Pengamat Dukung Danantara Lakukan Governance Reset Terhadap BUMN
Kamis, 05 Maret 2026 - 22:33 WIB
loading...
Guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis(FEB) Universitas Andalas, Prof Syafruddin Karimi. Foto: Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara atau Danantara akan menjalankan Governance Reset guna penguatan fundamental Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Menurut Guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis(FEB) Universitas Andalas, Prof Syafruddin Karimi, langkah ini cukup baik guna memperbaiki struktur pengelolaan BUMN. Harapannya, kata dia, agar lebih efisien dan lebih produktif untuk jangka panjang.
"Governance reset BUMN harus dibaca sebagai dua hal. Pertama, koreksi atas persoalan lama, dan kedua reposisi strategis untuk masa depan. Pemerintah ingin mengubahBUMN dari sekadar pelaksana kebijakan menjadi pencipta nilai ekonomi yang mampu mendorong industrialisasi, hilirisasi, dan investasi jangka panjang," kata Syafruddin lewat saluran telpon dari Jakarta, Kamis (3/5/2026).
Baca Juga : Danantara Blak-blakan Soal Opsi Penggabungan Maskapai Garuda, Citilink, dan Pelita Air
Syafruddin menyebut selama beberapa dekade, banyak BUMN menghadapi masalah klasik. Seperti intervensi kebijakan, disiplin investasi yang lemah, serta hubungan yang kurang jelas antara fungsi negara sebagai pemilik dan pembuat kebijakan.
Menurut dia, kondisi ini bisa berdampak menurunkan efisiensi perusahaan dan menimbulkan risiko fiskal tersembunyi. Di sinilah, kata dia, governance reset hadir untuk memperbaiki struktur tersebut melalui penguatan tata kelola, profesionalisme manajemen, dan pemisahan yang lebih jelas antara mandat bisnis dan mandat kebijakan.
Lebih lanjut Syafruddin mengatakan langkah ini dapat juga dilihat untuk menandai reposisi strategis. Di mana, kata dia, pemerintah ingin mengubah BUMN dari sekadar pelaksana kebijakan menjadi pencipta nilai ekonomi yang mampu mendorong industrialisasi, hilirisasi, dan investasi jangka panjang.
Menurut Guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis(FEB) Universitas Andalas, Prof Syafruddin Karimi, langkah ini cukup baik guna memperbaiki struktur pengelolaan BUMN. Harapannya, kata dia, agar lebih efisien dan lebih produktif untuk jangka panjang.
"Governance reset BUMN harus dibaca sebagai dua hal. Pertama, koreksi atas persoalan lama, dan kedua reposisi strategis untuk masa depan. Pemerintah ingin mengubahBUMN dari sekadar pelaksana kebijakan menjadi pencipta nilai ekonomi yang mampu mendorong industrialisasi, hilirisasi, dan investasi jangka panjang," kata Syafruddin lewat saluran telpon dari Jakarta, Kamis (3/5/2026).
Baca Juga : Danantara Blak-blakan Soal Opsi Penggabungan Maskapai Garuda, Citilink, dan Pelita Air
Syafruddin menyebut selama beberapa dekade, banyak BUMN menghadapi masalah klasik. Seperti intervensi kebijakan, disiplin investasi yang lemah, serta hubungan yang kurang jelas antara fungsi negara sebagai pemilik dan pembuat kebijakan.
Menurut dia, kondisi ini bisa berdampak menurunkan efisiensi perusahaan dan menimbulkan risiko fiskal tersembunyi. Di sinilah, kata dia, governance reset hadir untuk memperbaiki struktur tersebut melalui penguatan tata kelola, profesionalisme manajemen, dan pemisahan yang lebih jelas antara mandat bisnis dan mandat kebijakan.
Lebih lanjut Syafruddin mengatakan langkah ini dapat juga dilihat untuk menandai reposisi strategis. Di mana, kata dia, pemerintah ingin mengubah BUMN dari sekadar pelaksana kebijakan menjadi pencipta nilai ekonomi yang mampu mendorong industrialisasi, hilirisasi, dan investasi jangka panjang.
Lihat Juga :
