ILO Dorong Inklusi Keuangan UMKM Melalui Program Promise II Impact
Senin, 16 Februari 2026 - 19:24 WIB
loading...
ILO mempercepat upaya inklusi keuangan bagi pelaku UMKM serta sektor informal melalui program PROMISE II IMPACT. FOTO/dok.SindoNews
A
A
A
JAKARTA - International Labour Organization (ILO) mempercepat upaya inklusi keuangan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta sektor informal melalui program Promise II Impact di sejumlah daerah. Inisiatif ini diarahkan untuk memperkuat ekosistem kerja layak sekaligus meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan pelaku usaha.
"Kunci utama peningkatan pendapatan petani dan pelaku usaha terletak pada peningkatan hasil serta kualitas produksi. Namun, upaya tersebut harus ditopang oleh akses pembiayaan yang memadai. Tanpa dukungan kredit dan layanan keuangan formal, pelaku usaha akan menghadapi keterbatasan dalam meningkatkan kapasitas dan memperluas skala usahanya." ujar Project Manager Promise II Impact ILO, Djauhari Sitorus dalam keterangannya, Senin (16/2/2026).
Baca Juga: Perkuat UMKM dan Pekerja Informal Indonesia, ILO Dorong Inklusi Keuangan
Program Promise II Impact mendukung penguatan tiga rantai nilai utama, yakni minyak nilam di Aceh, susu sapi di Jawa Barat, dan rumput laut di Sumba Timur. Ketiga sektor tersebut dipilih karena memiliki potensi ekonomi tinggi sekaligus mampu mendorong penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat lokal.
Penguatan akses pembiayaan menjadi fokus utama melalui kemitraan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pemanfaatan data dan teknologi. Di Pangalengan, Jawa Barat, peternak sapi perah didukung dengan sistem pencatatan digital setoran susu serta fasilitasi kredit dari bank perkreditan rakyat. Rekam jejak produksi yang terdokumentasi memungkinkan peternak memperoleh pembiayaan untuk menambah ternak dan memperluas usaha.
Pendekatan tersebut dinilai mampu meningkatkan skala usaha sekaligus memperluas penyerapan tenaga kerja di tingkat komunitas. Inklusi keuangan yang lebih luas juga diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
OJK mencatat UMKM masih menghadapi tantangan utama berupa keterbatasan akses pendanaan dan kapasitas pengelolaan usaha. Banyak pelaku usaha belum memiliki pencatatan keuangan yang memadai sehingga menyulitkan lembaga keuangan menilai kelayakan pembiayaan. “Melalui program pengembangan ekonomi daerah, OJK mendorong sektor-sektor unggulan untuk memperkuat UMKM. Salah satunya adalah sektor sapi perah, yang dipilih karena tantangannya paling kompleks,” ujar Kepala Grup Inovasi Keuangan Digital OJK Ludy Arlianto.
Selain akses pembiayaan, program ini juga mendorong penguatan pelatihan vokasi dan peningkatan keterampilan praktis bagi pelaku usaha. ILO memberikan pelatihan pencatatan keuangan sederhana agar pelaku usaha lebih siap mengakses layanan keuangan formal dan meningkatkan profesionalisme usaha.
"Sering kali kendala utama bukanlah tidak adanya akses kredit, melainkan ketiadaan pencatatan keuangan yang memadai. Tanpa data yang jelas, lembaga keuangan sulit menilai kelayakan pembiayaan. Melalui pencatatan yang terstruktur, pelaku usaha menjadi lebih siap dan memenuhi syarat pembiayaan dari perbankan," ujar Djohari Sitorus.
Pemanfaatan teknologi seperti sistem Enterprise Resource Planning (ERP) mulai diterapkan di sektor pertanian dan peternakan. Melalui pencatatan digital, pelaku usaha dapat memantau produksi dan arus kas secara real time, sekaligus meningkatkan kepercayaan lembaga keuangan dalam menyalurkan pembiayaan.
Baca Juga: Delegasi Buruh di Jenewa Lega Konferensi ILO Adopsi Konvensi untuk Atur Pekerja Platform
Dari sisi kebijakan nasional, pemerintah menargetkan transformasi Dewan Nasional Keuangan Inklusif menjadi Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan pada 2026. Langkah ini menandai pergeseran fokus dari perluasan akses keuangan menuju penguatan kesejahteraan finansial masyarakat secara menyeluruh.
Analis Kebijakan Ahli Madya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Satrio Adhitomo mengatakan, “Tingkat inklusi keuangan saat ini telah mencapai 93% dari target 98%. Artinya, sebagian besar masyarakat Indonesia sudah memiliki akses terhadap lembaga keuangan formal. Namun demikian, tingkat literasi keuangan masih berada di kisaran 50–60%, menunjukkan adanya kesenjangan antara kepemilikan akses dan pemahaman dalam mengelola keuangan.”
