BGN Sangkal Mitra SPPG Untung Rp1,8 Miliar per Tahun dari Program MBG
Kamis, 26 Februari 2026 - 21:01 WIB
loading...
Badan Gizi Nasional (BGN) buka suara menanggapi informasi mengenai perolehan laba mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mencapai Rp1,8 miliar per tahun dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) buka suara menanggapi informasi yang beredar di ruang publik mengenai perolehan laba mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi ( SPPG ) yang mencapai Rp1,8 miliar per tahun dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) . Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya menegaskan, bahwa informasi tersebut tidak tepat dan berpotensi menyesatkan.
Ia menekankan, bahwa penyelenggaraan MBG tidak dirancang sebagai skema keuntungan instan, melainkan sebagai instrumen pelayanan publik berbasis standar mutu dan tata kelola yang akuntabel. Baca Juga: Wakil Kepala BGN: Anggaran Bahan Makanan MBG Rp8.000–Rp10.000 per Porsi, Bukan Rp15.000
“Angka Rp1,8 miliar yang beredar merupakan pendapatan kotor maksimal sebelum dikurangi investasi, penyusutan aset, serta biaya operasional lainnya. Program MBG dirancang untuk menjamin kesiapsiagaan fasilitas dan mutu layanan, bukan untuk memberikan keuntungan berlebih kepada mitra. Standar yang ditetapkan justru mencerminkan komitmen pada kualitas, keamanan pangan, dan keberlanjutan program,” ujar Sony dalam keterangan resminya, Kamis (26/2/2026).
Sony menjelaskan, pelaksanaan MBG mengacu pada Keputusan Kepala BGN Nomor 401.1 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis Tahun Anggaran 2026. Aturan tersebut mengatur mekanisme pembiayaan, standar fasilitas, tata kelola operasional, hingga sistem pengawasan dan evaluasi secara komprehensif.
Dalam regulasi itu, alokasi anggaran rata-rata Rp15.000 per hari per penerima manfaat telah mencakup bahan baku, biaya operasional riil (at cost), serta insentif fasilitas SPPG. Insentif fasilitas SPPG ditetapkan sebesar Rp6.000.000 per hari operasional dan diberikan berbasis ketersediaan layanan (availability-based), bukan berbasis jumlah porsi yang diproduksi.
"Dengan asumsi kapasitas layanan maksimal 3.000 penerima manfaat per hari, insentif Rp6.000.000 tersebut ekuivalen dengan Rp2.000 per porsi. Artinya, insentif merupakan bagian terintegrasi dalam struktur pembiayaan Rp15.000 per menu dan bukan tambahan di luar pagu anggaran," tegasnya.
Baca Juga: BGN Dapat Laporan Masih Banyak Mitra SPPG Mark Up Bahan Baku Pangan MBG
BGN menegaskan bahwa angka Rp1,8 miliar merupakan estimasi pendapatan kotor maksimal dari komponen insentif selama satu tahun operasional penuh. Perhitungan tersebut berasal dari Rp6.000.000 dikalikan 313 hari operasional (365 hari dikurangi 52 hari Minggu), sehingga totalnya mencapai Rp1.878.000.000 per tahun.
Namun angka itu belum memperhitungkan berbagai kewajiban pembiayaan yang harus ditanggung mitra. Untuk memperoleh insentif tersebut, mitra diwajibkan membangun dan mengoperasikan SPPG sesuai standar ketat BGN. Investasi awal (capital expenditure/CapEx) yang dikeluarkan berkisar antara Rp2,5 miliar hingga Rp6 miliar, tergantung lokasi dan harga lahan.
Dijelaskan Sony, untuk memperoleh insentif tersebut, mitra wajib membangun dan mengoperasikan SPPG sesuai standar ketat yang ditetapkan BGN. Investasi awal (capital expenditure/CapEx) yang dikeluarkan mitra dari dana pribadi berkisar antara Rp2,5 miliar hingga Rp6 miliar, bergantung pada lokasi dan harga lahan.
Investasi tersebut meliputi pengadaan lahan seluas 500-800 meter persegi, pembangunan dapur industri sekitar 400 meter persegi, instalasi listrik tiga fase, sistem filtrasi air standar air minum, instalasi pengolahan air limbah (IPAL), lantai antibakteri, sistem pendingin ruangan, minimal 16 titik CCTV, mess karyawan, ruang kantor, peralatan masak industri, hingga sertifikasi seperti SLHS dan halal.
