Viral Peserta Magang Nasional Dipalak Perusahaan, Menaker Beri Teguran
Rabu, 21 Januari 2026 - 20:30 WIB
loading...
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli. FOTO/Tangkapan Layar/TV Parlemen
A
A
A
JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli merespons laporan dugaan pelanggaran dalam Program Magang Nasional yang viral di media sosial. Isu tersebut mencuat setelah beredar keluhan peserta magang yang mengaku dimintai uang oleh perusahaan hingga mengalami pemutusan kontrak di tengah masa magang.
Persoalan ini juga mengemuka dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama Menaker Yassierli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/1/2026). Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh menyampaikan adanya aduan masyarakat terkait praktik yang dinilai tidak semestinya dalam pelaksanaan program magang. "Beberapa ada yang memutus kontrak di tengah jalan dengan peserta magang karena katanya perusahaan tidak membutuhkan tambahan pekerja," ungkap Nihayatul.
Baca Juga: Program Magang Pemerintah Dibuka 7 Oktober, Ini Daftar Perusahaannya
Selain pemutusan kontrak sepihak, Nihayatul juga menyoroti adanya perusahaan yang mempekerjakan peserta magang tidak sesuai dengan jobdesk yang ditawarkan sejak awal. Ia menyebut, bahkan terdapat laporan perusahaan yang meminta sejumlah uang kepada peserta magang, yang kemudian ramai diperbincangkan di media sosial.
"Ada yang mempekerjakan tidak sesuai jobdesk yang ditawarkan di awal, dan juga ada yang meminta uang kepada peserta magang. Itu juga sudah ramai di media sosial," tambah Nihayatul.
Menanggapi hal tersebut, Menaker Yassierli menegaskan pihaknya telah menerima laporan terkait dugaan pelanggaran dalam Program Magang Nasional dan langsung melakukan tindak lanjut. Kementerian Ketenagakerjaan, kata dia, telah memberikan teguran kepada sejumlah perusahaan yang terbukti melanggar ketentuan program. "Kami dapatkan laporan, langsung kita tindak lanjuti. Sudah ada beberapa perusahaan yang kita tegur," tegas Yassierli.
Baca Juga: Program Magang Berbayar Batch 2 Dibuka November, Jaring 80.000 Peserta
Ia menambahkan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Magang Nasional akan terus dilakukan untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan peningkatan kompetensi tenaga kerja serta melindungi hak-hak peserta magang. "Sudah ada beberapa perusahaan yang memang kita lihat, kalau memang itu kasusnya, kita tindak lanjuti, dan kita terus akan evaluasi," katanya.
Persoalan ini juga mengemuka dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama Menaker Yassierli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/1/2026). Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh menyampaikan adanya aduan masyarakat terkait praktik yang dinilai tidak semestinya dalam pelaksanaan program magang. "Beberapa ada yang memutus kontrak di tengah jalan dengan peserta magang karena katanya perusahaan tidak membutuhkan tambahan pekerja," ungkap Nihayatul.
Baca Juga: Program Magang Pemerintah Dibuka 7 Oktober, Ini Daftar Perusahaannya
Selain pemutusan kontrak sepihak, Nihayatul juga menyoroti adanya perusahaan yang mempekerjakan peserta magang tidak sesuai dengan jobdesk yang ditawarkan sejak awal. Ia menyebut, bahkan terdapat laporan perusahaan yang meminta sejumlah uang kepada peserta magang, yang kemudian ramai diperbincangkan di media sosial.
"Ada yang mempekerjakan tidak sesuai jobdesk yang ditawarkan di awal, dan juga ada yang meminta uang kepada peserta magang. Itu juga sudah ramai di media sosial," tambah Nihayatul.
Menanggapi hal tersebut, Menaker Yassierli menegaskan pihaknya telah menerima laporan terkait dugaan pelanggaran dalam Program Magang Nasional dan langsung melakukan tindak lanjut. Kementerian Ketenagakerjaan, kata dia, telah memberikan teguran kepada sejumlah perusahaan yang terbukti melanggar ketentuan program. "Kami dapatkan laporan, langsung kita tindak lanjuti. Sudah ada beberapa perusahaan yang kita tegur," tegas Yassierli.
Baca Juga: Program Magang Berbayar Batch 2 Dibuka November, Jaring 80.000 Peserta
Ia menambahkan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Magang Nasional akan terus dilakukan untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan peningkatan kompetensi tenaga kerja serta melindungi hak-hak peserta magang. "Sudah ada beberapa perusahaan yang memang kita lihat, kalau memang itu kasusnya, kita tindak lanjuti, dan kita terus akan evaluasi," katanya.
(nng)
Lihat Juga :
