Minyak Dunia Melambung, Pemerintah Buka Opsi Kerek Harga BBM Subsidi
Sabtu, 07 Maret 2026 - 08:04 WIB
loading...
Pemerintah mulai mempertimbangkan opsi penyesuaian harga BBM bersubsidi. FOTO/dok.SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah mulai mempertimbangkan opsi penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi sebagai langkah antisipasi terhadap lonjakan harga minyak mentah dunia. Kenaikan harga energi global yang dipicu eskalasi konflik di Timur Tengah dikhawatirkan akan memperlebar defisit APBN melampaui batas aman yang ditetapkan undang-undang.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyusun simulasi dampak fluktuasi harga minyak terhadap postur fiskal nasional. Jika harga minyak mentah mencapai angka rata-rata USD92 per barel, tekanan terhadap defisit anggaran akan menjadi sangat besar.
“Kalau harga minyak naik ke 92 dolar AS per barel apa dampaknya ke defisit? Kalau tidak melakukan apa-apa defisit kita naik ke 3,6 sampai 3,7 persen dari PDB,” kata Purbaya dalam Media Briefing dan Buka Puasa Bersama Menteri Keuangan, Jumat (6/3/2026).
Baca Juga: Minyak Dunia Mendidih, Bahlil Jamin Harga Pertalite Tetap Rp10.000
Menurut Purbaya, pemerintah saat ini sedang berupaya keras agar defisit anggaran tetap terjaga di bawah ambang batas 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Meski realokasi belanja menjadi prioritas awal, Purbaya mengakui bahwa kenaikan harga BBM tetap menjadi opsi terakhir jika ruang fiskal sudah sangat terbatas. “Kalau memang anggarannya tidak kuat sekali, tidak ada jalan lain, ya kita share dengan masyarakat sebagian. Artinya ada kenaikan BBM kalau memang,” tutur Purbaya.
Penyesuaian ini dipandang sebagai bentuk pembagian beban (burden sharing) guna melindungi stabilitas APBN agar tetap sehat di tengah krisis energi global. Sebagai langkah mitigasi sebelum menyentuh harga BBM, kementerian keuangan menyiapkan skenario penundaan sejumlah proyek atau pengadaan barang yang dianggap tidak mendesak. Belanja negara akan difokuskan hanya pada program-program yang memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
Baca Juga: Perang Berkecamuk, 15.000 Penumpang Kapal Pesiar Terjebak di Perairan Teluk
Beberapa poin mitigasi fiskal pemerintah antara lain, penundaan proyek fisik yang belum masuk tahap krusial, menggeser dana pengadaan barang ke subsidi energi, dan memastikan bantuan sosial tetap berjalan meskipun terjadi tekanan fiskal.
Kenaikan harga minyak yang signifikan ini tidak terlepas dari situasi keamanan di Timur Tengah yang kian memanas. Penghentian operasional di kilang Ras Tanura milik Saudi Aramco akibat serangan drone di tengah konflik Israel-Iran menjadi faktor utama yang mengguncang pasokan energi dunia. Pemerintah akan terus memantau dinamika pasar energi dalam beberapa pekan kedepan sebelum mengambil keputusan final terkait harga BBM di tingkat konsumen.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyusun simulasi dampak fluktuasi harga minyak terhadap postur fiskal nasional. Jika harga minyak mentah mencapai angka rata-rata USD92 per barel, tekanan terhadap defisit anggaran akan menjadi sangat besar.
“Kalau harga minyak naik ke 92 dolar AS per barel apa dampaknya ke defisit? Kalau tidak melakukan apa-apa defisit kita naik ke 3,6 sampai 3,7 persen dari PDB,” kata Purbaya dalam Media Briefing dan Buka Puasa Bersama Menteri Keuangan, Jumat (6/3/2026).
Baca Juga: Minyak Dunia Mendidih, Bahlil Jamin Harga Pertalite Tetap Rp10.000
Menurut Purbaya, pemerintah saat ini sedang berupaya keras agar defisit anggaran tetap terjaga di bawah ambang batas 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Meski realokasi belanja menjadi prioritas awal, Purbaya mengakui bahwa kenaikan harga BBM tetap menjadi opsi terakhir jika ruang fiskal sudah sangat terbatas. “Kalau memang anggarannya tidak kuat sekali, tidak ada jalan lain, ya kita share dengan masyarakat sebagian. Artinya ada kenaikan BBM kalau memang,” tutur Purbaya.
Penyesuaian ini dipandang sebagai bentuk pembagian beban (burden sharing) guna melindungi stabilitas APBN agar tetap sehat di tengah krisis energi global. Sebagai langkah mitigasi sebelum menyentuh harga BBM, kementerian keuangan menyiapkan skenario penundaan sejumlah proyek atau pengadaan barang yang dianggap tidak mendesak. Belanja negara akan difokuskan hanya pada program-program yang memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
Baca Juga: Perang Berkecamuk, 15.000 Penumpang Kapal Pesiar Terjebak di Perairan Teluk
Beberapa poin mitigasi fiskal pemerintah antara lain, penundaan proyek fisik yang belum masuk tahap krusial, menggeser dana pengadaan barang ke subsidi energi, dan memastikan bantuan sosial tetap berjalan meskipun terjadi tekanan fiskal.
Kenaikan harga minyak yang signifikan ini tidak terlepas dari situasi keamanan di Timur Tengah yang kian memanas. Penghentian operasional di kilang Ras Tanura milik Saudi Aramco akibat serangan drone di tengah konflik Israel-Iran menjadi faktor utama yang mengguncang pasokan energi dunia. Pemerintah akan terus memantau dinamika pasar energi dalam beberapa pekan kedepan sebelum mengambil keputusan final terkait harga BBM di tingkat konsumen.
(nng)
Lihat Juga :
