Sawit, Kunci Pemulihan Ekonomi Pascabencana
Selasa, 10 Februari 2026 - 18:48 WIB
loading...
Guru Besar bidang Ekonomi Pertanian Universitas Sumatra Utara (USU), Prof Dr Diana Chalil menegaskan, budidaya tanaman kelapa sawit pada lahan yang tepat akan menjadi kunci pemulihan ekonomi pascabencana. Foto/Dok
A
A
A
MEDAN - Guru Besar bidang Ekonomi Pertanian Universitas Sumatra Utara (USU), Prof Dr Diana Chalil menegaskan, budidaya tanaman kelapa sawit pada lahan yang tepat akan menjadi kunci pemulihan ekonomi pascabencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Dibandingkan komoditas lainnya, perkebunan sawit memberikan multiplier effect positif yang lebih besar baik secara sosial, ekonomi, maupun lingkungan.
“Manfaat lingkungan tidak (selalu) lagi trade-off dengan manfaat ekonomi. Kita belajar pasca bencana tsunami di Aceh tahun 2004, sawit menjadi preferensi petani karena menguntungkan. Perkebunan sawit rakyat banyak dari konversi komoditi lain,” kata Prof Diana Chalil dalam Diskusi Ilmiah Dialektika Sawit Indonesia di Kampus USU, Selasa (10/2/2025).
Prof Diana yang juga peneliti pada Consortium Studies on Smallholder Palm Oil (CSPO) mengatakan, baik secara nasional maupun regional pada daerah yang tertimpa bencana alam akhir tahun lalu, peran industri sawit sangat signifikan terhadap perekonomian. Karena itu, untuk memulihkan kondisi ekonomi pasca bencana, budidaya tanaman kelapa sawit menjadi pilihan yang paling efektif.
Baca Juga: Ekspor Sawit Desember 2025 Melonjak 102,23%, Total Nilainya Tembus USD24,42 Miliar
“Dari total pendapatan devisa nasional, 73,83% disumbang oleh sektor pertanian. Dan subsektor pertanian yang memberikan kontribusi devisa terbesar adalah ekspor minyak sawit,” kata Diana dalam Diskusi Ilmiah bertema 'Perubahan Iklim Global Sebagai Pemicu Bencana di Sumatra' tersebut.
Secara regional, kata Diana, sawit juga menjadi komoditas penyumbang devisa ekspor terbesar dari Aceh. Sementara di Sumatra Utara, sawit adalah komoditas penyumbang devisa terbesar ketiga.
“Dari sisi penyerapan tenaga kerja, secara nasional mencapai 16,5 juta orang pada 2024 yang terdiri dari tenaga kerja langsung dan tidak langsung. Ini masih belum memperhitungkan tenaga kerja yang terserap pada sektor hulu, hilir, dan jasa terkait dalam sistem dan usaha agribisnis sawit,” tegas Prof Diana.
Dari penelitian Prof Diana dan tim di CSPO, terjadi peningkatan pendapatan yang signifikan pada masyarakat di Sumatra Utara setelah melakukan budidaya kelapa sawit. Misalnya di Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan, pendapatan masyarakat meningkat dari rata-rata Rp31,8 juta per tahun menjadi Rp42,1 juta.
“Sawit merupakan komoditi yang berperan penting bagi perekonomian Indonesia. Sawit berpotensi untuk pemulihan ekonomi Sumut dan Aceh. Karena itu perlu dikelola dengan baik agar upaya pemulihan dapat berjalan konsisten dan mencapai hasil yang diharapkan,” kata Prof Diana.
Kata Diana, perkebunan sawit bukanlah penyebab bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat akhir tahun lalu. Namun ke depan, tata kelola perkebunan kelapa sawit harus dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga memberikan manfaat ekonomi dan tidak memberikan dampak buruk secara ekologis.
“Bukan hanya luas tetapi di mana. Bukan hanya kemampuan lahan, tetapi keseimbangan landscape. Bukan hanya bisa diproduksi tetapi juga bisa dijual dengan harga baik,” kata Diana.
Baca Juga: Putusan MK Pertegas Klaim Kawasan Hutan Harus Berdasarkan Penetapan Bukan Penunjukan
Sementara itu, Ketua Umum RSI (Rumah Sawit Indonesia), Kacuk Sumarto menegaskan, bahwa perekonomian wilayah terdampak bencana seperti Aceh dan Sumatra Utara sangat bergantung kepada industri sawit. Karena itu, tidak mungkin ditinggalkan. Hanya saja, tata kelola sektor pertanian dan perkebunan harus memperhatikan aspek kesesuaian lahan dengan komoditas yang akan ditanam.
“Jika aspek ekofisiologis diperhatikan, maka perkebunan sawit di seluruh Indonesia akan berkembang di tengah ekosistem lingkungan yang berkelanjutan,” kata Kacuk yang hadir sebagai peserta dalam Diskusi Ilmiah 'Dialektika Sawit Indonesia: Perubahan Iklim Global Sebagai Pemicu Bencana di Sumatra' di USU, Selasa (10/2).
