Purbaya soal KPK OTT Pegawai Pajak di Banjarmasin: Pintu Masuk Pembenahan Sistem
Rabu, 04 Februari 2026 - 19:23 WIB
loading...
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. FOTO/Aldhi Chandra
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai momentum penting untuk melakukan perbaikan sistem perpajakan secara menyeluruh. Ia menegaskan, penindakan tersebut tidak akan melemahkan kinerja penerimaan pajak maupun bea cukai.
"Itu justru merupakan titik masuk untuk memperbaiki pajak dan bea cukai sekaligus. Kemarin kan bea cukai saya sudah obrak-abrik, kan yang dapet yang dipinggir kan udah terdeteksi emang sebelumnya, emang ada sesuatu yang aneh di situ," kata Purbaya usai Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR, Rabu (4/2/2026).
Baca Juga: OTT di Jakarta, KPK Dikabarkan Periksa Pejabat Bea Cukai
Purbaya menilai OTT KPK menjadi bagian dari proses pembenahan internal yang tengah dijalankan Kementerian Keuangan. Menurut dia, temuan kasus tersebut justru memperkuat upaya perbaikan tata kelola dan pengawasan di sektor pajak dan kepabeanan.
Terkait pejabat yang terlibat, Purbaya membuka kemungkinan pemberhentian jika yang bersangkutan telah terbukti bersalah secara hukum. Namun, ia menegaskan seluruh keputusan akan didasarkan pada proses hukum yang berjalan.
"Tapi kalau itu boleh diberhentikan ya? Kalau sudah terbukti salah, boleh diberhentikan nggak? Nanti kita lihat. Kayaknya sih kalau terbukti salah bisa diberhentikan sekarang," ujarnya.
"Itu justru merupakan titik masuk untuk memperbaiki pajak dan bea cukai sekaligus. Kemarin kan bea cukai saya sudah obrak-abrik, kan yang dapet yang dipinggir kan udah terdeteksi emang sebelumnya, emang ada sesuatu yang aneh di situ," kata Purbaya usai Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR, Rabu (4/2/2026).
Baca Juga: OTT di Jakarta, KPK Dikabarkan Periksa Pejabat Bea Cukai
Purbaya menilai OTT KPK menjadi bagian dari proses pembenahan internal yang tengah dijalankan Kementerian Keuangan. Menurut dia, temuan kasus tersebut justru memperkuat upaya perbaikan tata kelola dan pengawasan di sektor pajak dan kepabeanan.
Terkait pejabat yang terlibat, Purbaya membuka kemungkinan pemberhentian jika yang bersangkutan telah terbukti bersalah secara hukum. Namun, ia menegaskan seluruh keputusan akan didasarkan pada proses hukum yang berjalan.
"Tapi kalau itu boleh diberhentikan ya? Kalau sudah terbukti salah, boleh diberhentikan nggak? Nanti kita lihat. Kayaknya sih kalau terbukti salah bisa diberhentikan sekarang," ujarnya.
Lihat Juga :
