Survei Mengungkapkan Kebijakan Konsesi Tambang Menimbulkan Polarisasi di Internal Ormas

Dalam dialog bertajuk “Hasil Survei Tambang untuk Ormas: Apa Dampaknya Bagi Umat? dihadiri sejumlah pembicara, yaitu Kepala Bidang Kajian Politik SDA LHKP (Lembaga Hikmah & Kebijakan Publik) PP Muhammadiyah Wahyu A. Perdana, Ekonom Senior Universitas Paramadina Wijayanto Samirin, serta Associate Professor of Inter-Religious Studies (IRS) Program Dicky Sofjan.

Baca Juga: Konsesi Tambang Disebut Penyebab Konflik PBNU, Gus Ipul: Yang Berebut Siapa?

Hadir sebagai penanggap yaitu Country Director Greenpeace Indonesia Leonard Simanjuntak, serta Direktur Riset PPIM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Iim Halimatusa’diyah. Berlangsungnya diskusi dipandu Reza Aji Pratama dari Redaksi Katadata selaku moderator.

Di dalam sesi yang berlangsung selama dua jam tersebut, Wahyu A. Perdana mengatakan bahwa setidaknya ada empat sikap yang disampaikan kepada pimpinan PP Muhammadiyah berupa policy brief, lembaga hukum, serta executive summary dari majelis pendidikan tinggi.

Dia menjelaskan lebih detil bahwa di dalam survei, ada kecenderungan untuk responden yang wilayahnya dekat dengan tambang mereka menolak. Sedangkan yang tidak dekat dengan tambang berpendapat harus dikelola dengan profesional.

“Namun yang tidak dibilang secara jelas, yakni memangnya dalam operasional perusahaan baru tidak bisa operasi sendiri karena ini butuh minimal pengalaman. Selain itu mitranya siapa? Menjadi tidak berlebihan kalau catatan di internal mempertanyakan (izin pengelolaan tambang) ini konteksnya bisnis atau politis,” ujar Wahyu.