Kacuk mengatakan, perkebunan sawit di Sumtara Utara sudah ada sejak lebih satu abad. Dan selama itu, kondisi lingkungan di sekitar perkebunan sawit tetap terjaga dengan baik. Namun perubahan iklim yang terjadi saat ini menjadi tantangan baru bagi pelaku sektor perkebunan dan pertanian.
“Bagaimana dampak ekonomi yang positif tetap kita terima, tetapi risiko ekologisnya bisa diminimalkan,” kata Kacuk.
“Manfaat lingkungan tidak (selalu) lagi trade-off dengan manfaat ekonomi. Kita belajar pasca bencana tsunami di Aceh tahun 2004, sawit menjadi preferensi petani karena menguntungkan. Perkebunan sawit rakyat banyak dari konversi komoditi lain,” kata Prof Diana Chalil dalam Diskusi Ilmiah Dialektika Sawit Indonesia di Kampus USU, Selasa (10/2/2025).
Prof Diana yang juga peneliti pada Consortium Studies on Smallholder Palm Oil (CSPO) mengatakan, baik secara nasional maupun regional pada daerah yang tertimpa bencana alam akhir tahun lalu, peran industri sawit sangat signifikan terhadap perekonomian. Karena itu, untuk memulihkan kondisi ekonomi pasca bencana, budidaya tanaman kelapa sawit menjadi pilihan yang paling efektif.
Baca Juga: Ekspor Sawit Desember 2025 Melonjak 102,23%, Total Nilainya Tembus USD24,42 Miliar
“Dari total pendapatan devisa nasional, 73,83% disumbang oleh sektor pertanian. Dan subsektor pertanian yang memberikan kontribusi devisa terbesar adalah ekspor minyak sawit,” kata Diana dalam Diskusi Ilmiah bertema 'Perubahan Iklim Global Sebagai Pemicu Bencana di Sumatra' tersebut.
Secara regional, kata Diana, sawit juga menjadi komoditas penyumbang devisa ekspor terbesar dari Aceh. Sementara di Sumatra Utara, sawit adalah komoditas penyumbang devisa terbesar ketiga.
“Dari sisi penyerapan tenaga kerja, secara nasional mencapai 16,5 juta orang pada 2024 yang terdiri dari tenaga kerja langsung dan tidak langsung. Ini masih belum memperhitungkan tenaga kerja yang terserap pada sektor hulu, hilir, dan jasa terkait dalam sistem dan usaha agribisnis sawit,” tegas Prof Diana.
Dari penelitian Prof Diana dan tim di CSPO, terjadi peningkatan pendapatan yang signifikan pada masyarakat di Sumatra Utara setelah melakukan budidaya kelapa sawit. Misalnya di Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan, pendapatan masyarakat meningkat dari rata-rata Rp31,8 juta per tahun menjadi Rp42,1 juta.
“Sawit merupakan komoditi yang berperan penting bagi perekonomian Indonesia. Sawit berpotensi untuk pemulihan ekonomi Sumut dan Aceh. Karena itu perlu dikelola dengan baik agar upaya pemulihan dapat berjalan konsisten dan mencapai hasil yang diharapkan,” kata Prof Diana.
Kata Diana, perkebunan sawit bukanlah penyebab bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat akhir tahun lalu. Namun ke depan, tata kelola perkebunan kelapa sawit harus dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga memberikan manfaat ekonomi dan tidak memberikan dampak buruk secara ekologis.
“Bukan hanya luas tetapi di mana. Bukan hanya kemampuan lahan, tetapi keseimbangan landscape. Bukan hanya bisa diproduksi tetapi juga bisa dijual dengan harga baik,” kata Diana.
Baca Juga: Putusan MK Pertegas Klaim Kawasan Hutan Harus Berdasarkan Penetapan Bukan Penunjukan
Sementara itu, Ketua Umum RSI (Rumah Sawit Indonesia), Kacuk Sumarto menegaskan, bahwa perekonomian wilayah terdampak bencana seperti Aceh dan Sumatra Utara sangat bergantung kepada industri sawit. Karena itu, tidak mungkin ditinggalkan. Hanya saja, tata kelola sektor pertanian dan perkebunan harus memperhatikan aspek kesesuaian lahan dengan komoditas yang akan ditanam.
“Jika aspek ekofisiologis diperhatikan, maka perkebunan sawit di seluruh Indonesia akan berkembang di tengah ekosistem lingkungan yang berkelanjutan,” kata Kacuk yang hadir sebagai peserta dalam Diskusi Ilmiah 'Dialektika Sawit Indonesia: Perubahan Iklim Global Sebagai Pemicu Bencana di Sumatra' di USU, Selasa (10/2).
Kacuk mengatakan, perkebunan sawit di Sumtara Utara sudah ada sejak lebih satu abad. Dan selama itu, kondisi lingkungan di sekitar perkebunan sawit tetap terjaga dengan baik. Namun perubahan iklim yang terjadi saat ini menjadi tantangan baru bagi pelaku sektor perkebunan dan pertanian.
“Bagaimana dampak ekonomi yang positif tetap kita terima, tetapi risiko ekologisnya bisa diminimalkan,” kata Kacuk.
(akr)
Lihat Juga :