Dengan struktur investasi tersebut dan pendapatan kotor maksimal sekitar Rp1,8 miliar per tahun, titik impas (break even point/BEP) secara bisnis diproyeksikan tercapai dalam kisaran 2 hingga 2,5 tahun. Pada fase awal operasional, pendapatan digunakan untuk menutup modal investasi, depresiasi bangunan, dan peralatan, sehingga belum mencerminkan keuntungan bersih.
Ia menekankan, bahwa penyelenggaraan MBG tidak dirancang sebagai skema keuntungan instan, melainkan sebagai instrumen pelayanan publik berbasis standar mutu dan tata kelola yang akuntabel. Baca Juga: Wakil Kepala BGN: Anggaran Bahan Makanan MBG Rp8.000–Rp10.000 per Porsi, Bukan Rp15.000
“Angka Rp1,8 miliar yang beredar merupakan pendapatan kotor maksimal sebelum dikurangi investasi, penyusutan aset, serta biaya operasional lainnya. Program MBG dirancang untuk menjamin kesiapsiagaan fasilitas dan mutu layanan, bukan untuk memberikan keuntungan berlebih kepada mitra. Standar yang ditetapkan justru mencerminkan komitmen pada kualitas, keamanan pangan, dan keberlanjutan program,” ujar Sony dalam keterangan resminya, Kamis (26/2/2026).
Sony menjelaskan, pelaksanaan MBG mengacu pada Keputusan Kepala BGN Nomor 401.1 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis Tahun Anggaran 2026. Aturan tersebut mengatur mekanisme pembiayaan, standar fasilitas, tata kelola operasional, hingga sistem pengawasan dan evaluasi secara komprehensif.
Dalam regulasi itu, alokasi anggaran rata-rata Rp15.000 per hari per penerima manfaat telah mencakup bahan baku, biaya operasional riil (at cost), serta insentif fasilitas SPPG. Insentif fasilitas SPPG ditetapkan sebesar Rp6.000.000 per hari operasional dan diberikan berbasis ketersediaan layanan (availability-based), bukan berbasis jumlah porsi yang diproduksi.
"Dengan asumsi kapasitas layanan maksimal 3.000 penerima manfaat per hari, insentif Rp6.000.000 tersebut ekuivalen dengan Rp2.000 per porsi. Artinya, insentif merupakan bagian terintegrasi dalam struktur pembiayaan Rp15.000 per menu dan bukan tambahan di luar pagu anggaran," tegasnya.
Baca Juga: BGN Dapat Laporan Masih Banyak Mitra SPPG Mark Up Bahan Baku Pangan MBG
BGN menegaskan bahwa angka Rp1,8 miliar merupakan estimasi pendapatan kotor maksimal dari komponen insentif selama satu tahun operasional penuh. Perhitungan tersebut berasal dari Rp6.000.000 dikalikan 313 hari operasional (365 hari dikurangi 52 hari Minggu), sehingga totalnya mencapai Rp1.878.000.000 per tahun.
Namun angka itu belum memperhitungkan berbagai kewajiban pembiayaan yang harus ditanggung mitra. Untuk memperoleh insentif tersebut, mitra diwajibkan membangun dan mengoperasikan SPPG sesuai standar ketat BGN. Investasi awal (capital expenditure/CapEx) yang dikeluarkan berkisar antara Rp2,5 miliar hingga Rp6 miliar, tergantung lokasi dan harga lahan.
Dijelaskan Sony, untuk memperoleh insentif tersebut, mitra wajib membangun dan mengoperasikan SPPG sesuai standar ketat yang ditetapkan BGN. Investasi awal (capital expenditure/CapEx) yang dikeluarkan mitra dari dana pribadi berkisar antara Rp2,5 miliar hingga Rp6 miliar, bergantung pada lokasi dan harga lahan.
Investasi tersebut meliputi pengadaan lahan seluas 500-800 meter persegi, pembangunan dapur industri sekitar 400 meter persegi, instalasi listrik tiga fase, sistem filtrasi air standar air minum, instalasi pengolahan air limbah (IPAL), lantai antibakteri, sistem pendingin ruangan, minimal 16 titik CCTV, mess karyawan, ruang kantor, peralatan masak industri, hingga sertifikasi seperti SLHS dan halal.
Dengan struktur investasi tersebut dan pendapatan kotor maksimal sekitar Rp1,8 miliar per tahun, titik impas (break even point/BEP) secara bisnis diproyeksikan tercapai dalam kisaran 2 hingga 2,5 tahun. Pada fase awal operasional, pendapatan digunakan untuk menutup modal investasi, depresiasi bangunan, dan peralatan, sehingga belum mencerminkan keuntungan bersih.
(akr)
Lihat Juga :
