Dilema Larangan Usia Medsos: Menyeimbangkan Perlindungan Anak dan Masa Depan Investasi Digital

Penambahan beban verifikasi mungkin saja memberikan efek domino yang menghambat pelaku industri, terutama perusahaan start-up dengan modal terbatas. Sinyal negatif juga akan ditangkap oleh para investor yang menganggap bahwa Indonesia adalah pasar dengan biaya kepatuhan yang tidak terukur.

Baca Juga: Media Sosial Produk Anak Bangsa Patut Diperhitungkan

Selain beban ekonomi, risiko keamanan data juga mengintai di balik kebijakan verifikasi usia massal ini. Proses verifikasi mendorong pengumpulan data sensitif dan biometrik dalam skala raksasa membuka celah keamanan baru dan berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap layanan digital.

Oleh karena itu, perlindungan anak akan jauh lebih efektif jika ditempatkan dalam kerangka pengelolaan risiko berbasis ekosistem seperti penerapan kewajiban transparansi algoritma dan penguatan literasi digital.

Pendekatan ini dinilai lebih adaptif dalam menjaga pertumbuhan ekonomi digital sekaligus memastikan ruang siber yang aman bagi generasi mendatang. Untuk PP TUNAS sendiri, regulasi ini berpeluang emas untuk dirancang sebagai instrumen yang tidak hanya melindungi generasi muda, tetapi juga menjaga keberlanjutan investasi dan inovasi industri digital nasional.

Indonesia perlu melampaui larangan teknis yang kaku dan beralih menuju regulasi yang lebih berbasis temuan di lapangan dan proporsional. Dengan memastikan adanya kejelasan regulasi yang melindungi pengguna dan tidak menghambat, pemerintah dapat memperkuat posisi daya saing digital Indonesia di kancah global .