AHY Beri Lampu Kuning Kereta Cepat Surabaya: Tak Ingin Mengulang Kesalahan Terdahulu
Senin, 26 Januari 2026 - 19:30 WIB
loading...
A
A
A
Pada kesempatan itu, AHY mengaku sudah bertemu dengan Menteri Keuangan, Menteri Perhubungan, hingga CEO Danantara untuk membahas proyek kereta cepat sampai Surabaya. Hasil pertemuan lebih fokus pada penyelesaian beban utang Whoosh terlebih dahulu ketimbang membangun proyek Kereta Cepat sampai Surabaya.
"Terkait dengan kereta cepat, kita ingin memastikan dulu kereta cepat Jakarta Bandung ini benar-benar bisa berjalan optimal," kata Ketua Umum Partai Demokrat itu.
Baca Juga: AHY: Utang Whoosh Tak Boleh Hambat Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya
"Beberapa waktu lalu saya duduk dengan Menteri Keuangan, dan CEO Danantara, termasuk Menteri Perhubungan, untuk membahas restrukturisasi keuangan KCJB. Karena itu membutuhkan langkah berikutnya, kalau kita ingin mengembangkan kereta cepat Jakarta Surabaya," tambahnya.
Menurut AHY, pengembangan kereta cepat sampai Surabaya memerlukan perencanaan yang lebih matang agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Terutama dari aspek pembebasan lahan, yang menjadi sumber utama konflik sosial ketika proyek infrastruktur didatangkan ke suatu wilayah.
"Ini sebuah proyek besar, karena ini akan melintasi banyak provinsi, kabupaten, dan kota. Kita pastikan rutenya, lahan dan lain sebagainya juga harus dihadirkan secara baik dan tidak ada masalah di kemudian hari," pungkasnya.
"Terkait dengan kereta cepat, kita ingin memastikan dulu kereta cepat Jakarta Bandung ini benar-benar bisa berjalan optimal," kata Ketua Umum Partai Demokrat itu.
Baca Juga: AHY: Utang Whoosh Tak Boleh Hambat Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya
"Beberapa waktu lalu saya duduk dengan Menteri Keuangan, dan CEO Danantara, termasuk Menteri Perhubungan, untuk membahas restrukturisasi keuangan KCJB. Karena itu membutuhkan langkah berikutnya, kalau kita ingin mengembangkan kereta cepat Jakarta Surabaya," tambahnya.
Menurut AHY, pengembangan kereta cepat sampai Surabaya memerlukan perencanaan yang lebih matang agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Terutama dari aspek pembebasan lahan, yang menjadi sumber utama konflik sosial ketika proyek infrastruktur didatangkan ke suatu wilayah.
"Ini sebuah proyek besar, karena ini akan melintasi banyak provinsi, kabupaten, dan kota. Kita pastikan rutenya, lahan dan lain sebagainya juga harus dihadirkan secara baik dan tidak ada masalah di kemudian hari," pungkasnya.
(akr)
Lihat Juga :
