ILO Dorong Inklusi Keuangan UMKM Melalui Program Promise II Impact
Senin, 16 Februari 2026 - 19:24 WIB
loading...
A
A
A
Pemanfaatan teknologi seperti sistem Enterprise Resource Planning (ERP) mulai diterapkan di sektor pertanian dan peternakan. Melalui pencatatan digital, pelaku usaha dapat memantau produksi dan arus kas secara real time, sekaligus meningkatkan kepercayaan lembaga keuangan dalam menyalurkan pembiayaan.
Baca Juga: Delegasi Buruh di Jenewa Lega Konferensi ILO Adopsi Konvensi untuk Atur Pekerja Platform
Dari sisi kebijakan nasional, pemerintah menargetkan transformasi Dewan Nasional Keuangan Inklusif menjadi Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan pada 2026. Langkah ini menandai pergeseran fokus dari perluasan akses keuangan menuju penguatan kesejahteraan finansial masyarakat secara menyeluruh.
Analis Kebijakan Ahli Madya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Satrio Adhitomo mengatakan, “Tingkat inklusi keuangan saat ini telah mencapai 93% dari target 98%. Artinya, sebagian besar masyarakat Indonesia sudah memiliki akses terhadap lembaga keuangan formal. Namun demikian, tingkat literasi keuangan masih berada di kisaran 50–60%, menunjukkan adanya kesenjangan antara kepemilikan akses dan pemahaman dalam mengelola keuangan.”
Pemerintah berharap pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan mampu memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk OJK dan Bank Indonesia. Sinergi kebijakan tersebut diharapkan dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan finansial masyarakat dan memperluas akses pembiayaan bagi UMKM serta sektor informal di berbagai daerah.
Baca Juga: Delegasi Buruh di Jenewa Lega Konferensi ILO Adopsi Konvensi untuk Atur Pekerja Platform
Dari sisi kebijakan nasional, pemerintah menargetkan transformasi Dewan Nasional Keuangan Inklusif menjadi Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan pada 2026. Langkah ini menandai pergeseran fokus dari perluasan akses keuangan menuju penguatan kesejahteraan finansial masyarakat secara menyeluruh.
Analis Kebijakan Ahli Madya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Satrio Adhitomo mengatakan, “Tingkat inklusi keuangan saat ini telah mencapai 93% dari target 98%. Artinya, sebagian besar masyarakat Indonesia sudah memiliki akses terhadap lembaga keuangan formal. Namun demikian, tingkat literasi keuangan masih berada di kisaran 50–60%, menunjukkan adanya kesenjangan antara kepemilikan akses dan pemahaman dalam mengelola keuangan.”
Pemerintah berharap pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan mampu memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk OJK dan Bank Indonesia. Sinergi kebijakan tersebut diharapkan dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan finansial masyarakat dan memperluas akses pembiayaan bagi UMKM serta sektor informal di berbagai daerah.
(nng)
Lihat Juga :