Pemerintah berharap pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan mampu memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk OJK dan Bank Indonesia. Sinergi kebijakan tersebut diharapkan dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan finansial masyarakat dan memperluas akses pembiayaan bagi UMKM serta sektor informal di berbagai daerah.
"Kunci utama peningkatan pendapatan petani dan pelaku usaha terletak pada peningkatan hasil serta kualitas produksi. Namun, upaya tersebut harus ditopang oleh akses pembiayaan yang memadai. Tanpa dukungan kredit dan layanan keuangan formal, pelaku usaha akan menghadapi keterbatasan dalam meningkatkan kapasitas dan memperluas skala usahanya." ujar Project Manager Promise II Impact ILO, Djauhari Sitorus dalam keterangannya, Senin (16/2/2026).
Baca Juga: Perkuat UMKM dan Pekerja Informal Indonesia, ILO Dorong Inklusi Keuangan
Program Promise II Impact mendukung penguatan tiga rantai nilai utama, yakni minyak nilam di Aceh, susu sapi di Jawa Barat, dan rumput laut di Sumba Timur. Ketiga sektor tersebut dipilih karena memiliki potensi ekonomi tinggi sekaligus mampu mendorong penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat lokal.
Penguatan akses pembiayaan menjadi fokus utama melalui kemitraan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pemanfaatan data dan teknologi. Di Pangalengan, Jawa Barat, peternak sapi perah didukung dengan sistem pencatatan digital setoran susu serta fasilitasi kredit dari bank perkreditan rakyat. Rekam jejak produksi yang terdokumentasi memungkinkan peternak memperoleh pembiayaan untuk menambah ternak dan memperluas usaha.
Pendekatan tersebut dinilai mampu meningkatkan skala usaha sekaligus memperluas penyerapan tenaga kerja di tingkat komunitas. Inklusi keuangan yang lebih luas juga diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
OJK mencatat UMKM masih menghadapi tantangan utama berupa keterbatasan akses pendanaan dan kapasitas pengelolaan usaha. Banyak pelaku usaha belum memiliki pencatatan keuangan yang memadai sehingga menyulitkan lembaga keuangan menilai kelayakan pembiayaan. “Melalui program pengembangan ekonomi daerah, OJK mendorong sektor-sektor unggulan untuk memperkuat UMKM. Salah satunya adalah sektor sapi perah, yang dipilih karena tantangannya paling kompleks,” ujar Kepala Grup Inovasi Keuangan Digital OJK Ludy Arlianto.
Selain akses pembiayaan, program ini juga mendorong penguatan pelatihan vokasi dan peningkatan keterampilan praktis bagi pelaku usaha. ILO memberikan pelatihan pencatatan keuangan sederhana agar pelaku usaha lebih siap mengakses layanan keuangan formal dan meningkatkan profesionalisme usaha.
"Sering kali kendala utama bukanlah tidak adanya akses kredit, melainkan ketiadaan pencatatan keuangan yang memadai. Tanpa data yang jelas, lembaga keuangan sulit menilai kelayakan pembiayaan. Melalui pencatatan yang terstruktur, pelaku usaha menjadi lebih siap dan memenuhi syarat pembiayaan dari perbankan," ujar Djohari Sitorus.
Pemanfaatan teknologi seperti sistem Enterprise Resource Planning (ERP) mulai diterapkan di sektor pertanian dan peternakan. Melalui pencatatan digital, pelaku usaha dapat memantau produksi dan arus kas secara real time, sekaligus meningkatkan kepercayaan lembaga keuangan dalam menyalurkan pembiayaan.
Baca Juga: Delegasi Buruh di Jenewa Lega Konferensi ILO Adopsi Konvensi untuk Atur Pekerja Platform
Dari sisi kebijakan nasional, pemerintah menargetkan transformasi Dewan Nasional Keuangan Inklusif menjadi Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan pada 2026. Langkah ini menandai pergeseran fokus dari perluasan akses keuangan menuju penguatan kesejahteraan finansial masyarakat secara menyeluruh.
Analis Kebijakan Ahli Madya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Satrio Adhitomo mengatakan, “Tingkat inklusi keuangan saat ini telah mencapai 93% dari target 98%. Artinya, sebagian besar masyarakat Indonesia sudah memiliki akses terhadap lembaga keuangan formal. Namun demikian, tingkat literasi keuangan masih berada di kisaran 50–60%, menunjukkan adanya kesenjangan antara kepemilikan akses dan pemahaman dalam mengelola keuangan.”
Pemerintah berharap pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan mampu memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk OJK dan Bank Indonesia. Sinergi kebijakan tersebut diharapkan dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan finansial masyarakat dan memperluas akses pembiayaan bagi UMKM serta sektor informal di berbagai daerah.
(nng)
Lihat Juga :
