan kebijakan yang saling menguatkan bagi perekonomian nasional.
"Kami di KSSK, meskipun masing-masing independen, tetap memastikan kebijakan fiskal dan moneter saling mendukung dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat," ungkapnya.
Baca Juga: Dolar AS Dekati Rp17.000, BI Beberkan Penyebab Rupiah Tersungkur
Purbaya juga menegaskan indikator terganggunya independensi bank sentral baru terjadi apabila pemerintah terlibat langsung dalam pengambilan keputusan moneter, seperti penetapan suku bunga. Ia memastikan pemerintah selalu menjaga jarak sesuai amanat undang-undang. "Kalau itu dilakukan, barulah tampak bahwa BI tidak independen. Tapi, ini bukanlah kasusnya," jelas Purbaya.
Ia berharap penjelasan tersebut dapat meredam kekhawatiran pelaku pasar terkait potensi intervensi politik di Bank Indonesia. Menurutnya, rotasi pejabat justru dapat memperkaya perspektif kebijakan fiskal dan moneter tanpa mengorbankan integritas dan kemandirian institusi.
(nng)
Lihat Juga :
