Wamenkeu Juda Agung Bicara Soal Efek Perang AS-Israel dan Iran, Apakah APBN Siap?
Selasa, 03 Maret 2026 - 08:56 WIB
loading...
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung bicara soal kondisi fiskal Indonesia dalam menghadapi gejolak global, termasuk konflik bersenjata antara AS-Israel dan Iran. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung menyatakan kondisi fiskal Indonesia siap merespons gejolak global, termasuk konflik bersenjata antara AS-Israel dan Iran yang sedang berlangsung. Juda merujuk pada postur Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan sejumlah indikator makro perekonomian nasional yang dianggap masih mampu resiliensi.
"APBN kita itu memang didesain dengan prinsip prudent, fleksibel. Kami memastikan bahwa defisit di bawah 3 persen. Debt to GDP ratio sekitar 40 persen. Fleksibel, artinya termasuk kalau terjadi shock-shock yang bersumber dari global," ujar Juda dalam forum diskusi ekonomi di Jakarta Selatan, Senin (2/3).
Baca Juga: Belanja Pemerintah per Januari 2026 Tembus Rp227,4 Triliun, Buat Apa?
Meski demikian, Juda menitikberatkan inflasi harga minyak bakal berpotensi membesar akibat Iran memblokade Selat Hormuz. Dampaknya nilai tukar rupiah, terutama terhadap dolar AS juga tak akan terelakkan. Sehingga, ada tekanan pada ruang fiskal nasional.
"Satu dolar kenaikan ICP (Indonesian Crude Price) itu menyebabkan kenaikan defisit 6,8 triliun. Kemudian 100 rupiah per US Dollar pelemahan nilai tukar itu dampaknya sekitar 0,8 triliun. Dan kepada yield juga akan menambah sekitar 1,9 triliun (ketika naik 0,1 persen), budget defisit," urai Juda.
Juda menekankan prediksi konflik yang terjadi semestinya digambarkan sampai skenario terburuk. Tapi, terkini pemerintah memetakan risiko-risiko secara fiskal maupun moneter dalam tataran di permukaan atau masuk akal untuk dipertimbangkan sebagai landasan mengambil kebijakan ekonomi.
"Ya katakanlah misalnya harga minyak di atas 100 (dolar AS/barel), 150 dolar dan sebagainya, tentu saja ini fiskalnya tentu akan berdampak.Tapi, kami melihat foreseeable future. Dalam horizon misalnya katakanlah naik sampai 75 dolar AS per barel pun, itu di dalam skenario kami masih di dalam range APBN," kata Huda.
Baca Juga: Utang Luar Negeri Indonesia di Triwulan IV 2025 Naik Tembus Rp7.262 Triliun, Ini Porsi Terbesarnya
Menyiasati kondisi fiskal, Juda mengatakan kini sumber pembiayaan yang dipakai juga menambal defisit APBN tidak terlampau bergantung AS. Obligasi global terkini diterbitkan dalam mata uang Euro dan Renminbi.
"Kami lakukan berbagai upaya agar daya tahan fiskal terhadap gejolak-gejolak itu juga dapat terjaga dengan baik. Termasuk diversifikasi dari pembiayaannya. Kemenkeu baru saja menerbitkan Global Bonds sejumlah 4,5 miliar ekuivalen dolar AS tapi dalam mata uang Euro dan eh Renminbi," kata Huda.
"APBN kita itu memang didesain dengan prinsip prudent, fleksibel. Kami memastikan bahwa defisit di bawah 3 persen. Debt to GDP ratio sekitar 40 persen. Fleksibel, artinya termasuk kalau terjadi shock-shock yang bersumber dari global," ujar Juda dalam forum diskusi ekonomi di Jakarta Selatan, Senin (2/3).
Baca Juga: Belanja Pemerintah per Januari 2026 Tembus Rp227,4 Triliun, Buat Apa?
Meski demikian, Juda menitikberatkan inflasi harga minyak bakal berpotensi membesar akibat Iran memblokade Selat Hormuz. Dampaknya nilai tukar rupiah, terutama terhadap dolar AS juga tak akan terelakkan. Sehingga, ada tekanan pada ruang fiskal nasional.
"Satu dolar kenaikan ICP (Indonesian Crude Price) itu menyebabkan kenaikan defisit 6,8 triliun. Kemudian 100 rupiah per US Dollar pelemahan nilai tukar itu dampaknya sekitar 0,8 triliun. Dan kepada yield juga akan menambah sekitar 1,9 triliun (ketika naik 0,1 persen), budget defisit," urai Juda.
Juda menekankan prediksi konflik yang terjadi semestinya digambarkan sampai skenario terburuk. Tapi, terkini pemerintah memetakan risiko-risiko secara fiskal maupun moneter dalam tataran di permukaan atau masuk akal untuk dipertimbangkan sebagai landasan mengambil kebijakan ekonomi.
"Ya katakanlah misalnya harga minyak di atas 100 (dolar AS/barel), 150 dolar dan sebagainya, tentu saja ini fiskalnya tentu akan berdampak.Tapi, kami melihat foreseeable future. Dalam horizon misalnya katakanlah naik sampai 75 dolar AS per barel pun, itu di dalam skenario kami masih di dalam range APBN," kata Huda.
Baca Juga: Utang Luar Negeri Indonesia di Triwulan IV 2025 Naik Tembus Rp7.262 Triliun, Ini Porsi Terbesarnya
Menyiasati kondisi fiskal, Juda mengatakan kini sumber pembiayaan yang dipakai juga menambal defisit APBN tidak terlampau bergantung AS. Obligasi global terkini diterbitkan dalam mata uang Euro dan Renminbi.
"Kami lakukan berbagai upaya agar daya tahan fiskal terhadap gejolak-gejolak itu juga dapat terjaga dengan baik. Termasuk diversifikasi dari pembiayaannya. Kemenkeu baru saja menerbitkan Global Bonds sejumlah 4,5 miliar ekuivalen dolar AS tapi dalam mata uang Euro dan eh Renminbi," kata Huda.
(akr)
Lihat Juga :
